Temuan BPK Soal Penyusunan APBD Provinsi Sumsel “Pemborosan Keuangn Dan Kurang Menyalurkan Bagi Hasil ke Daerah”

TRANSFORMASINEWS.COM, PALEMBANG. Meski mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Provinsi Sumsel tahun 2016 ketiga kalinya, Anggota V BPK RI, Ir Isma Yatun MT menyebut BPK masih menemukan beberapa permasalahan dalam menyusun LKPD.

“Namun hal tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan. Berdasarkan temuan pemeriksaan, Penyusunan APBD Provinsi Sumsel kurang memperhatikan kemampuan keuangan daerah,” ucap  Isma Yatun memberikan sambutan usai menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumsel Tahun anggaran 2016 dalam Rapat Paripurna XV DPRD Provinsi Sumsel, Jumat (2/6/2017).

“Selain itu temuan pemeriksaan menyangkut kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ada beberapa hal termasuk masih terdapat pemborosan keuangan untuk pembangunan jalan lingkungan lalu Pemprov Sumsel kurang menyalurkan bagi hasil ke daerah,” tambahnya

Isma Yatun mengungkapkan Tahun 2016 merupakan tahun kedua bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menerapkan sistem akutansi berbasis akrual.

Dengan begitu pemerintah daerah dapat lebih komprehensif dan dapat mempertanggungjawabkan LKPD dengan lebih akuntabel.

Kepada daerah penerima opini WTP, Isma Yatun juga menjelaskan hal tersebut bukan berarti menjamin daerah tersebut tidak melakukan kecurangan.

“Inilah kurang pemahaman masyarakat terhadap Opini WTP selama ini. Tujuan Pemeriksaan keuangan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. Jika pemeriksa menemukan ada nya kecurangan maka hal ini harus diungkap dalam laporan hasil pemeriksaan.WTP tidak menjami tidak adanya kecurangan,” jelasnya.

Khusus mengenai tindak lanjut kepada DPRD apabila kurang jelas dapat mengusulkan pertemuan konsultasi ke BPK sumsel untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

“Kami berharap hasil pemeriksaan ini dapat memberikan motivasi dan dorongan terhadap pertanggungjwaban pelaporan keuangan,” harapnya.

Gubernur Sumsel Ir H Alex Noerdin SH mengatakan keberhasilan Pemprov Sumsel untuk ketiga kalinya berturut-turut memperoleh Opini WTP tidak terlepas dari upaya keras bersama untuk memperbaiki tata kelola keuangan lebih baik.

Terhadap sejumlah permasalahan yang masih ditemui BPK yang terdapat dalam LKPD Provinsi Sumsel, pihaknya akan melakukan langkah perbaikan yang lebih optimal agar tidak berulang di tahun depan.

Sementara Ketua DPRD Sumsel, HM Giri Ramanda N Kiemas SE MM mengatakan, penyerahan LHP ini merupakan Langkah awal untuk perbaikan- perbaikan terhadap laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

“Setelah diserahkan ini makan DPRD Sumsel akan segera menindaklanjuti sekaligus menjadi kajian bagi DPRD sebagai fungsi legislasi dalam hal penganggaran dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.

Berita tersebut telah diterbitkan Sripoku.com dengan judul: Ini Kata Alex Noerdin Terkait Penemuan BPK Soal Penyusunan APBD Provinsi Sumsel

Laporan Wartawan Sriwijaya Post, Abdul Hafiz

Posted by: Admin Transformasinews.com