Negara Tak Boleh Kalah dengan Mafia Narkoba

Dosen PTIK, Oneng Subroto (kanan) bersama Kordinator Kelompok Ahli BNN Ahwil Lutan (tengah) dan staf ahli BNN Kusman Suriakusuma (kiri), saat diskusi di Jakarta, Jumat (7/3). Diskusi panel tersebut mengangkat tema “Quo Vadis Penanganan Pengguna Narkoba?”. (sumber: Investor Daily/David Gita Roza)

Transformasinews.com,Jakarta – Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) menghelat diskusi bertajuk “Oua Vadis Penanganan Pengguna Narkoba” di Gedung PTIK, Jakarta. Diskusi itu menyimpulkan para pemimpin bangsa harus berpegang teguh pada komitmen bahwa negara tidak boleh kalah dengan mafia narkoba.

Diskusi itu dihadiri perwakilan Gubernur PTIK, Kombes (Pol) Oneng Subroto, perwakilan Kepala Divisi Hukum Mabes Polri, Brigjen Pol Bambang Sri Herwanto, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Nasser, dan Staf BNN Kusman Suriakusumah.

Perwakilan Gubernur PTIK, Oneng Subroto, mengatakan ada sejumlah permasalah dalam penanganan pengguna narkoba.

“Pertama dasar hukum atau Undang-undangnya. Perlu revisi atau amendemen pada sejumlah pasal pengguna narkoba,” ujar Oneng dalam diskusi di Ruang Senat Gedung PTIK, Jalan Tirtayasa Raya Nomor 6 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (7/3).

Dikatakan Oneng, amendemen UU Narkotika dilakukan secara bertahap. “Memang tidak secara drastis, namun memperbaiki kekurangannya,” katanya.

Dia melanjutkan, permasalahan kedua adalah minimnya sosialisasi. Sejauh ini, sosialisasi baru dilakukan BNN dan Polri saja. Seharusnya, dilakukan secara menyeluruh dan terpadu.

“Saya jarang lihat iklan dan promo-promo narkoba. Semua instansi, stakeholder, lembaga swadaya masyarakat (LSM), disatupadukan untuk menyosialisasikan bahaya narkoba. Lakukan sosialisasi melalui media massa. Memang BNN perlu anggaran khusus untuk itu,” ujarnya.

Ketiga, menyangkut siapa saja yang berkewenangan menangani kasus narkoba dan keempat, diperlukan kerja sama dari stakeholder. “Harus ada komitmen dalam penanganan pengguna narkotika,” tegasnya.

Masalah selanjutnya, katanya, adalah masyarakat. Di perdesaan tingkat kepedulian terhadap lingkungan yang bebas narkoba dinilai masih ada, sayangnya di kota-kota besar sudah tidak ada lagi.

“Tak ada kepedulian untuk lingkungannya terbebas dari narkoba. Kalau ada dicurigai tetangga menggunakan narkoba, seharusnya segera laporkan,” katanya.

Menurutnya, permasalahan lainnya adalah sebagian besar pengguna narkoba sudah menjadi pencandu dan sudah berumur, sehingga mereka enggan datang ke rumah sakit untuk direhabilitasi. “Mereka merasa malu. Artinya, belum ada kesadaran untuk melepaskan diri dari jeratan narkotika,” tegasnya.

Terakhir, kemauan dari sisi politik untuk mememerangi narkotika masih minim. Komitmen Presiden, DPR, BNN, Polri dinilai masih kurang. “Pimpinan harus pegang teguh komitmen, karena negara tidak boleh kalah dengan mafia narkoba,” tegasnya.

Dia melanjutkan, BNN juga perlu melakukan pendataan penggunaan narkotika dan panti-panti rehabilitasi. “Buat skala prioritas mana yang akan digarap lebih dulu, lakukan sosialisasi rahabilitasi kepada masyarakat dan kerja sama antar stakeholder secara konkret,” tandasnya.

Sementara itu, perwakilan BNN, Kusman, menyampaikan bahaya narkotika melingkupi sejumlah aspek, mulai dari sosial, keamanan, kriminalitas, ekonomi, dan individu.

“Kenapa narkoba berbahaya setelah teroris dan korupsi, karena memengaruhi psikis mental, gangguan kesehatan, gangguan jiwa, keracunan hingga meninggal dunia. Sangat berbahaya karena memengaruhi banyak aspek,” paparnya.

Kusman menambahkan, gangguan penyalahgunaan narkotika merupakan penyakit kronis yang menyebabkan kecanduan atau penyakit kronis kambuhan. “Perlu komitmen besar untuk menanggulangi itu,” tukasnya.( Berita Satu)