Presiden: Pimpinan KPK 2015-2019 Bekerja Dulu Baru Dikritisi

Pimpinan KPK periode 2015-2019. Foto: MTVN/R. Riyandi

TRANSFORMASINEWS, BOGOT: Presiden Joko Widodo mengimbau masyarakat menghormati pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pilihan DPR. Presiden sadar ada respon negatif kepada pimpinan yang baru.

“Kita harus menghormati apa yang telah dipilihkan oleh DPR,” ujar Presiden Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (18/12/2015).

Presiden meminta masyarakat memberikan waktu kepada Agus Rahardjo, Basaria Panjaitan, Saut Situmorang, Alexander Marwata, dan Laode M. Syarif, untuk menunjukkan kinerja. Setelah mereka bekerja, Presiden mempersilakan masyarakat mengkritisi.

“Belum bekerja, jangan dikomentari dulu. Dilantik saja belum, kok sudah diapain (dikritisi),” ujar Presiden.

Kepada lima pimpinan KPK ini, Presiden berpesan agar menunjukkan performa terbaik dalam mengemban besarnya harapan publik pada kinerja pemberantasan korupsi. Suami Iriana ini juga memastikan bahwa pemerintah tetap berkomitmen memperkuat KPK.

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Miko Susanto Ginting mengkhawatirkan kelangsungan KPK hingga 2019. Menurut dia, ada dua hal yang menimbulkan kekhawatiran.

Pertama, sebagian besar pimpinan KPK terpilih sudah sejak awal diwanti-wanti komitmennya terhadap penguatan KPK dan pemberantasan korupsi. Kedua, nama yang memiliki rekam jejak panjang dalam pemberantasan korupsi tidak dipilih oleh Komisi III.

Paripurna DPR Sahkan 5 Pimpinan KPK Periode 2015-2019

Ilustrasi--MI/Mohamad Irfan — Ilustrasi–MI/Mohamad Irfan

Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan lima orang pimpinan KPK terpilih. Pengesahan dan pengambilan dilakukan dalam rapat paripurna hari ini.

“Kita sahkan hasil proses pemilihan capim KPK di komisi III,” kata Plt Ketua DPR Fadli Zon yang langsung disetujui peserta rapat di Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/12/2015).Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin melaporkan hasil uji kelayakan, dan kepatutan di hadapan forum. Dari 10 orang capim KPK yang disodorkan Presiden Jokowi melalui Pansel, sebanyak lima orang akhirnya terpilih untuk menjabat periode mendatang.

“Kami sudah menentukan lima pimpinan KPK yaitu Irjen Basaria Panjaitan, Alexander Marwata, Agus Rahardjo, Saut Situmorang, dan Laode M Syarif. Pemilihan Ketua KPK dilakukan dengan sistem voting,” imbuh Aziz.

Dalam voting yang diikuti sebanyak 54 Anggota Komisi III itu, Agus Rahardjo mendapatkan perolehan suara sebanyak 53 suara, Basaria Pandjaitan, sebanyak 51 suara, Alexander Marwata, sebanyak 46 suara, Laode Muhammad Syarif dan Saut Situmorang masing-masing mendapatkan sebanyak 37 suara.

Sementara sisa nama capim KPK lain dinyatakan tidak terpilih sebagai Pimpinan KPK periode mendatang. Mereka adalah Johan Budi Sapto Prabowo yang mendapatkan 25 suara, Robby Arya Brata 14 suara, Sudjanarko, 3 suara, Busyro Muqoddas dua suara dan Surya Tjandra tidak mendapatkan suara sama sekali alias nol.

Komposisi Pimpinan KPK 2015-2019 Dinilai Tepat

Komposisi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015-2019 dinilai tepat. Kelima pimpinan diyakini sebagai yang terbaik dari 10 calon yang bersaing.

Juru Bicara Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK Betti Alisjahbana mengatakan seluruh calon pimpinan KPK yang diajukan ke Dewan melalui seleksi sangat ketat. Siapapun yang dipilih tepat untuk memimpin lembaga antikorupsi.”Mereka adalah yang terbaik,” kata Betti, Jumat (18/12/2015).

Lima pimpinan KPK terpilih, yakni Agus Rahardjo, Basaria Pandjaitan, Alexander Marwata, Laode Muhamad Syarif, dan Saut Situmorang. Menurut Betti komposisi pimpinan KPK sudah seimbang antara penindakan dan pencegahan.Pelaksana Tugas Pimpinan KPK Indriyanto Seno Adji menilai lima pimpinan terpilih terdiri dari para pakar di bidang berbeda, sehingga mencerminkam representasi bidang kelembagaan.

Dia yakin, Agus Rahardjo dan kawan-kawan dapat menjaga integritas dan kharisma kelembagaan KPK sebagai penegak hukum yang dipercaya publik.

Sementara, Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Miko Susanto Ginting mengkhawatirkan kelangsungan KPK hingga 2019. Menurut dia, ada dua hal yang menimbulkan kekhawatiran.

Anggota Komisi III memilih 5 dari 10 calon pimpinan KPK. Setelah voting, terpilih Agus Rahardjo, Basaria Pandjaitan, Saut Situmorang, Alexander Marwata, dan Laode Muhammad Syarif.

Setelah itu, anggota Komisi III memilih ketua KPK dari lima pimpinan tersebut. Saat voting, Agus mendapatkan 44 suara, Basaria sembilan suara, Saut satu suara, Alexander dan Laode tidak mendapat suara.

