Hukum & Kriminalitas

DUNIA PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG “HABIS TERANG TERBITLAH GELAP”

KEBON SIRIH - Respons terhadap rencana pemberlakuan jam wajib belajar merembet ke mana-mana. Kalangan DPRD meminta aturan tersebut tidak hanya diterapkan ke siswa, melainkan juga terhadap sejumlah tempat usaha yang buka 24 jam. Misalnya, warnet, rental playstation, dan minimarket waralaba. Anggota Komisi E DPRD DKI Asraf Ali mengungkapkan, tempat-tempat tersebut kerap dijadikan lokasi nongkrong para pelajar hingga dini hari. Selain itu, minimarket waralaba yang buka 24 jam ditengarai menjual minuman beralkohol. Politikus Partai Golkar itu menyatakan bahwa pemberlakukan jam wajib belajar harus dibarengi dengan penertiban tempat nongkrong siswa. "Kalau tempat nongkrongnya tidak ditertibkan, sama saja bohong," jelasnya. Siswa yang terbukti melanggar aturan juga harus dikenai sanksi. Namun, Asraf meminta sanksi tersebut bukan dalam bentuk denda. "Soal sanksi, kami serahkan ke dinas pendidikan," ucapnya. Selain itu, Asraf meminta pemprov untuk membentuk satgas yang melibatkan satpol PP, dinas pariwisata, dan dinas pendidikan. Sebab, tiga instansi tersebut memiliki keterkaitan dalam program jam wajib belajar. Menurut dia, pemprov seharusnya berkoordinasi dengan DPRD sebelum mengeluarkan kebijakan jam wajib belajar.

TRANSFORMASINEWS, PALEMBANG.  Penerimaan siswa baru sekolah menengah atas kota Palembang menuai masalah dan mencemaskan orang tua siswa dimana Ketidak  transparanan  proses penerimaan siswa baru dan adanya siswa  lewat pintu belakang menjadi penyebabnya. Sistem administrasi pendataan siswa lintas rayon di SMKN 2 menuai protes orang tua siswa dan sempat terjadi ketegangan karena petugas pendataan tidak sebanding dengan jumlah siswa yang mendaftar. ...

Read More »

KPK Tetapkan Bupati Morotai Tersangka Penyuap Akil Mochtar

TRANSFORMASINEWS, JAKARTA. – KPK menetapkan calon Bupati Morotai Rusli Sibua sebagai tersangka dugaan tindak pidana pemberian suap kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar untuk mempengaruhi putusan perkara permohonan keberatan hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) Kabupaten Morotai pada 2011. “Penyidik telah menemukan dua alat bukti permulaan yang cukup, yang kemudian menetapkan RS  sebagai tersangka terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi ...

Read More »

Bidik Perusak Segel KPK

TRANSFORMASINEWS, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Pusat Penelusuran dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), melakukan telaah Laporan Hasil Analisis (LHA) untuk kasus suap DPRD Musi Banyuasin, tentang pembahasan APBD tahun 2015. Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi menegaskan, pihaknya telah mengirimkan permintaan tersebut ke PPATK. “Biasanya yang dilakukan KPK setelah penyidikan, menelusuri aset, kedua meminta LHA ke PPATK,” katanya ...

Read More »

Di Mana Para Petinggi Muba Dan Bupati Pahri Azhari?

TRANSFORMASINEWS, SEKAYU – Hingga kemarin, publik Musi Banyuasin (Muba) dan Sumsel umumnya bertanya–tanya di mana Bupati Pahri Azhari-Lucyanti Pahri, dan para pimpinan wakil rakyat (DPRD) Muba. Para petinggi tersebut “menghilang” sejak tertangkapnya dua pejabat dan dua anggota DPRD Muba dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (19/6) di lanjut kan pencekalan dan penggeledahan rumah pribadi dan ruang ...

Read More »

SIAPA YANG BERHAK MENJADI WALIKOTA PALEMBANG ?

TRANSFORMASINEWS, PALEMBANG. Masyarakat bertanya siapa sebenarnya Walikota Palembang Defenitif ? Harnojoyo ataukah Sarimuda mengingat adanya dua dasar hukum yang menjadikan keduanya berhak menjadi Walikota defenitif kota Palembang. Walikota Palembang “Romy Herton” terbukti memberi suap ke Akil Muchtar untuk mengatur putusan MK dalam sengketa gugatan Pilkada Kota Palembang dimana kemenangan Sarimuda di rubah Mahkamah Konstitusi menjadi Romy Herton pemenang Pilkada kota ...

Read More »

KORUPSI GANTI RUGI DERMAGA BAYUNG LENCIR “ADAKAH TERSANGKA LAIN”

TRANSFORMASINEWS, MUSI BANYUASIN. Korupsi ganti rugi tanah dermaga Bayung Lencir menyeret “Yuliansyah” ke meja hijau. Kasus ini bergulir karena diduga terjadi mark up nilai ganti rugi tanah dan ganti rugi diterima oleh fihak yang tidak berhak. Menariknya kasus ini hanya menetapkan terdakwa mantan Direktur Perusda (Petro Muba) yang juga mantan Sekda Muba “Yuliansyah” dan Hasbullan Ghopar (PPTK) padahal melibatkan banyak ...

Read More »

KPK UNGKAP DUGAAN SUAP DAN PEMERASAN DI DPRD MUBA

TRANSFORMASINEWS, PALEMBANG. Penangkapan oleh KPK pada operasi tangkap tangan kepada 2 orang kepala SKPD Musi Banyuasin dan 2 anggota DPRD Musi Banyuasin mengungkap tabir adanya praktek pemerasan oleh oknum anggota DPRD untuk persetujuan RAPBD menjadi APBD. Masyarakat sudah lama mendengar dugaan adanya praktek pemerasan oleh oknum anggota DPRD untuk persetujuan APBD namun belum pernah terungkap. Operasi Tangkap Tangan KPK membuktikan ...

Read More »
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
TransformasiNews.com @ 2016