Petinggi MAKI Sebut Ada Empat Dugaan Permainan di Kementerian KKP

TRANSFORMASINEWS.COM, JAKARTA

Penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo dan para pejabat di kementerian tersebut, disinyalir merupakan puncak dari banyaknya dugaan praktik culas di lembaga tersebut.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman mengungkapkan, setidaknya ada empat kasus besar yang diduga sarat permainan.

“Dari hasil kajian MAKI, setidaknya ada empat masalah besar di Kementrian KKP yang sarat permainan dan harus segera ditindak,” ujar Koordinator MAKI, Boyamin Saiman pada wartawan.

Pertama, soal Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diduga tidak dibayarkan sejumlah perusahaan terkait KKP. Kedua, soal ukuran yang sembarangan, tidak cuma benih yang ukuran di atas 8 cm saja yang diekspor. Ketiga, berkaitan dengan kuota.

“Salah satunya soal ketentuan hanya benih berukuran di atas 8 cm saja yang boleh diekspor. Namun praktik di lapangan tidak demikian, benih dengan ukuran kecil pun rupanya turut diekspor ke luar negeri,” papar Boyamin.

Keempat, soal perizinan monopoli. Di mana, diduga perusahaan-perusahaan yang ada merupakan metamorfosis dari perusahaan yang melakukan penyelundupan-penyelundupan.

“Budidaya itu persoalan kecil, ada 4 persoalan lain yang besar. Mereka tidak bayar PNBP dan bea keluar waktu diekspor. Karena custom-nya dan bea cukai bandara itu pernah menahan dan menyegel karena tidak membayar pajak. Begitu telepon berdering akhirnya dilepas,” ungkap Boyamin.

Masalah lain kemudian disampaikan Boyamin. Salah satunya soal biaya kargo.

“Memang betul itu ada monopoli tentang kargo yang itu dianggap per kilo Rp1.500, atau berapa, pokoknya di atas Rp1.000. Padahal kargo-kargo yang lain bisa Rp500 per kilo.

“Itu saja sudah kelihatan di sini. Dan memang ekslusivitas tentang izin inilah yang menjadikan ada untungnya. Coba ini dibebaskan semua boleh ekspor, maka semua bisa bersaing,” kata Boyamin.

Intinya kata dia, ekspor benih yang dijalankan saat ini dinilai hanya menguntungkan pengusaha, eksportir, dan makelar. Sementara nelayan tidak.

Melihat banyaknya permasalahan yang ada di tubuh KKP, MAKI menyarankan agar Presiden Jokowi segera mungkin melakukan moratorium untuk menghentikan sementara proses izin ekspor benih lobster ke luar negeri.

“Ini penting dilakukan seraya sambil kasus ini ditelaah, dikaji, dan dituntaskan oleh KPK terlebih dahulu,” saran Boyamin.