TRANSFORMASINEWS, JAKARTA. Sangat tidak bisa dipercaya jika Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menyangkal keterlibatan partainya dengan ketegangan KPK dan Polri yang diwarnai dugaan “kriminalisasi” para pimpinan KPK.
Sebagai parpol pendukung pemerintah, bahkan aktif mendukung pencalonan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri, indikator PDIP terlibat atau setidak-tidaknya memiliki kaitan kepentingan dalam kisruh KPK-Polri tampak nyata.
Bagi koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus, sejumlah indikator itu sebagai berikut. Pertama, pimpinan PDIP (Hasto dan Tjahjo) mengaku melakukan pertemuan sebanyak enam kali dengan Abraham Samad (AS). Kedua, saat pertemuan itu, Samad selaku Ketua KPK tengah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi BLBI di mana Megawati disebut berkali-kali oleh Samad akan segera dipanggil KPK untuk diperiksa.
Kemudian, sejumlah kader PDIP calon Menteri Kabinet Kerja Jokowi mendapat catatan merah dan kuning oleh KPK sehingga tidak lolos dalam penentuan calon menteri Kabinet Kerja. Perlu diperhatikan juga bahwa ketika Komjen BG ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, kader PDIP Sugianto Sabran dan mantan Anggota DPR dari PDIP atas restu DPP PDIP melaporkan Bambang Widjojanto ke Bareskrim Polri.
Meskipun BG berstatus tersangka, Megawati dan PDIP terus mendesak Presiden Jokowi agar tetap melantik BG menjadi Kapolri. Akibat kekisruhan ini, negara harus mengalami dua bulan atau lebih tidak memiliki Kapolri. Lebih tegas lagi, pelaksana tugas Sekjen PDIP telah membuka ke publik bawa pihaknya telah melakukan enam kali pertemuan dengan AS selaku Ketua KPK.
“Dari berbagai indikator di atas, sikap Ketua Umum DPP PDIP yang mengelak bahwa PDIP tidak berkaitan dengan kisruh KPK-Polri jelas merupakan kebohongan publik dan sebagai sikap tidak bertanggung jawab,” tegasnya.
Apalagi, PDIP adalah parpol pendukung pemerintah yang telah ikut memperkeruh suasana dengan mengambil sikap oposisi terhadap Presiden Jokowi melalui desakannya bertubi-tubi agar Presiden Jokowi tetap melantik Budi Gunawan menjadi Kapolri.
“Hingga saat ini publik tidak melihat sikap Megawati Soekarnoputri yang memberi solusi positif kepada presiden dan pemerintah dalam menyelesaikan konflik antar KPK dan Polri yang sama-sama ada di bawah Kapolri,” tegas Petrus.
Sumber: [RMOL]
TransformasiNews Integritas, Dinamika dan Demokrasi
