Sumsel lumbung korupsi Mulai Terbukti Adanya 2 Penetapan TSK Kasus PDPDE Sumsel

Feri Kurniawan Aktifis Anti Korupsi terkait UU ITE saat menjalan isolasi di polresta palembang maret tahun 2018, sebelum datang Pandemi Covid-19 sudah mempraktekkan Isolasi Mandiri (Isoman).

TRANSFORMASINEWS.COM, PALEMBANG – Sedikit terobati bak kemarau bertahun-tahun akhirnya datang juga hujan walau sebentar sebagai pembersih debu, begitulah  ungkapan penggiat anti korupsi  ibarat sebagai penyejuk pengganti panasnya udara ,Penantian panjang  ini terkait tindak lanjut sprindik dugaan mega korupsi Jambi Merang akhirnya ketemu juga dengan penetapan 2 (dua) tersamgka dugaan korupsi itu.

Sprindik yang di tanda tangani Kasi Pidsus Kejati Sumsel “Hendriyanto” pada September 2018 menjadi awal terbukanya dugaan mega korupsi ini.

“Tim yang di komandoi oleh Kordik pidsus Kejati Sumsel “Santok Gani” dengan Crew Kasi Pidsus Hendriyanto, Vera dan Hartono berjuang tanpa kenal lelah mengungkap dugaan korupsi ini”, Feri Kurniawan pegiat anti korupsi Sumsel dengan rasa harunya.

“Perkara dugaan mega korupsi ini pada rentang 2009 sampai dengan Februari 2019 menjadi viral karena memurut tim pidsus Kejati Sumsel berpotensi merugikan keuangan negara lebih Rp. 1 trilyun dan tim ini sangat di dukung Kejati Sumsel saat itu “Ali Mukartono”, papar Feri.

“Rumit dan enjlimet karena banyaknya perkara terkait pada dugaan mega korupsi itu”, terang Feri selanjutnya. “Selaku pemilik hak beli gas negara dengan harga COGS atau HPP sebesar volume 15 Milion Milion Standart Cubic Feet Day (15 MMSCFD) maka Perusda BUMD Sumsel layak menjadi perusahaan minyak nasional”, ujar Feri Kurniawan.

“HPP US$ 5,5 per 0,001 MMSCF atau MMBTU layak di jual di pasar Domestic di kisaran US$ 9,5 per MMBTU tak menjadikan PDPDE lumbung PAD tapi malah seperti menjadi gadis cantik yang dirudupaksa”, kata Feri dengan mata berkaca – kaca. “Hanya US$ 0,1 per MMBTU menjadi hak PDPDE melalui perusahaan “JV” PT PDPDE Gas”, terang Feri Kurniawan.

“Potensi PAD Rp. 100 milyar per tahun hanya menghasilkan PAD Rp. 1,3 milyar per tahun”, papar Feri Kurniawan. “KPK yang di harapkan membuka belenggu korupsi ini tak mampu mengurai dugaan mega korupsi ini dan entah karena apa”, tanya Feri dengan senyum simpul.

“Dengan segala keterbatasannya tim Kejati Sumsel membuka mata masyarakat bahwa “kami masih ada” dan penetapan TSK dugaan mega Korupsi penjualan gas Jambi Merang memberi secerca harapan “pemberantasan korupsi itu masih ada walaupun sayup – sayup terdengar”, pungkas Feri Kurniawan. (A.Aroni)