Polri-Kementerian ATR Sinergi Berangus Mafia Tanah

ANTARA FOTO/Reno Esnir

TRANSFORMASINEWS.COM, JAKARTA. POLRI bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang bersinergi berantas mafia tanah. Selama ini mafia tanah dinilai menghalangi proses sertifikasi dan menimbulkan sengketa.

Sebagai realisasinya, di tahap awal Polri dan Kementerian ATR akan membentuk tim terpadu yang menginventaris masalah-masalah terkait pertanahan.

“Tujuannya nanti mencapai tanah yang minim konflik. Sekarang ini sangat tinggi konflik yang disebabkan oleh berbagai hal, salah satunya mafia tanah,” kata Sofyan Djalil di Mabes Polri Jakarta Selatan, Jumat (17/3).

Kementerian ATR mencatat baru 44% tanah di Indonesia yang telah bersertifikat. Dalam tahun ini, Kementerian ATR menargetkan dapat menyertifikatkan 5 juta bidang tanah. Selanjutnya 7 juta bidang tanah pada 2018 dan 9 juta bidang tanah pada 2019.

Presiden Joko Widodo pun telah menginstruksikan agar seluruh tanah di Indonesia telah bersertifikat dan terdata pada 2025 mendatang.

“Kalau mafia tanah bisa kita perangi, nanti sebagian masalah terkait juga akan hilang. Koordinasi antara Polri dan BPN (Kementerian ATR) akan lebih intens,” tukas Sofyan.

Polri sendiri saat ini memiliki 83 juta meter persegi tanah yang belum bersertifikat. Salah satunya ialah lahan yang ditempati Mapolda Sulawesi Tengah. Jika tidak segera disertifikasi, dikhawatirkan tanah tersebut sewaktu-waktu diklaim mafia tanah.

“Ada beberapa tempat, tanah dikuasai Polri ternyata sertifikatnya ada pada orang lain,” ujar Kapolri Jendral Tito Karnavian.

Pada praktiknya para mafia tanah biasanya menggunakan modus dokumen palsu. Mereka juga telah memahami jalur-jalur hukum sehingga institusi pemerintahan pun bisa kalah secara formal. “Biasanya ketika berhadapan dengan mafia itu secara formal kita kalah,” tambah Sofyan.

Selain itu, mekanisme pencegahan internal juga akan dijalankan melalui tim saber pungli. Denggan begitu diharapkan proses sertifikasi tanah selanjutnya dapat berlangsung transparan melalui mekanisme pencegahan tersebut.

Kapolri juga menjanjikan tindakan persuasif dari pihak kepolisian dalam menangani sengketa tanah.
Sumber: Mediaindonesia.com/Nicky Aulia Widadio (X-12)
Posted by: Admin Transformasinews.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.