TRANSFORMASINEWS, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Pusat Penelusuran dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), melakukan telaah Laporan Hasil Analisis (LHA) untuk kasus suap DPRD Musi Banyuasin, tentang pembahasan APBD tahun 2015. Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi menegaskan, pihaknya telah mengirimkan permintaan tersebut ke PPATK. “Biasanya yang dilakukan KPK setelah penyidikan, menelusuri aset, kedua meminta LHA ke PPATK,” katanya ...

TRANSFORMASINEWS, SEKAYU – Hingga kemarin, publik Musi Banyuasin (Muba) dan Sumsel umumnya bertanya–tanya di mana Bupati Pahri Azhari-Lucyanti Pahri, dan para pimpinan wakil rakyat (DPRD) Muba. Para petinggi tersebut “menghilang” sejak tertangkapnya dua pejabat dan dua anggota DPRD Muba dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (19/6) di lanjut kan pencekalan dan penggeledahan rumah pribadi dan ruang ...

TRANSFORMASINEWS, PALEMBANG. Masyarakat bertanya siapa sebenarnya Walikota Palembang Defenitif ? Harnojoyo ataukah Sarimuda mengingat adanya dua dasar hukum yang menjadikan keduanya berhak menjadi Walikota defenitif kota Palembang. Walikota Palembang “Romy Herton” terbukti memberi suap ke Akil Muchtar untuk mengatur putusan MK dalam sengketa gugatan Pilkada Kota Palembang dimana kemenangan Sarimuda di rubah Mahkamah Konstitusi menjadi Romy Herton pemenang Pilkada kota ...

TRANSFORMASINEWS, MUSI BANYUASIN. Korupsi ganti rugi tanah dermaga Bayung Lencir menyeret “Yuliansyah” ke meja hijau. Kasus ini bergulir karena diduga terjadi mark up nilai ganti rugi tanah dan ganti rugi diterima oleh fihak yang tidak berhak. Menariknya kasus ini hanya menetapkan terdakwa mantan Direktur Perusda (Petro Muba) yang juga mantan Sekda Muba “Yuliansyah” dan Hasbullan Ghopar (PPTK) padahal melibatkan banyak ...

TRANSFORMASINEWS, PALEMBANG. Penangkapan oleh KPK pada operasi tangkap tangan kepada 2 orang kepala SKPD Musi Banyuasin dan 2 anggota DPRD Musi Banyuasin mengungkap tabir adanya praktek pemerasan oleh oknum anggota DPRD untuk persetujuan RAPBD menjadi APBD. Masyarakat sudah lama mendengar dugaan adanya praktek pemerasan oleh oknum anggota DPRD untuk persetujuan APBD namun belum pernah terungkap. Operasi Tangkap Tangan KPK membuktikan ...

TRAMSFORMASINEWS, PALEMBANG. Lambannya pengesahan APBD oleh DPRD mengakibatkan terganggunya kinerja pemerintahan daerah dimana program- program kerja SKPD terlambat dilaksanakan. Keterlambatan persetujuan APBD oleh banggar DPRD Diduga terkait belum dibayarnya FEE yang diminta oleh oknum anggota dewan untuk persetujuan APBD. Mensiasati hal ini SKPD terkait dengan terpaksa memberikan upeti kepada oknum anggota Dewan untuk persetujuan anggaran SKPD. Suap ke anggota DPRD ...

 TRANSFORMASINEWS, JAKARTA – Kasus dugaan suap pembahasan APBD Musi Banyuasin (Muba), sedikit demi sedikit mulai terjawab. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengarah pada peranan Bupati Muba Pahri Azhari. Bahkan KPK pun memastikan akan memanggil Pahri untuk diperiksa dihadapan penyidik KPK dalam waktu dekat. Kepala Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha memastikan kabar tersebut kemarin (23/6) di kantornya. “Segera, dalam pekan ...