Terdakwa Bupati Banyuasin Non Aktif Yan Anton, Seret Sejumlah Nama Eks Petinggi Polda Sumsel

Terdakwa dugaan korupsi Bupati Banyuasin non aktif Yan Anton Ferdian, melankah keluar ruang sidang utama usai menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang, Kamis (02/03).

TRANSFORMASINEWS.COM, PALEMBANG. Sidang lanjutan dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Banyuasin non aktif Yan Anton Ferdian, semakin membuat banyak temuan baru. Sejumlah nama mantan petinggi Polda Sumsel, pun disebut-sebut menerima fee proyek, saat menghadirkan terdakwa Sutaryo, di ruang sidang Tipikor Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang, Kamis (02/03).

Setelah mendengarkan keterangan terdakwa Sutaryo (mantan Kasi Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembangunan Dinas Pendidikan Banyuasin), Yan Anton, hanya bisa menyesal dan meminta maaf atas apa yang telah dilakukannya. Dirinya juga membenarkan aliran dana yang dikeluarkan untuk sejumlah eks pejabat tinggi di Polda Sumsel.

“Benar, saya mengakui semuanya. Saya menyesal atas hal itu. Saya mohon maaf kepada masyarakat, karena telah membuat nama kabupaten tercoreng dan membuat keluarga besar saya menjadi malu. Saya menyesal, saya mohon maaf. Saya juga telah mengajukan JC (Justice Collaborator), dan tidak akan mengajukan pledoi dan menerima semua dakwaan,” ujar Yan.

Nama sejumlah pejabat Polda Sumsel, disebut Yan Anton, terkait Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) diterbitkan Polda Sumsel, seketika kasus korupsi di Banyuasin, dinyatakan clear. Dia merincikan dengan menyebut nama penerima aliran uang tersebut yakni, mantan Kapolda Sumsel Irjen Pol DP menerima Rp. 100 juta, mantan Direktur Ditreskrimum Kombes Pol DS Rp. 75 juta, AKBP RP Rp. 25 Juta dan AKBP HB Rp. 25 juta sebagai THR. Bahkan diakuinya, uang peruntukan DP, langsung diserahkannya sendiri ke rumah Dinas Kapolda.

“Saya temui Irjen Pol DP dua kali. Pertama itu atas usulan Sekda dan Asisten II, agar menemui Irjen Pol DP, yang kala itu menjabat sebagai Kapolda Sumsel,” terangnya, dan dikatakan, pertemuannya dengan DP, guna membahas tentang penangguhan penahan Mekri Bakri yang ditahan Polda, karena dilaporkan oleh Reza Pahlepi akibat hutang yang tak dibayar Mekri kepada Reza.

“Saya temui DP, bagaimana pak bisa tangguhkan penahanan Mekri. Namun ia tidak menjawab iya atau tidak, hanya mengatakan bahwa dia butuh waktu untuk itu. Lalu, satu minggu setelah pertemuan itu, saya temui lagi dan menyerahkan uang Rp. 100 juta tersebut. Beliau tidak menerima maupun menolak. Karena tanggapan kurang begitu berkenan dengan uang itu, jadi saya katakan itu pinjaman saja pak. Lalu saya dan Rustami pulang,” katanya.

Dalam kesempatan ini, Yan Anton meminta kepada JPU KPK untuk memberikan tuntutan dan hukuman yang ringan sebab ia merasa telah mengaku dan sudah mengajukan Justice Collaborator (JC) kepada JPU. “saya mohon untuk dituntut seringan-ringannya,” harapnya.

Sebelumnya, dalam persidangan itu terdakwa Sutaryo menjelaskan, mengenai LHP yang diterbitkan Polda Sumsel. Dimana, sudah ada kerja sama anatar Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) salah satunya Dinas Pendidikan Banyuasin. Isi kerjasama yang tertuang secara lisan itu, jika ada laporan ke Polda Sumsel, terkait kasus korupsi. Maka, pihak Polda Sumsel harus mengeluarkan LHP tersebut. Dengan diterbitkannya LHP, maka laporan itu tidak dapat dilanjutkan.

“Disimpulkan bahwa isi dari LHP itu, pekejaan-pekerjaan proyek di Dinas Pendidikan sudah periksa oleh Polda Sumsel, dan hasilnya dinyatakan tidak ada terjadi indikasi tindak pidana korupsi atau clear,” terang Sutaryo.

Disebukannya, kerjasama LHP itu setidaknya berjalan sudah sejak tahun 2013. Sebagai imbalan dari terbitnya LHP, pihak Polda Sumsel, menerima 1,5 % dari 20 % fee proyek yang berasal dari rekanan Dinas Pendidikan maupun dinas lainnya. “Sejak tahun 2013 hingga 2015,  setidaknya saya dan Kepala Dinas Pendidikan memberikan langsung uang yang 1,5% itu kepada pihak Polda Sumsel. Saat itu, diterima oleh salah satu pejabat polisi yang menjabat sebagai Kepala Subdit yang ada di Ditreskrimsus Polda Sumsel, yaitu AKBP IA,” ungkapnya.

Masih kata dia, pada tahun 2013 Dinas Pendidikan menerima fee dari rekanan mencapai Rp. 8 miliar, 2014 Rp. 10 miliar dan tahun 2015 sebesar Rp .21 miliar. “Sepengetahuan saya, selama itu setidaknya uang yang diberikan untuk aparat hukum mencapai Rp4,560 miliar. Di antaranya, diberikan kepada Polda Sumsel, dan Kejaksaan untuk LHP, THR dan lainnya,” bebernya.

Sementara itu, juru bicara JPU KPK, Roy Riyadi menanggapi JC Yan Anton, kalau pihaknya sudah menerimanya. Hanya saja diperkirakan Roy, kemungkinan JC Yan tidak bisa diberikab, karena terdakwa Yan Anton merupakan tokoh utama dari kasus korupsi ini. Syarat JC salah satunya terdakwa bukanlah tokoh utama. “Ya tidak bisa, namun kami tetap terima dan akan melaporkan ke pimpinan. Dikabulkan atau tidak JC itu, lihat saja perkembangan selanjutnya,” pungkas Roy.

Sumber: Fornews.co (bay)

Posted by: Admin Transformasinews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.