Oknum PNS Camat AAL Poligami

Oknum PNS Camat AAL Poligami

 

Oknum PNS Camat AAL Poligami
Oknum PNS Camat AAL Poligami

 

TRANSFORMASINEWS, Palembang., Masyarakat di komplek maskarebet khususnya kaum ibu-ibu dihebohkan issu Sulaiman Amin Oknum Camat Alang-Alang lebar kota Palembang menikah siri (Poligami) dengang seorang perempuan yang biasa dipanggil dengan nama mey, pernikahan siri tersebut berlangsung di Maskarebet Blok.A Tahun 2011 yang lalu.

Setelah Media Transformasi melakukan konfirmasi langsung pada oknum camat yang berinisial SA  diruang kerjanya beberapa waktu lalu, ketika media Transformasi menanyakan tentang issu nikah siri pada SA, ternyata kami sangat kaget dengan pengakuan yang penuh lugu dan polos dari SA. SA menceritakan bahwa issu nikah siri itu tidak benar sebab ia mengakui telah melakukan pernikahan secara Syah dan Resmi berdasarkan aturan yang berlaku baik secara agama maupun secara pemerintahan.

Pengakuan SA memang benar menikah di Blok A Maskarebet tapi hanya numpang tempat akad nikah saja, karena surat/buku Akta Nikahnya dikeluarkan dari KUA salah satu kecamatan Musi Banyuasin. SA juga menceritakan kronologi pertemuan pertama dengan mey, saat itu dia akan mengurus surat pindah ke kecamatan kemuning karena dia akan bekerja di Hotel Aston jalan Basuki Rahmat, dari situ mey minta nomor Hp SA sehingga mey sering melakukan curhat tentang rumah tangganya dan hal tersebut tidak di sia-siakan SA untuk sering kerkomunikasi melalui Hp maupun bertemu langsung dibeberapa tempat yang telah disepakati. Akhirnya, SA mengambil keputusan dari pada melanggar agama mereka berdua menikah.

Menurut pengakuan SA bahwa istri tuanya berinisial AT sudah tahu. Pada hari yang sama Istri muda SA yang mengaku bernama Mey mengirimkan SMS ke Media Transformasi isinya sebagai berikut “Ass.bapak saya mey saya mau menjelaskan bahwa benar saya menikah dengan bapak sulaiman, kami tidak pernah menikah siri kami menikah sah, dan perlu bapak ketahui pak sulaiman menikah dengan saya, saya berstatus janda, saya tau bapak sulaiman orangnya baik dan taat beribadah mangkanya saya memilih dia menjadi suami saya, dan perlu juga bapak ketahui saya bercerai dengan saudara RH karma sudah tidak ada kecocokan lagi di antara kami karma saya sudah terlanjur sakit hati mangka dari itu saya menceraikan RH walaupun saya harus kehilangan segalanya yaitu harta dan anak-anak, bapak tidak pernah tau gimana perihnya perasaan mey disaat itu hanya Allah lah yang tau trims. Dan SMS keduanya. Bapak setahu saya agama tidak melarang kalau laki-laki mau beristri dua asalkan dia mampu menghidupi istri dua2nya, dan saya juga berstatus janda waktu itu wajar donk kalau saya mau menikah lagi saya kira semua tidak ada salahnya ALLAH memang maha adil dipertemukanlah saya dengan pak sulaiman bukan saja wajahnya yang ganteng tapi hatinya mulia.trims bapak. Sms tersebut dari Hp.No.+628789788XXXX ”.

Untuk menelusuri kebenaran apa yang SA ceritakan pada Media Transformasi saat konfirmasi diruang kerjanya beberapa waktu lalu, bahwa istri tuanya AT sudah tahu dan tidak keberatan, kami menyelidiki dan berdasarkan informasi dari berbagai sumber yang tidak mua namanya disebutkan bahwa Istri tuanya sebenarnya tidak setuju dan AT telah mendengar issu nikah siri namun belum bisa membuktikannya. Info yang didapat bahwa istri tua SA tidak pernah mengizinkan suaminya menikah lagi. Kalau benar pengakuan SA dan istri mudanya yang sering dipanggil Mey telah menikah secara resmi berarti dalam proses administrasi syarat perkawinan diduga dipalsukan, antara lain Dokumen pernyataan istri tidak keberatan atau izin dari istri tuanya AT yang dipalsukan dan surat ijin atasan sebagai PNS juga diduga dipalsukan, berarti ada unsur pidana pemalsuan dokumen.

