Jimly: Sejarah Jika Lembaga Negara Disomasi

MANDAT UNTUK TIM 9 – Perwakilan dari 370 komunitas aktivis antikorupsi yang tergabung dalam berbagai komunitas memberikan mandat kepada Tim 9 di depan Gedung MK, Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Minggu (8/3/2014). Tim 9 diberi mandat untuk menghentikan aksi kriminalisasi terhadap pimpinan dan pegawai KPK serta pendukung pemberantasan korupsi.Foto: (Warta Kota/Henry lopulalan)

TRANSFORMASINEWS, JAKARTA — Ketua Dewan Pembina Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jimly Asshidiqie menyebut jika somasi yang dilayangkan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipid Eksus) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri kepada Komnas HAM benar dilakukan atas nama institusi hal tersebut merupakan suatu sejarah baru.

“Dan baru pertama kali dalam sejarah negara somasi terhadap lembaga negara bernama Komnas HAM (jika insitutusi). Kalau somasi oleh pribadi oleh rakyat yang tidak puas itu biasa sejak dulu,”ungkap Jimly di Kantor Komnas Ham, Jakarta, Selasa (10/3/2015).

Jimly menegaskan, somasi yang dilayangkan antar lembaga negara kepada Komnas HAM belum pernah terjadi. Jika benar, somasi dilayangkan atas nama institusi hal itu bisa diduga sebagai bentuk perluasan isu baik demokrasi maupun ekonomi.

“Harap dipahami kalau mengatasnamakan penyidik itu artinya mengatasnamakan institusi. Itu bukan pribadi. Kalau pribadi biasa masyarakat,”jelas Jimly.

Berdasarkan salinan surat somasi yang dikutip dari Kompas.com, Sabtu (7/3/2015), surat ditujukan kepada Ketua Komnas HAM Hafid Abbas. Surat tersebut teregister dengan Nomor 2016/YA-FY/PND HAM/Bareskrim/SMS/II/15.

Penyidik Dittipid Eksus melalui surat kuasa khusus 202/YA-FY/PND HAM/Bareskrim/SK/PID/II/15, tanggal 5 Februari 2015 ke sejumlah kuasa hukum menanggapi pemberitaan yang komisioner Komnas HAM dan rekan-rekannya sampaikan di media televisi, online dan cetak tanggal 4 Februari 2015.

“Dengan ini kami menyampaikan Somasi (teguran hukum) keras,” tulis bagian akhir pada paragraf terkait.

Sumber:TRIBUNNEWS.COM