KPU Terbitkan 10 Peraturan, Telan Dana Rp.200 M

Tujuh kabupaten/kota di Sumsel dipastikan menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak Desember 2015 nanti, ini menyusul telah ditetapkannya UU
nomor 1 tahun 2015 tentang Pilkada.
——————–
TRANSFORMASINEWS, PALEMBANG. KETUJUH daerah yang bakal menggelar pesta rakyat yang direncanakan 16 Desember nanti, yakni Ogan Ilir (OI), OKU, OKU Timur, OKU Selatan, dan Musi Rawas (Mura). Lalu dua lagi daerah otonomi baru, Panukal Abab Lematang Ilir (PALI) dan Musi Rawas Utara (Muratara).
Pascadiketok palu oleh DPR-RI dengan 10 perubahan dari draf Perppu nomor 1 tahun 2014 itu, KPU Sumsel bergerak cepat untuk melakukan persiapan penyelenggaraan di tujuh wilayah, terutama mengenai teknis penyelenggaraan. “Kita menunggu petunjuk pelaksanaan teknis dari pusat, tapi secara SDM kami sudah siap,” kata Komisioner KPU Sumsel Divisi Sosialisasi dan Kampanye, A Naafi SH MKn kepada Sumatera Ekspres, kemarin.
Dijelaskan Naafi, KPU RI sudah menyiapkan 10 peraturan KPU mengenai teknis dan pelaksanaan pilkada serantak nanti. Setidaknya, ada tiga poin penting yang menjadi proyeksi KPU di daerah. Yaitu tahapan, program dan jadwal, pencalonan dan pemutakhiran data pemilih. “Saat ini tahapan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Keputusan DPR RI yang menghapus tahapan uji publik jelas akan merubah jadwal karena sebelumnya direncanakan tahapan ini selama tiga bulan, kita berkoordinasi dengan KPU RI dulu sebelum ke daerah,” ungkapnya.
Mengenai anggaran, lanjut Naafi, merupakan supporting dana langsung dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD) kabupaten setempat. Sedangkan khusus untuk daerah otonomi baru, seperti PALI dan Muratara, sumber dananya bisa dari daerah induk, pemekaran, dan provinsi. “Salah satu poin perubahan yang telah disepakati oleh DPR-RI adalah anggaran pilkada serentak ini berasal dari APBD dan ditopang dari APBN, tapi kami belum mendapatkan jelas maksud dari kesepakatan tersebut,” paparnya.
Masih menurut mantan Panwaslu Muba ini, khusus kabupaten pemekaran juga sedang disiapkan pembentukan KPU setempat, sementara baru dibentuk terlebih dahulu sekretariat untuk mengurusi urusan administrasi. “Untuk PALI kemungkinan akan di-handle oleh KPU induk, yakni KPU Muara Enim.
Sedangkan Muratara masih menunggu petunjuk, sebab dalam waktu bersamaan juga KPU induk, yaitu Mara juga melaksanakan pilkada. Opsinya, bisa segera dibentuk KPU setempat atau dilaksanakan oleh KPU setingkat di atasnya, yaitu KPU provinsi,” ulasnya.
Komisioner KPU Sumsel Divisi Humas, Data Informasi dan Hukum, Heni Susantih MSi menambahkan, mengenai anggaran, pihaknya sudah menggelar rakor bersama KPU kabupaten/kota. “Total anggaran untuk tujuh kabupaten yang menggelar pilkada, lebih kurang Rp200 miliar,” jelas Heni.
Lanjutnya, anggaran tersebut meliputi penyelenggaraan dan logistik. Tapi, bisa berkurang mengingat rancangan anggaran yang disulkan sebelumnya memasukkan uji publik. Tapi setelah disahkan menjadi UU, jelas akan berkurang karena uji publik yang memakan waktu hampir tiga bulan telah ditiadakan. “Penyelenggaraan ini juga ditopang APBN, tapi tidak boleh tumpang tindih.”
KPU Sumsel, lanjutnya, dalam pilkada serentak ini hanya memerankan fungsinya dalam hal monitoring. Sebab, secara teknis dan pelaksanaan tetap dilakukan oleh KPU kabupaten setempat.
“Mengenai logistik, yang jelas surat suara, sedangkan kotak suara masih ada yang lama. Tapi tetap akan ada perbaikan, kita masih menunggu juknis dari KPU pusat terkait ini,” paparnya.
Terpisah, pimpinan Bawaslu Sumsel Divisi Pengawasan, Kurniawan mengatakan, pada pemilihan bupati di tujuh kabupaten/kota, pengawasan merupakan hak otonom Panwaslu. Sementara Bawaslu tugasnya melakukan pembinaan, supervisi dan peningkatan kapasitas. “Kami baru saja sudah menyeleksi dan melantik Panwaslu di 5 kabupaten untuk melakukan pengawasan. Selain itu juga akan melakukan sinkronisasi program daerah dan nasional,” pungkasnya.
Sebelumnya, DPR-RI telah mengesahkan RUU tentang Perubahan atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Dalam UU Pilkada perubahan disepakati mengenai sepuluh poin. Yakni penyelenggara pilkada adalah KPU, tak ada lagi perdebatan soal rezim pemilu atau rezim pemda yang berimplikasi pada penyelenggara pemilu.‎ Penyelenggaraan pilkada tak lagi menjadi 17 bulan melainkan menjadi tujuh bulan.
Lalu, uji integritas dan kapasitas dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan, lewat tahap sosialisasi. Untuk calon independen, ada tahap‎ sosialisasi yang dilakukan calon yang bersangkutan. Syarat calon kepala daerah berpendidikan minimal SMA sederajat.
Usia minimal untuk calon gubernur adalah 30 tahun, dan calon wali kota/bupati adalah 25 tahun.‎ Syarat calon kepala daerah juga tidak menjadi terpidana selama lima tahun.‎
Syarat dukungan untuk calon independen dinaikkan sebesar 3,5 persen dari jumlah penduduk, alias dari yang semula minimal 3 persen dari jumlah penduduk menjadi 6,5 persen hingga 10 persen tergantung jumlah penduduk.
Pilkada juga disepakati akan dilaksanakan sepaket antara calon kepala daerah dengan wakilnya.
Pilkada juga disepakati satu putaran dengan ambang batas kemenangan nol persen. Sengketa pilkada akan ditangani oleh Mahkamah Konstitusi (MK).‎‎ Tahapan pilkada serentak dimulai pada Desember 2015, Februari 2017, Juni 2018, dan pilkada serentak nasional 2027.
Pembiayaan disokong oleh APBD dan dibantu APBN. Pejabat kepala daerah akan diisi sesuai dengan UU Aparatur Sipil Negara.
Sumber  (Sumek/jpnn/Ar)

Leave a Reply

Your email address will not be published.