Ahli: Wewenang Audit Investigatif Hanya Pada BPK

bpk-uangTRANSFORMASINEWS, JAKARTA.  Ahli hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia A. Mudzakkir menegaskan Badan Pemeriksa Keuangan RI adalah satu-satunya lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukan audit investigatif dalam mengungkap kerugian negara.
“Wewenang untuk melakukan audit investigatif itu hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” jelas Mudzakkir usai memberikan keterangan dalam persidangan terkait dengan pengujian materi atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan 2006 terhadap UUD 45 di Mahkamah Konstitusi Jakarta, Senin.
Lembaga lain, kata Mudzakkir, seperti BPKP tidak berwenang untuk melakukan audit investigatif karena sebagai perwakilan BPKP (BPK Perwakilan Provinsi) harus mendapat mandat dari BPK.
Mudzakkir mengatakan bahwa BPKP harus bertindak sesuai dengan mandat yang diberikan oleh BPK karena BPKP berada di bawah naungan bendera BPK.
Sebagai perwakilan BPK RI, lanjut dia, BPKP boleh bertindak setelah mendapatkan surat tugas dari BPK RI yang menunjuk seseorang dengan kompetensi untuk melakukan audit investigatif.
“Dengan demikian, bila BPKP bertindak sendiri, ini merupakan penyalahgunaan wewenang,” ujar dia.
Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara terhadap UUD 45, dimohonkan oleh tersangka kasus dugaan korupsi Pengelolaan Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang Faisal.
Pemohon menilai bahwa frasa kalimat “ditetapkan dengan putusan BPK” pada Pasal 10 Ayat (2) berpotensi disalahgunakan sehingga pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk memberikan syarat konstitusional atas frasa kalimat tersebut.
Meskipun pada Pasal 34 Ayat (1) menyatakan BPK RI dapat dibantu oleh BPKP, hal itu menimbulkan penafsiran yang tidak pasti sehingga berdampak pada ketidakjelasan antara kewenangan BPK RI dan kewenangan BPK tingkat provinsi.

Sumber:  (anjas/jS.COM)

Leave a Reply

Your email address will not be published.