Harga Jabatan Pemkab Klaten Bernilai Ratusan Juta

TRANSFORMASINEWS.COM, JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut perkara dugaan suap Bupati Klaten Sri Hartini. Penyidik, melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap para saksi dan juga upaya penggeledahan di sejumlah tempat terkait perkara ini.

Beberapa lokasi yang menjadi sasaran penggeledahan diantaranya di rumah dinas Bupati Klaten, yang dilakukan pada 1 Januari 2016 lalu. Dari penggeledahan ini KPK menemukan uang senilai Rp.3 miliar dari kamar anak Sri yaitu Andy Purnomo dan kamar Sri Hartini sendiri sebesar Rp.200 juta.

“Sejumlah uang di lemari kamar anak bupati dan lemari yang diduga kamar bupati, uang yang ditemukan Rp.3 miliar dan Rp.200 juta. Kami terus mendalami uang temuan tersebut dan disita juga sejumlah dokumen,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di kantornya, Rabu (4/1) malam.

Jumlah uang yang ditemukan ini jauh lebih besar dibanding saat penangkapan yang KPK beberapa hari lalu, yaitu sebesar Rp.2 miliar. Febri menyatakan temuan ini menjadi perhatian tersendiri bagi KPK. KPK akan menelusuri apakah uang tersebut berkaitan dengan perkara yang saat ini ditanganinya.

 Informasi yang diterima, anak Sri Hartini memang berperan sebagai pengepul uang suap dari para pegawainya. Namun soal ini, Febri enggan mengungkapkan secara rinci. Meskipun begitu, menurutnya, jika memang terbukti indikasi yang bersangkutan turut membantu ibundanya korupsi, KPK tak akan segan mengambil tindakan.Menurut Febri temuan tersebut akan terus didalami karena diduga lokasinya adalah di kamar anak bupati. Penyidik juga akan mendalami info-info yang ada. “Sejauh mana kegiatan penyelidikan ini akan berkembang baik ke pihak lain yang terlibat atau ruang lingkup perkaranya, pemeriksaan masih terus berjalan. Sampai hari ini telah diperiksa 40 saksi,” tuturnya.Temuan miliaran uang di rumah Sri Hartini ini diduga tidak terlepas dari kasus korupsi yang yang kini disangkakan kepada Sri. Ia diduga menerima sejumlah “setoran” dari para bawahannya yang ingin naik pangkat atau menduduki jabatan tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

Febri menyebut penentuan tarif suap kepada Sri nilainya berbeda-beda tergantung posisi jabatannya. Dari mulai 50 atau 65jt, hingga ratusan juta tergantung posisi dan nilainya strategis dari dinas atau jabatan tersebut. Salah satu orang yang diduga telah memberi setoran yakni SUL. Menurutnya telah ditetapkan sebagai tersangka atau tuduhan memberikan hadiah/janji kepada PN terkait pengurusan jabatan dari kasi ke kabid.

Dari informasi yang diperoleh, perbedaan posisi memang menjadi penentu besarnya tarif. “Paling besar bisa Rp.300 juta, tapi itu untuk eselon I. Bisa juga tergantung bidang yang anggarannya besar,” kata sumber KPK.

“Selama dua hari dilakukan pemeriksaan saksi secara maraton ada sekitar 40 saksi yang diperiksa, dari informasi yang diterima sebagian mereka bersedia membuka info terkait penyidikan yang dilakukan,” kata FebriFebri juga tidak merinci, apakah kedua anak Sri Hartini, Andy Purnomo dan Dina Permatasari termasuk dalam pemeriksaan 40 orang tersebut. “Saksi-saksi secara rinci belum dapat infonya tapi kebutuhan mendalami hal ini akan berujung pada pemeriksaan saksi terkait. Penyidik memang tidak langsung memanggil pihak yang terlibat, tapi mengumpulkan informasi dari awal,” terangnya.Begitu pula saat ditanya apakah pemeriksaan ini menyentuh kepada para pihak yang telah memberikan sejumlah uang. ” Sedang didalami, apakah mereka memberikan uang atau diminta dalm proses pengisian jabatan itu. Yang jelas ada indikasi kuat yang kita dapatkan sumber dana bukan berasal dari 1-2 orang saja,” pungkasnya.

Pada Agustus 2016 saja setidaknya ada tiga jabatan kepala dinas di lingkungan Pemkab Klaten yang belum terisi dan menunggu digelarnya seleksi jabatan. Tiga jabatan kepala dinas yang kosong yakni Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH), Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), serta Kepala Disperindagkop dan UMKM.Jabatan Kepala BLH kosong setelah pejabat lama Tajudin Akbar dimutasi menjadi kepala DPU dan ESDM. Kepala Disperindagkop dan UMKM kosong setelah pejabat lama Sartiyasto dimutasi menjadi Kepala BKD Klaten. Keduanya dimutasi pada Jumat (26/8).Sementara, jabatan Kepala Dinkes kosong sejak 2014 silam. Meski sudah digelar seleksi terbuka pada 2015 silam, pengisian jabatan Kepala Dinkes urung digelar lantaran minim peserta. Saat ini, jabatan Kepala Dinkes diisi pelaksana tugas (plt) yakni Cahyono.

Wakil Ketua KPK Laode Muhamad Syarif sebelumnya menyebut jabatan yang diperjual-belikan hingga saat ini yaitu eselon II, III, dan IV. “Ada Eselon II, III, IV, bervariasi. Semakin tinggi dan strategis jabatan, makin banyak uang yang disetorkan,” kata Syarif.

Atas dugaan perbuatannya, Sri dikenakan Pasal 12 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.