Kalau kita mengacu pada aturan perundang-undangan yang berlaku seperti undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal.9 jo pasal 3 UU no.1 tahun 1974 tentang perkawinan, pada azas dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami. Seorang yang masih terikat pada tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, dan memperoleh izin dari pengadilan untuk seorang suami beristri lebih dari seorang. Dalam pasal 4 ayat (1) UU perkawinan menegaskan bahwa pengadilan hanya akan memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang, apa bila a.Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, b.Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Selain itu pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan juga menentukan bahwa dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1. Adanya persetujuan dari istri-istri. 2.Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istrinya dan anak-anak mereka. 3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Diduga perkawinan yang dilakukan SA tanpa ada persetujuan dari istri pertama AT dan ijin atasan dan dari pengadilan, Ibu AT sebagai istri pertama dapat mengajukan pembatalan karena perkawinan tersebut menjadi tidak syah secara hukum yang belaku berdasarka pasal 24 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menegaskan “Barang siapa karena perkawinan masih terkait dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 undang-undang perkawinan ini”. Ibu AT sebagai Istri Pertama/Tua bisa melakukan pembatalan perkawinan SA kepada pengadilan dalam wilayah hukum dimana perkawinan berlangsung ditempat kedua suami istri, suami atau istri (pasal 25 UU Perkawinan tersebut), dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974, Inpres No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi hukum Islam dan Undang-Undang No.7 1989 tentang Pengadilan Agama. Dan selain itu juga teardapat ketentuan-ketentuan di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bisa dipakai untuk menjerat suami yang menikah lagi tanpa izin istri pertama (kedua atau ketiga) sebagai mana diatur dalam pasal 279 KUHP. (Sumber SP. 25/6/12)

Sehubungan SA seorang PNS aktif dan menjabat sebagai Camat Alang-Alang lebar kota Palembang, maka masih ada peraturan yang diduga kuat dilanggar dalam hal ini, Peraturan Pemerintah No.10/1983 jo Peraturan Pemerintah No.45/1990 tentang atas perubahan PP No.10/1983 tentang perkawinan dan Perceraian PNS. Bagi PNS laki-laki yang akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat atau atasan yang berwenang, setiap lakukan perkawinan kedua harus terlebih dahulu minta izin kepada PJBW. Bila tidak ada izin sebelumnya, harus dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat bila melukukan pelanggaran dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan PP No. 53 Tahun 2010. Permintaan izin sebagaimana dimaksud diajukan secara tertulis dengan harus mencamtumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang atau untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat (Pasal 4 ayat (4) dan (5) PP No. 10 tahun 1983) dan Surat Edaran Kepala BKN Nomor.08/SE/1983 dan Surat Edaran Nomor.48/SE/1990 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP.No.45/1990).

Sedangkan tanggapan masyarakat yang kami minta komentar kasus tersebut dan minta namanya jangan disebutkan mengatakan kalau seorang laki-laki menikah lebih dari satu tidak ada masalah, dalam agama saja tidak melarang selagi mampu berbuat adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, karena yang bersangkutan PNS maka harus sesuai aturan yang berlaku di PNS , karena yang menjadi perhatian adalah mereka ini pemimpin yang harus memberikan contoh suri tauladan dilingkugan kerjanya, staf-stafnya terpenting khusus untuk masyarakat luas apa lagi tinggkatan selevel Camat, Bupati/Walikota dan Gubernur harus menberikan contoh akhlak/moral yang bagus jangan memberi contoh seperti halnya issu yang ada di Sumsel. Bukan rahasia umum lagi pejabat beristri lebih dari satu.

Dan jangan lupa bahwa dalam waktu tidak lama lagi tahun 2013 ada pemilihah 4 Bupati/Walikota dan pemilihan Gubenur Sumsel, masyarakat harus cerdas memlih calon pemimpin yang mempunyai Moral yang baik/taat beragama, jujur, mau bekerja keras, memiliki Integritas, Komitmen untuk membangun daerah lebih maju dan kebijakan harus berpihak terhadap Masyarakat, bukan malakukan pembangunan yang mengikuti selera pemimpin dimana tidak menyentuh kebutuhan masyarakat luas.
Dalam hal ini kami mencoba mengkonfirmasi melalui SMS sebanyak dua kali kepada Walikota Bapak Eddy Santana Putra tentang permasalahan SA seorang PNS menikah lagi. Dari sms tersebut pak walikota menjawab, bahwa belum ada laporan yang masuk silakan menghubungi pak sekda saja. Sedangkan SMS ke pak wawako dua kali sms juga tidak ada jawaban sama sekali. Sedangkan SMS ke Sekda juga tidak ada jawaban sampai berita ini diturunkan. Kupas tuntas asmara SA-Mey bersambung edisi berikutnya.(REDAKSI)

Leave a Reply

Your email address will not be published.