ICW: Idealnya Pimpinan KPK Diisi Orang yang Berambisi Berantas Korupsi

ICW--MI/Rommy Pujianto — ICW–MI/Rommy Pujianto

Koordinator ICW Adnan Topan Husodo mengatakan, agenda utama KPK adalah pemberantasan korupsi. Pimpinan yang terpilih seharusnya orang yang memiliki ambisi ke arah tersebut.

“Salah satunya itu pak Busyro Mukodas yang kita tahu kiprahnya di KPK juga sudah kelihatan, sudah sangat jelas poisisinya di pemberantasan korupsi,” kata Adnan kepada MEDIA ONLINE, Jumat (18/12/2015).Menurut Adnan, Busyro memiliki integritas tinggi. Ia menilai, Busro adalah sosok yang sederhana dan tidak memiliki kepentingan lain di luar agenda pemberantasan korupsi. “Kemudian didukung oleh kelompok organisasi masyarakat yang besar, seperti Muhammadiyah,” ucapnya.

Adnan mengatakan, modal sebagai pimpinan KPK tersebut sudah ada. Namun, dalam pemilihan di Komisi III DPR, Busyro hanya mendapatkan satu suara.

“DPR beralasan sakit hati karena pak Busro pernah bilang DPR itu lembaga korup. Ini alasan anak kecil, begitu yang mengemuka di komisi III,” paparnya.

Seharusnya, lanjut Adnan, Komisi III memikirkan sangat serius korupsi di Indonesia agar dikurangi secara signifikan. Ia mengatakan, Komisi III juga tidak secara bebas memilih pimpinan KPK, di atas mereka ada ketua fraksi, di atas ketua fraksi ada ketua partai di atas ketua partai ada ketua umum partai politik di atas ketum partai politik ada pemilik modal.

“Ada orang-orang yang punya kepentingan terhadap KPK supaya bisa lebih dikendalikan, tidak terlalu liar dan sebagainya. Pilihan mereka (Komisi III) tidak bisa dilepaskan dari pengaruh besar itu,” pungkasnya.

DPR mengesahkan lima orang pimpinan KPK terpilih. Pengesahan dan pengambilan dilakukan dalam rapat paripurna.

“Kita sahkan hasil proses pemilihan capim KPK di Komisi III,” kata Plt Ketua DPR Fadli Zon yang langsung disetujui peserta rapat di Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/12/2015).

Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin melaporkan hasil uji kelayakan dan kepatutan di hadapan forum. Dari 10 orang capim KPK yang disodorkan Presiden Jokowi melalui Pansel, sebanyak lima orang akhirnya terpilih untuk menjabat periode mendatang.

Dalam voting yang diikuti sebanyak 54 anggota Komisi III itu, Agus Rahardjo mendapatkan, perolehan suara sebanyak 53 suara, Basaria Pandjaitan, sebanyak 51 suara, Alexander Marwata, sebanyak 46 suara, Laode Muhammad Syarif dan Saut Situmorang masing-masing mendapatkan sebanyak 37 suara.

ICW Meragukan Kinerja Pimpinan KPK Terpilih

Wakil Ketua KPK nonaktif Bambang Widjojanto (kanan) dan Koordinator ICW Adnan Topan Husodo (kiri). (Foto: Antara/Sigid Kurniawan)

Komposisi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru saja terpilih dinilai tidak ideal. Indonesia Corruption Watch (ICW) meragukan beberapa nama yang diloloskan komisi III DPR.

“Saya kira ini bukan pilihan yang ideal bagi KPK dan bagi agenda pemberantasan korupsi,” kata Koordinator ICW Adnan Topan Husodo kepada Media Online, Jumat (18/12/2015)Menurut Adnan, hasil ini merupakan pilihan politik DPR. Komisi III memilih pimpinan KPK yang paling dirasa aman.

“Kami sudah prediksi, rangkaian di komisi III tidak terlepas dari pansel KPK. Dengan memilih delapan nama, artinya pansel KPK membuka peluang bagi komisi III untuk memilih di antara mereka,” ujarnya.

Adnan mengatakan, ada keraguan terhadap beberapa nama yang terpilih, salah satunya Basaria Panjaitan. Menurutnya, Basaria memiliki kedekatan dengan relasi yang kontra pemberantasan korupsi dan berseteru dengan KPK.

“Kita tahu waktu itu dia di dorong oleh Budi Gunawan sebagai Wakapolri dan memiliki kedekatan dengan BG. Ini akan mengangu kerja KPK seandainya Basaria tidak bisa melapaskan diri dari relasi-realsi yang sudah dia bangun sebelumnya,” ujarnya.

Adnan juga meragukan nama Alexander Marwata. Adnan mengatakan, publik hanya mengetahui kiprahnya sebagai hakim di Tipikor. Begitu juga dengan Saut Situmorng, publik meragukan karena posisinya pernah menjadi intelijen negara.

“Kita tahu institusi ini (intelijen) adalah institusi yang sangat tidak transparan dan sangat tidak akuntabel,” katanya.

Sumber:Metrotvnews/TRK/YDH/FZN

Laporan:Desi Angriani/M Rodhi Aulia/Ilham wibowo/Achmad Zulfikar Fazli

Editor: A.Aroni

Posted by: Amrizal Aroni