DOB, Reaksi Tidak Meratanya Pembangunan di Sumsel

TRANSFORMASINEWS.COM, PALEMBANG – Usulan pemekaran wilayah Provinsi Sumatera Selatan terus digulirkan. Bahkan, kali ini tidak hanya Sumsel Barat yang ingin dilahirkan, tapi juga Ogan Komering Enim (OKE). Jika Sumsel Barat meliputi Lahat, Pagaralam, Empat Lawang, Musi Rawas, Lubuklinggau, dan Muratara, OKE terdiri dari OKU Raya (OKU, OKU Timur, dan OKU Selatan), Muara Enim, dan OKI.

Pengamat Politik dari Sijarum Institut mengungkapkan bahwa fenomena daerah otonomi baru (DOB) muncul sebagai bentuk protes. “Ini reaksi dari ketidakseimbangan dari pembangunan di Sumsel yang hanya fokus di Palembang,” kata Direktur Sijarum Institut Khalifah Alam kepada Detik Sumsel, Rabu (4/5).

Menurut Khalifah, sah-sah saja masyarakat mengusulkan pemekaran wilayah. Asalkan tujuannya benar-benar untuk kemajuan daerah, bukan hanya ambisi para elite di Sumsel untuk kepentingan kekuasaan.

Pengamat Politik yang juga Dosen Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Sriwijaya Adji Alamsyah mengatakan bahwa sudah sewajarnya Sumsel dimekarkan. “Saya kira gerakan pemekaran itu sangat manusiawi. Sebab, Sumsel ini terlalu luas untuk diatur oleh satu orang gubernur,” ungkapnya.

Menurut Adji, luasnya Sumsel membuat provinsi ini layak dipecah. Bahkan tidak hanya satu, tapi menjadi tiga wilayah. “Sumsel layak dipecah tiga, karena jarak daerah lain yang memang terlalu jauh dari ibu kota Palembang. Tetapi, perlu studi kelayakan yang intensif untuk membedah persoalan ini. Dua alasan pemekaran adalah span of control dan public service yang lebih baik. Span of control adalah rentang kendali terlalu panjang dan buruknya public service di Sumsel,” jelasnya

Adji yang juga mantan Komisoner KPU Ogan Ilir mendorong terwujudnya pemekaran Sumsel Barat dan OKE. “Gerakan murni karena didorong untuk mewujudkan pelayanan publik. Kasihan mereka di dua wilayah ini terlalu jauh dari kota Palambang yang merupakan pusat ekonomi, kekuasaan, dan aktivitas sosial,” tuturnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) bakal dipecah menjadi dua, Sumsel dan Sumsel Barat. Pembentukan Provinsi Sumsel Barat saat ini terus diperjuangkan. Bahkan, sudah masuk dalam daftar DOB yang diusulkan senator DPD RI Hendri Zainuddin kepada Pemerintah Pusat.

Menurut Hendri, sudah saatnya Sumatera Selatan di pecah menjadi dua, Sumsel dan Sumsel Barat. Sebab, pembangunan akan lebih merata, sehingga masyarakat menjadi sejahtera. Apalagi, pembentukan Provinsi Sumsel Barat sudah memenuhi persyaratan, baik dari segi jumlah penduduk, jumlah kabupaten, SDM maupun SDA.

“Provinsi Sumsel Barat sudah memenuhi syarat, baik dari dukungan, SDA maupun SDM. Jumlah penduduk Sumsel Barat lebih dari dua juta. Bengkulu dan Jambi yang berpenduduk di bawah dua juta saja bisa jadi provinsi,” katanya.

Sumsel Barat, lanjut Hendri, terdiri dari Kabupaten Lahat, Kota Pagaralam, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Musi Rawas, Kota Lubuklinggau, dan Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara). Keenam daerah tersebut kaya akan minyak, gas, batu bara, emas, panas bumi dan perkebunan, sehingga bisa maju dan berkembang.

”Syarat provinsi itu minimal lima kabupaten kota, sementara provinsi Sumsel Barat ada enam (kabupaten/kota). Belum ditambah Kikim Area, pemekaran dari Kabupaten Lahat, yang segera terealisasi. Jadi, sudah sangat layak jadi provinsi. Untuk ibu kotanya, bisa di Lubuklinggau, Lahat atau daerah lain yang disetujui semua pihak,” tuturnya.

Belakangan, muncul usulan DOB Ogan Komering Enim (OKE). Usulan tersebut diinisiasi tokoh pemuda, akademisi dan elemen masyarakat dari daerah OKU Raya (OKU, OKU Timur, dan OKU Selatan), Muara Enim, dan OKI. Mereka menggelar pertemuan dengan beberapa tokoh lintas kabupaten membahas pembentukan provinsi baru di Hotel BIL Baturaja, Jumat (29/4).

Inisiator pembentukan Provinsi OKE H Leo Budi Rahmadi SE mengungkapkan, usulan tersebut dikarenakan pembangunan dan perhatian pemerintah Provinsi Sumsel ke beberapa kabupaten, terutama OKU, OKU Timur, OKU Selatan, Muara Enim dan OKI, dinilai lambat. Kelayakan infrastruktur untuk mempermudah akses antar kabupaten rusak dan tak kunjung diperbaiki.

“Akses untuk mencapai antar kabupaten, hanya beberapa jengkal saja yang mulus. Makanya kami ingin terbentuk provinsi baru, OKE. Pembentukan ini tidak ada unsur politis. Murni pergerakan untuk memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakat,” kata Leo.

Dari segi geografis dan jumlah penduduk, sudah sesuai jika membentuk provinsi baru. Dari lima kabupaten OKU, OKU Timur, OKU Selatan, Muara Enim dan OKI, ada 2.867.498 jiwa. Terdapat 2.103.206 mata pilih dari 95 kecamatan serta 1.357 kelurahan dan desa. “Potensi sumber daya alam cukup. Serta akan ada potensi pemekaran di setiap Kabupaten tersebut. Jadi, sudah selayaknya dibentuk provinsi baru,” lanjutnya.

Menurut Leo, banyak hal yang mendukung pembentukan itu. Dari sisi pendidikan, di kabupaten OKU memiliki universitas dan ditambah perguruan tinggi lainnya. Dari sisi sejarah, Kabupaten OKU menyimpan sejarah yang tidak semua daerah memilikinya. Yakni, Goa Harimau yang menyimpan cerita ribuan tahun silam. Bahkan saat ini penelitian masih terus dilakukan tim arkeolog nasional.

Inisiator lain, Hendra Alfani menambahkan, inisiatif pembentukan provinsi Provinsi OKE dilakukan lantaran minimnya perhatian dari Pemprov Sumsel. Seperti banyak jalan yang rusak sudah bertahun-tahun namun tak kunjung diperbaiki. “Fasilitas lain juga minim. Maka ini selayaknya dibentuk agar pembangunan di daerah bisa berkembang. Bisa menunjang perekonomian rakyat. Tentunya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” paparnya.

Sumber: Detiksumsel (fir)

Posted by: Admin transformasinews.com