Pilgub Usai, 4 Oknum PNS Pemrov Sumsel Dilaporkan MAKI ke KASN

TRANSFORMASINEWS.COM, JAKARTA. “Sudah jatuh tertimpa tangga.” begitulah seakan pepatah yang pas untuk keempat pejabat di Pemrov Sumsel yang berindikasi tidak netral dalam pergelaran pilkada Sumsel 2018 yang lalu.

Pilkada Sumsel 2018 sejatinya telah usai, berdasarkan hasil rapat pleno KPU, Paslon Nomor urut 1, Herman Deru-Mawardy Yahya, unggul jauh dari ketiga paslon lainnya, dengan total raihan suara dari 17 kabupaten/kota se-Sumsel, 1.394.438.

Namun, hajatan pesta demokrasi untuk memilih pemimpin Sumsel 2018-2023 itu nyatanya hingga kini masih menyisakan noda akibat dugaan ketidaknetralan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemrov Sumsel.

Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) diketahui melaporkan sejumlah nama beken di jajaran Pemrov Sumsel ke Komisi Aparatur Sipil Negara( KASN), lantaran diduga tidak bersikap netral dalam Pilkada.

Dalam surat bernomor 146/MAKI/ VII/2018 tertanggal 20 Juli 2018, MAKI melaporkan dugaan keterlibatan atau netralitas ASN/PNS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan. Mereka yakni:

1) Dr Ahmad Najib, jabatan Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemrov Sumsel. Dugaan Pelanggaran salam empat jari dalam acara pemuda Pancasila pada minggu ke-4 bulan Februari di Griya Agung.

2) Ir Fachrurozi, jabatan Kepala Dinas Perkebunan. Dugaan Pelanggaran salam empat jari dalam acara di Griya Agung.

3) Dra Faridah Zulfikar, jabatan Kabid di Dinas Koperasi. Dugaan pelanggaran salam empat jari dalam acara halal bihalal alumni SMA Negeri 1 Palembang di gedung AEKI Palembang.

4) Dra Neneng Muhaibah, Jabatan Kepala Badan Pendapatan Daerah. Dugaan Pelanggaran mendukung paslon nomor 4 Dodi Reza-Alex Noerdin-Giri Rhamanda Kiemas.

Bahkan, pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 mengadakan acara kampanye Dodi Reza Alex Noerdin di rumah keluarganya di Desa Nanjungan Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang.

Uniknya, dalam melaporkan langsung ke Komis Aparatur Sipil Negara (KASN), pihak MAKI beralasan jika disampaikan melalui Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, maka patut diduga intervensi dari elite politik akan sangat nyata dan akan menggagalkan laporan tersebut.

Sebagai contoh sdr. Ir Ferry Kurniawan yang melaporkan salam empat jari Dr Ahmad Najib ke Bawaslu Sumsel tanggal 28 Februari 2018, malah pelapor yang ditangkap oleh Polrestabes Palembang, dengan tuduhan ujaran kebencian berdasarkan laporan Ahmad Najib ke Polrestabes Palembang.

Sumber: Klikanggaran.com

Editor: Nurmuhammad

Posted by: Admin Transformasinews.com