TRANSFORMASINEWS.COM-Tiga komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumsel 2022-2027 akan segera dilantik.
Ketiga Komisioner tersebut direncanakan akan dilantik di Jakarta, pada Rabu (21/9/2022).
Jelang pelantikan Komisioner Bawaslu Sumsel tersebut, Pengamat Politik yang juga Direktur Wilayah Sumsel Public Trust Institute, Fatkurohman S.Sos., memberikan warning jika Pemilu 2024 yang akan datang memiliki tantangan yang sangat berat.
Hal itu tidak terlepas, lantaran pemilu legislatif (pileg) dan pemilu presiden (pilpres) dilakukan secara serentak.
“Hal ini membutuhkan penyelenggara pemilu yang berpengalaman dan kuat pendirian (kokoh) terlebih pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang bakal bertugas sebagai mengawasi dan menjaga integritas pemilu,” ujar Fatkurohman S.Sos., seperti keterangannya pada Transformasinews.com, Senin, 19 Seftember 2022.
Terlepas dari berbagai isu warna kepentingan Calon Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, tiga orang terpilih harus diakui merupakan sosok yang berpengalaman panjang sebagai penyelenggara pemilu di daerah yang dimulai dari level paling bawah.
“Pengalaman ini diharapkan bisa menjalankan tugas untuk menjaga marwah dan integritas penyelenggaraan pemilu di Sumatera Selatan,” ujar Fatkur.
Terutama di daerah pemilihan (dapil) 1 dan 2 di Provinsi Sumatera Selatan yang diprediksi diikuti oleh para tokoh politik yang berpengalaman baik nasional maupun lokal seperti para menteri dan eks kepala daerah.
“Tentunya tekanan politik akan semakin kuat. Diharapkan pendirian, profesionalisme dan integritas tetap terjaga dalam menjalankan tugasnya,” terang Alumni SMA Muhammadiyah 1 ini.
Calon Bawaslu Sumsel terpilih juga mempunyai pekerjaan berat guna menyiapkan pengawasan pemilu. Tugas berat itu salah satunya dijelaskan Fatkur Rohman mengawasi untuk membereskan daftar pemilih bermasalah di Sumatera Selatan.
“Kita mengkaji, jangankan di daerah, di Kota Palembang saja, persoalan daftar pemilih masih bermasalah. Ini yang membutuhkan pengawasan agar daftar pemilih bermasalah bisa dibersihkan agar tidak disalahgunakan dalam pemilu 2024 ataupun pilkada serentak mendatang,” akhirnya.