Kebebasan Pers Indonesia Baik

Grafis/Caksono

TRANSFORMASINEWS.COM, JAKARTA. KETUA Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo mengingatkan seharusnya media menjadi bagian dari sistem peringatan dini bagi pemerintah dalam menjalankan mandat rakyat.

“Seharusnya media menjadi bagian dari ‘early warning system’ yang mengingatkan kepada pemerintah pusat hati-hati, lo, ada problem-problem seperti ini,” kata Yosep seusai peluncuran buku Indeks Kemerdekaan Pers 2016 di Gedung Dewan Pers, Jakarta, kemarin.

Ia mengemukakan, apabila pers tidak menjalankan fungsinya dengan baik, pemerintah justru dirugikan karena tidak mengetahui berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat. Akibatnya, kata dia, banyak persoalan di masya­rakat yang tidak terselesaikan yang dapat berakibat fatal.

Dalam kesempatan tersebut, Yosep mengutip hasil Indeks Kebebasan Pers 2016 yang masih ada persoalan mengenai kemerdekaan pers, di antaranya masih adanya daerah-daerah yang persnya mengandalkan pembiayaan dari APBD.

“Itu juga problem karena nanti yang muncul adalah liputan-liput­an yang bagus-bagus saja tentang kinerja bupati, kinerja gubernur, tiba-tiba nanti OTT,” kata dia.

Ia melanjutkan IKP bertujuan memberikan pemetaan perkembangan kemerdekaan pers, sumbangan bagi upaya mendorong kesadaran tetang pers, identifikasi prioritas untuk perbaikan kualitas pers, dan tersedianya data untuk mendukung advokasi pers.

Namun, kata dia, meski masih perlu melakukan banyak pembenahan, pers Indonesia setidaknya mengalami perkembangan yang baik. “Situasi sekarang sudah jauh lebih baik, orang bebas mendirikan perusahaan pers, wartawan bebas mengkritik,” ungkap Yosep.

Ia juga menyampaikan pihaknya menargetkan pelaksanaan penelitian IKP 2018 bisa mencakup hingga 34 provinsi. Pelaksanaan IKP 2015 baru menjangkau 13 provinsi, lalu bertambah menjadi 24 provinsi pada 2016. Untuk IKP 2017, Dewan Pers tengah me­nyusun data dan telah menjangkau 32 provinsi.

“Karena keterbatasan dana, kami harus melakukan penelitian secara bertahap. Mudah-mudahan pada 2018 cakupan penelitian bisa menjangkau seluruh provinsi di Indonesia,” kata Yosep.

Intervensi pemilik
Ketua Tim Peneliti IKP 2016 Anton Prajasto dalam pemaparannya mengatakan ancaman kemerdekaan pers di Indonesia justru berasal dari pemiliknya dan kelompok kepentingan yang kuat.

“Selama 2015, media relatif cukup bebas menyangkut ancaman pemberedelan dan tekanan kekuasaan negara. Namun, secara internal, independensi media menghadapi masalah serius. Kebebasan redaksi dari campur ta­ngan pemilik media dan kelompok kepentingan yang kuat membuat media kurang independen,” kata dia.

Dalam kerangka itu, sambung Antonio, setidaknya ada lima soal strategis yang harus diupayakan solusinya agar pers di Indonesia makin berkembang ke arah yang lebih baik. Lima hal tersebut ialah kewajiban negara melindungi kemerdekaan pers, independensi wartawan, pluralisme pandangan dan media, profesionalisme media, dan mekanisme pemulihan ketika terjadi pengaduan atau perkara terhadap pers.

Indeks Kemerdekaan Pers 2016 mendapat skor 63,04 dari 100 atau dalam kategori agak bebas. Dalam IKP 2016 ini juga diperlihatkan peringkat IKP tiap-tiap provinsi. Tiga provinsi dengan IKP terbaik ialah Kalimantan Barat, Aceh, dan Kepulauan Riau. Sementara itu, tiga provinsi dengan IKP terburuk ialah Maluku Utara, Papua Barat, dan Bengkulu.

Sumber: Mediaindonesia.com (Ant/P-4)

Posted by: Admin Transformasinews.com