Kejagung Klarifikasi Dana Bansos Lahat

Satuan-Khusus-Tindak-Pidana-Korupsi-pada-Jampidsus-Kejagung-RI-Hary-Wibowo-Beserta-Anggota-Lainnya-Ketika-Memberikan-Keterangan-Kepada-Sejumlah-Awak-Media-Dilahat..Hanya Tiga Pertanyaan Untuk Aswari

TRANSFORMASINEWS, LAHAT.  – Satuan Khusus Tindak Pidana Korupsi pada Jampidsus Kejagung RI Hary Wibowo, Selasa (22/4) kemarin beserta anggota lainnya, melakukan klarifikasi terhadap penggunaan dana hibah tahun 2012-2013 ke Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Lahat.

Mengenakan batik motif bunga, Aswari didampingi istrinya Hj RR Kurnia Sismartianti Aswari, langsung menyapa rekan-rekan Media dengan tersenyum. Dimana, sejak pagi kawan-kawan Jurnalis sudah menongkrongi kantor Kejari Lahat. Aswari diminta klarifikasi di ruang Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lahat, sedangkan sang istri yang akrab disapa Bunda Lisa dicecar pertanyaan di ruang Darma Akarini.

Satuan Khusus Tindak Pidana Korupsi pada Jampidsus Kejagung Hary Wibowo, mengatakan  pihaknya hanya meminta klarifikasi penggunaan dana bansos tahun 2012 dan 2013. “Kami kesini hanya untuk klarifikasi, terhadap dana bansos. Benar tidak pengaduan masyarakat yang disampaikan ke kita. Itu saja,” ungkap Hary, kemarin, saat diwawancarai usai melakukan klarifikasi.

Hary menjelaskan, klarifikasi itu sangat biasa itu bukan hal yang istimewa. Bahkan, klarifikasi ini ditujukan bukan hanya Bupati Lahat, juga kepada Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Hj RR Kurnia Sismartianti Aswari pun dimintai keterangan, Sekretaris KPUD Lahat, Panwaslukab Lahat, KONI, Karang Taruna dan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Lahat. Namun pihaknya belum dapat menjelaskan secara detail subtansi dari klarifikasi yang ada.

“Terus terang, klarifikasi itu biasa, sangat-sangat biasa, tidak ada yang istimewa. Ingat ya ini cuma klarifikasi laporan, belum pemeriksaan. Kasihan masyarakat disini kalau kami memanggil pihak terkait ke Kejagung,” imbuh Hery.

Ia mengatakan, klarifikasi dana hibah langsung ini tidak hanya dilakukan satu hari saja. Beberapa penerima lain juga akan dipanggil untuk memberikan penjelasan terkait bantuan tersebut, meski dirinya belum bersedia menjelaskan besaran dana hibah yang dimaksud.

“Insya Allah, kami sampai hari Jumat disini. Tenang saja mas, nanti bisa saja ada kejutan-kejutan. Tapi klarifikasi seperti ini hal sangat biasa kok,” tambahnya lagi.

Sementara Bupati Lahat Saifudin Aswari Rivai mengatakan  dirinya hanya mengklarifikasi dana hibah bansos selama dua tahun tersebut. Walau berada dalam ruang cukup lama, Aswari mengaku hanya disodori tiga pertanyaan.

“Hanya tiga pertanyaan, aturannya, penyesuaian dan kegiatannya. Makanya disini ada KPU PKK, Karang Taruna, KONI dan GOW. Klarifikasi ke penerima langsung. Dana itu ada ke Karang Taruna, KNPI, KPU, PKK,” jelasnya.

Disisi lain Sekretaris KPU M Safei, Ketua Panwaslukab Lahat Delly Kuniadi Lani SH, mantan Sekretaris KONI Lahat Heri Widodo, Ketua GOW, memberikan klarifikasi di ruang Darma Akirani. Sekertaris KPUD Lahat, terlihat membawa puluhan berkas keruangan yang telah disiapkan.

Ketua Panwaslu Lahat Delly Kuniadi Lani SH mengatakan dirinya dipanggil untuk mengklarifikasi hibah tahun 2011 lalu. Hanya saja, tahun tersebut Panwaslukab Lahat belum terbentuk. “Jadi belum tahu pencocokan data hibah Pemkab Lahat dengan Panwaslu. Karena Panwaslu Lahat belum ada waktu itu,” katanya, sambil meninggalkan Kejari Lahat.

Terpisah Kajari Lahat Helmy SH MH, melalui Kasi Pidum Arief Safrianto SH mengaku, pihaknya hanya mamfasilitasi. Sedangkan klarifikasi murni kewenangan Kejagung. “Yang jelas, kita disini hanya menyiapkan tempat saja, selanjutnya kewenangan penyidik dari Kejagung RI,” kata Arif.

Sumber: ( jurnalsumatra.com)