Jokowi : MK Berperan Penting Sebagai Pengawal Ideologi dan Demokrasi

TRANSFORMASINEWS.COM, JAKARTA. Presiden Jokowi menegaskan peran Mahkamah Konstitusi (MK)di tengah terpaan gelombang tantangan menjadi sangat penting. Dalam praktiknya,  menyebut,  pijar yang menerangi pemahaman sebuah negara.

“MK yang menginterpretasikan konstitusi sehingga dapat terus menjadi pegangan dan menjadi muara inspirasi bangsa dan negara dalam menjawab tantangan-tantangan baru,” kata Jokowi.

Itu disampaikan Jokowi saat membuka simposium internasional “Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Ideologi dan Demokrasi dalam Masyarakat Majemuk” di Universitas Sebelas Maret, Kota Surakarta, Rabu (9/8).

Menurut presiden  Indonesia sendiri dengan 17 ribu pulau, ratusan suku, dan ribuan bahasa lokal menjadikannya sebagai sebuah mosaik keragaman. Di tengah keragaman yang ada itu, konstitusi hadir untuk menjaga agar tidak ada satu pun kelompok yang secara sepihak memaksakan kehendaknya tanpa menghormati hak-hak warga negara yang lain.

Ia menambahkan pengalaman panjang Indonesia dalam mengelola keragaman itu semakin membuat Kepala Negara yakin bahwa konstitusi menjadi pelindung kemajemukan yang menjadi ciri khas demokrasi.

Apalagi, Indonesia juga memiliki falsafah hidup bangsa yang tertuang dalam Pancasila. Pancasila pada dasarnya terlahir sebagai perekat persatuan dan ideologi bangsa.

“Kami memegang teguh konstitusi untuk memastikan adanya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia dan hak warga negara bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan penghormatan itu maka setiap warga negara memiliki persamaan kedudukan dalam kehidupan bernegara. Tidak ada warga negara kelas satu, kelas dua, yang ada warga negara Republik Indonesia,” Jokowi menegaskan. .

Di hadapan para ketua atau pimpinan MK maupun institusi sejenis dari berbagai negara,  Jokowi menjelaskan bahwa konstitusi dalam implementasinya juga dapat mencegah munculnya mobokrasi yang memaksakan kehendak atas nama jumlah massa.

Diharapkan, dengan menjaga konstitusi negara yang dalam hal ini ialah Undang-Undang Dasar 1945, terbentuk koridor kehidupan demokrasi dalam bernegara.

Jokowi: Memang, Demokrasi Kita Sudah Kebablasan

Presiden Jokowi akui demokrasi kita sudah kebablasan, karena  melihat kondisi belakangan ini, muncul pula pertanyaan-pertanyaan mengenai apakah demokrasi kita ini sudah terlalu bebas.

“Saya jawab memang  demokrasi kita sudah kebablasan,” ucap Jokowi saat memberikan sambutan pada Pengukuhan Pengurus DPP Partai Hanura Periode 2016-2020, di bawah kepemimpinan  Oesman Sapta Odang (OSO) di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/2).

Menurut Kepala Negara,  praktik demokrasi politik yang dijalankan saat ini membuka peluang terjadinya artikulasi politik yang ekstrem seperti radikalisme, fundamentalisme, liberalisme, sektarianisme, terorisme, serta ajaran yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

“Penyimpangan praktik demokrasi itu mengambil bentuk nyata seperti politisasi SARA. Ini harus kita ingatkan, kita hindari,” kata Presiden.

Mantan gubernur DKI Jakarta ini menambahka banyaknya berita bohong, fitnah, dan ujaran kebencian dapat menjurus kepada perpecahan bangsa Indonesia. “Perlu  upaya ekstra untuk menangani hal tersebut agar tidak menjadi semakin buruk. Kuncinya ialah penegakan hukum yang tegas,” terang Jokowi.

Dikatakan Jokowi, kuncinya dalam demokrasi yang kebablasan adalah penegakan hukum. Aparat hukum harus tegas tidak perlu ragu-ragu. Sebab,  tenaga dan pikiran kita habis dalam menangani hal tersebut, maka  kita lupa pada pekerjaan utama kita yaitu menyejahterakan rakyat.

Menurut Jokowi, pemerintah adalah negara yang menganut paham demokrasi. Dengan demokrasi tersebut, negara menjamin partisipasi masyarakat dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan berpolitik dengan bebas, namun tetap dalam koridor hukum dan undang-undang.

Hadir  dalam acara tersebut, mantan Presiden  kelima Megawati Soekarnoputri, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPR Setya Novanto, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Oesman Sapta Odang selaku Ketua Umum Partai Hanura.

Sumber: Poskotanews (Johara/tri/rinaldi/timyadi/win)

Posted by: Admin Transformasinews.com