Kepala Sekolah Sulit di Tanya Dana BOS Harus Ijin UPTD Dan Diknas Ada Apa? Sebenarnya  

dana bos

TRANSFORMASINEWS.COM, MUARA ENIM. Penggunaan Dana BOS dan Dana Insfrastruktur Pendidikan terutama upenggunaan untuk pembangunan sekolah apakah itu Rehab Berat, Rehab Ringa dananya yang bersumber dari APBN maupun dana APBD Provinsi dan/atau Kabupaten dan Kota, untuk melakukan pemantauan terhadap dana-dana tersebut, masyarakat wajib mengetahui apakah digunakan sesuai peruntukan, dimana telah diatur oleh Pemerintah.

Dalam kontek tersebut kami dari media SKU.Transformasi dan Transformasinews.com melakukan pemantuan berdasarkan surat dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 19188/A.P1/TU/2016, tanggal 18 April 2016, tentang Neraca Pendidikan Daerah guna Pemantauan Dana BOS  untuk dikritisi dan dipublikasikan untuk diketaui masyarakat luas.

Dalam menjalankan tugas jurnalistik wartawan kami ternyata  sulit mencari informasi di beberapa sekolah,  meraka para kepala sekolah yang kami konfirmasi tidak ada niat untuk melakukan  keterbukaan mereka tidak pahan dengan adanya Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), karena kalau ditanya kepada kepala sekolah jawabnya nanti kami ke UPTD dulu atau ke DIKNAS dulu agar bisa Menjawab pertanyaan kami dari SKU Transformasi, diduga Keras ada ketidak beresan tentang pengelolaan Dana BOS di kabupaten Muara Enim Umumnya, khususnya sekolah Dasar Kab. Muara Enim.

‘’Bu kami dari wartawan Transformasi ingin konfirmasi tentang DANA BOS, ini surat tugas kami ternyata yang bersangkutan tidak senang mereka menjawab nanti kami jawab karena ini tidak boleh diberitahukan kepada orang lain, kami harus ke UPTD dulu biar bisa jawab pertanyaan itu, tunggulah besok atau Lusa ujar kepala Sekolah. Setelah keesokkan harinya ternyata tidak ada jawaban sama sekali malah kepala sekolah selalu menghindar.

Namun pada hari kamis tanggal 02 juni 2016 kami mau mengambil hasil konfirmasi secara tertulis  ke SDN 03 dan SDN 02 di Desa Ujan Mas ternyata sedang  ada acara perpisahan sekolah, kami tidak  berhasil menemui kepala sekolah. Sementara kepala sekolah ada dan sedang mengobrol  dengan Ketua PWI Kab. Muara Enim yang bernama Andi Candra, akhirnya kami putuskan untuk Pulang.

Sore harinya kami hanya mengecek nomor hp Ketua PWI kab. Muara Enim yang kami dapat,  untuk mencoba di miscall saja ’’tidak terlalu lami tiba-tiba Andi (Ketua PWI Kab. Muara Enim) menelpon balik dan langsung marah-marah “ Hallo ,, Hei Deni kamu itu salah, sudah buat seluruh kepala sekolah panik dak usahlah nak merikso-merikso dana BOS.

Kalian itu sudah melanggar marwa Wartawan, kareno kepala sekolah nilah ngadu galo dengan aku”. Dengan angkuh dan sombongnya karena merasa Ketua PWI Kab. Muara Enim.

Dengan menyindir kalau Wartawan Transformasi tidak Terkenal, dan menyalahkan akan surat klarifikasi dari kami, namun kami tanggapi dengan baik dan menghormati kalau Andi candra itu Ketua PWI Kab. Muara Enim.

Kami selaku Pemred telah berbicara ditelpon intinya jangan sampai ada salah pahan antara wartawan  anggota PWI maupun bukan PWI, prisipnya sama-sama menjalankan fungsi kontrol, memberikan masukan dan menginformasikan kepada masyarakat luas tentang pembangunan daerah. kami berharap tidak ada lagi kesalah pahaman dilapangan semoga saling membimbing terhadap wartawan muda dan itu salah satu fungsi Ketua PWI, janagan sampai sebaliknya.

Ringkasnya Dana BOS di kabupaten Muara Enim tidak bias diketahui datanya dan untuk apa saja dana BOS digunakan karena harus di jawab lewat Diknas dan UPTD dan  kami merasa seoleh-olah kepala sekolah tersebut  mengangap telah dilindungi oleh Ketua PWI Kab. Muara Enim.

Walaupun Andi menurut pengakuannya juga merupakan Anggota Komite Sekolah di lingkungan tempat tinggigalnya justru akan membantu sekolah memberi masukan untuk menghindari kesalahan dalam penggunaan dana BOS dan anggaran lain berasal dari APBD Kabupaten/Provinsi, seharusnya sekolah tersebut tidak perlu hawatir bila ada yang ingin konfirmasi masalah dana BOS bila peruntukan sudah sesuai dengan juklak dan juknis.

Surat dari menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang kami bawa sebagai panduan memantau Dana BOS di Kab. Muara Enim tidak Berlaku sama sekali. Sekolah di Kab. Muara Enim lebih takut dengan kepala DIKNAS dan UPTD di banding dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengharapkan berperan secara aktif melakukan pemantauan dan melakokan analisa juga dipublikasikan di media  SKU transformasi untuk Dana BOS juga bangunan fisik sekolah di Sumatera Selatan. Kami mengindikasi ada ketidak beresan tentang Dana BOS di kabupaten Muara Enim.

Sumber:Deni Kristian/Tim

Editor: Amrizal Aroni

Posted by: Admin Transformasinews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.