Pokja Musi Banyuasin Diduga Kongkalikong Dengan Kontraktor Pemenang Lelang

TRANSFORMASINEWS.COM, MUSI BANYUASIN

Lelang paket proyek Normalisasi Danau Ulak Lia, Kota Sekayu pada APBD Muba 2021 akan menjadi polemik. Pasalnya, disinyalir Unit Layanan Pengadaan Musi Banyuasin bermain mata dengan calon kontraktor pemenang lelang. Kongkalikong ini terendus dari sanggahan kontraktor yang ikut pelelangan paket proyek tersebut.

Jawaban sanggahan dari Pokja VI bertentangan dengan surat edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 22/SE/M/2020 tentang evaluasi dokumen penawaran sesuai dengan Permen PUPR No. 14 tahun 2020 atau dengan kata lain lelang tersebut terkesan direkayasa untuk pemenang lelang yang diduga telah ditentukan sebelum lelang.

Jawaban dari Pokja VI Sekertariat Daerah “surat pernyataan sewa dinyatakan tidak dapat menjadi bukti kepemilikan seperti STNK, BPKB dan Invoice” atau dengan kata lain surat kepemilikan alat dari pihak ketiga tidak diakui keabsahannya.

Surat Edaran Kemen PUPR No. 22 tahun 2020 menyatakan, selain bukti kepemilikan STNK, BPKB, Invoice, kwitansi dan lain-lain, peserta lelang dapat melampirkan bukti penguasaan peralatan pemberi sewa berupa jaminan atau kuasa dari pemberi atau penyewa alat.

Dari jawaban Pokja VI yang bertentangan dengan aturan Kementerian PUPR harusnya Inspektorat Musi Banyuasin mengambil langkah membatalkan proses lelang proyek ini karena berpotensi melanggar Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dibuat untuk meningkatkan efisiensi ekonomi nasional dan demi mewujudkan iklim usaha yang kondusif.

Undang-undang Cipta Kerja yang mengadopsi Undang-Undang No. 5 ini juga menyatakan, larangan praktek persaingan usaha tidak sehat dengan mengarahkan kegiatan usaha kepada pihak tertentu sehingga tidak terjadi persaingan usaha yang menguntungkan Pemerintah.

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-undang No. 5 ini diancam pidana denda serendah – rendahnya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

Menanggapi dugaan rekayasa lelang ini, MAKI Sumsel melalui Deputinya, Ir Feri Kurniawan mengatakan, harusnya Inspektorat Musi Banyuasin menanggapi surat tembusan dari Pokja VI tersebut secara cermat dan tepat sebelum pemenang lelang menandatangani kontrak.

“Dan kalau perlu membatalkan lelang tersebut bila ditemukan kejanggalan akibat kerja Pokja yang diduga bermain mata dengan kontraktor pemenang lelang”, saran Feri.

“Saya khawatir tindakan Pokja ini akan merusak citra Bupati dan Sekda Kabupaten Musi Banyuasin yang sangat diakui integritasnya”, imbuh Feri

Bila Inspektorat merasa canggung dengan dinas terkait, Feri menyarankan ada baiknya untuk melapor ke Sekda dan Bupati terkait tindakan Pokja yang diduga melanggar aturan ini.

About B S W

"Orang yang mengerti itu mudah untuk memaafkan" by B431

View all posts by B S W →