Pro dan Kontra Pemilihan Jabatan Wabup Muara Enim, Pengamat Nilai Kental Nuansa Politis, Simak Selengkapnya!

TRANSFORMASINEWS.COM- Pro dan kontra menghiasi publik Muara Enim perihal pemilihan jabatan Wakil Bupati (Wabup) Muara Enim sisa masa jabatan periode 2018-2023. Hal ini ditandai adanya perbedaan pandangan sejumlah masyarakat dan ormas di Kabupaten Muara Enim.

Dimana ada pihak yang menyatakan dukungannya terhadap proses politik tersebut, namun di sisi lain ada kubu lain yang tak setuju dengan Pemilihan Jabatan Wabup Muara Enim sisa masa jabatan periode 2018-2023 yang kini kabarnya tengah digodok oleh DPRD Muara Enim.

Pengamat Politik Sumatera Selatan, yang juga Direktur Wilayah Sumsel Public Trust Institute Lembaga Kajian dan Survei, Fatkurohman, S.Sos., berpandangan, proses pemilihan Wabup Muara Enim bernuansa politis.

Baca juga: Peran Wabup Definitif Dinilai Penting, Ormas JPKP dan LIN Dukung Penuh Pemilihan Pengisian Jabatan Wabup Muara Enim

Tolak Wacana Pengisian Jabatan Wabup Muara Enim, Dua Ormas Berembuk, Siap Temui Pimpinan DPRD

Menurutnya, Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim menyisakan 10 bulan lagi, tidak menarik lagi untuk dilakukan pemilihan oleh DPRD. “Saya menilai terlalu bernuansa politik ketimbang kemaslahatan masyarakat Muara Enim,” ujar Fatkurohman mengawali perbincangan hangatnya dengan Transformasinews.com, Sabtu, 27 Agustus 2022.

Undang-undang No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, DPRD dapat melaksanakan pemilihan dari usulan dari partai pengusung dengan syarat. “Syarat UU mengisyaratkan kekosongan Kepala Daerah masa jabatannya lebih dari 18 bulan sejak terjadi kekosongan,” ujarnya.

Dia menyarankan, ada baiknya DPRD meminta Fatwa terlebih dahulu ke Mahkamah Agung terkait persoalan hukum baru terkait kekosongan kepala daerah.

Menurut Fatkur Filosofi Dasar Pilkada itu kepercayaan publik atau masyarakat (Public Trust). “Nah, ketika pemilihan di DPRD juga menimbulkan persoalan hukum baru, lebih baik PJ Bupati menyelesaikan jabatannya yang hanya menyisakan 10 bulan lagi,” sarannya.

Dengan begitu, masyarakat Muara Enim bisa memulai lagi menata pemerintahan melalui pemilihan Bupati Serentak 2024 akan datang.

“Ini menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat Muara Enim agar memilih pemimpin benar-benar selektif dan memiliki integritas, sehingga kasus seperti terdahulu tidak terulang,” pesannya mendalam mengakhiri pandangannya.

About Admin Transformasinews

"Orang yang mengerti itu mudah untuk memaafkan"

View all posts by Admin Transformasinews →