PSU Sumsel Minim Sosialisasi, Partisipasi Pemilih Anjlok

PALEMBANG-MARTAPURA  – Faktor menurunnya tingkat partisipasi pemilih di Kota Palembang saat Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Sumsel adalah pendeknya waktu dan tidak adanya dana sosialisasi yang diberikan kepada pihak KPU Palembang.

“Kita hanya mendapatkan bagian menyebarkan spanduk sebanyak 107 lembar disetiap kelurahan yang ada di Palembang saja, tidak ada yang lain. Untuk itu kami meminta maaf jika tingkat partisipasi pemilih PSU ini menurun, hasil rekapitalisasi tingkat Palembang telah kami kirimkan ke KPU Sumsel sore ini juga,” ungkap Ketua KPU Palembang Eftiyani, saat dibincangi usai menggelar rapat pleno rekapitalisasi suara PSU, Senin (9/9/2013).

Ketua KPU Palembang Eftiyani

Dikatakan Eftiyani, berbagai faktor membuat tingkat partisipasi pemilih menurun hingga 10% lebih, bila dibandingkan saat pelaksanaan pemilihan Gubernur Sumsel 6 Juni lalu yang tingkat partisipasinya mencapai 67%, menjadi 56% di PSU. Baik dari waktu pengumuman libur yang baru diketahui warga dua hari sebelum pelaksanaan hingga dana sosialisasi kepada kami tidak ada sama sekali.

“Kami berharap semoga PSU ini merupakan final daripada pemilihan Gubernur Sumsel, jangan sampai ada pengulangan kembali. Masyarakat juga telah jenuh dengan adanya pemilihan kepala daerah dalam kurun waktu yang singkat ini,” katanya.

“Kotak suara sebanyak 2.650 yang dipergunakan untuk pelaksanaan PSU diseluruh kecamatan/kota Palembang juga telah diamankan di gudang KPU Palembang dalam keadaan terkunci gembok sejak tanggal 4 September pukul 23.00 wib, usai pelaksanaan PSU tersebut,” tambah Eftiyani yang kembali menyebutkan bahwa untuk Kota Palembang pasangan incumbent Alim unggul dari 3 kandidat lainnya dengan suara yang diraih sebesar 274.547, menang di 9 kecamatan kemudian disusul pesaingnya pasangan Derma sebesar 250.513.

Hal senada juga diungkapkan Komisioner KPU Palembang Devisi sosialisasi Yudha Mahrom, pihaknya hanya melakukan sosialisasi sebatas penyebaran spanduk disetiap kelurahan sebanyak 107 lembar.

Pengaruh lain dikatakannya bahwa lokasi yang diliburkan menjadi salah satu faktor juga, dimana bila seorang warga tersebut bekerja di luar lokasi libur namun bertempat tinggal di lokasi libur jelas dia tidak memiliki waktu untuk memilih.

“Faktor pemilih yang konsisten terhadap kandidat andalannya juga berpengaruh, kalau andalannya sudah tidak bisa menang, maka dirinya lebih baik memutuskan tidak memilih sama sekali,” ujarnya.

“Meskipun demikian, penurunan yang terjadi ini masih kami rasakan cukup baik sebab di daerah lain belum tentu mencapai 50% dengan kendala seperti dihadapi saat ini. Pihak KPU Sumsel juga tidak bisa disalahkan, sebab mereka banyak pekerjaan lain dan memang mepetnya waktu dan kurangnya dana bagi KPU Palembang. Bahkan tidak adanya anggaran sosialisasi,” pungkasnya.

Di Martapura turun sekitar 1,2%

Sementara di Martapura, Kabupaten OKU Timur (OKUT), prediksi awal sebagian pihak, diharapkan pelaksanaan PSU Sumsel 4 September lalu, tingkat partisipasi masyarakat lebih tinggi dibandingkan saat Pilgub 6 Juni lalu, namun kenyataannnya justru partisipasi pemilih mengalami penurunan.

Mengingatkan Pilgub 6 Juni lalu, tingkat partisipasi pemilih di OKU Timur mencapai 78% lebih atau 379.908 dari total mata pilih yang terdaftar dalam DPT sebanyak 489.438 orang.

Maka pada PSU 4 September, partisipasi pemilih turun menjadi 76,80 persen atau 373.034 orang dari total DPT. Dengan demikian terjadi penurunan sebanyak 6.874 orang atau sekitar 1,2%.

Ketua KPUD OKU Timur H Leo Budi Rachmadi SE, Senin (9/9/2013), terkait penurunan tingkat partisipasi mengaku, banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut, diantaranya minimnya sosialisasi.

“Minimnya sosialisasi ini karena kita tidak memiliki dana untuk melakukannya, beda saat Pilgub 6 Juni lalu dimana ada dana untuk melakukan sosialisasi,” ungkap Leo gamblang.

Ketua KPUD OKU Timur H Leo Budi Rachmadi SE

Lanjut Leo, meskipun begitu pihaknya tetap melakukan sosialisasi ke masyarakat tentang adanya PSU dan kembali mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.

“Sosialisasi yang kita lakukan saat PSU hanya sebatas pada penyelenggara saja, sementara untuk sosialisasi ke masyarakat umum, kita menggandeng tokoh masyarakat, tokoh agama sertai organisasi kemasyarakatan lainnya,” jelasnya.

Disinggung apakah masyarakat sudah jenuh terhadap proses pilgub yang terlalu lama dan tidak berkesudahan ini, Leo tidak menampik dan tidak pula membenarkannya.

Menurut Leo kemungkinan tersebut bisa saja terjadi. “Segala kemungkinan itu bisa saja terjadi, yang jelas kita sudah berusaha dan bekerja keras untuk meningkatkan partisipasi pemilih,” ujarnya.(beritanda)