Persetujuan DPRD Sumsel Diduga Sebabkan Korupsi Dana Hibah Masjid Sriwijaya

TRANSFORMASINEWS.COM, JAKARTA –Polemik dugaan korupsi masjid Sriwijaya menjadi viral karena dana hibah sebesar Rp. 130 milyar hanya menjadi onggokan bangunan bak sisa perang. Yayasan wakaf pembangunan masjid Sriwijaya tak mampu sediakan dana untuk lanjutkan pembangunan masjid terbesar di Asia tersebut.

Disamping tak mampu sediakan dana untuk melanjutkan pembangunan, Yayasan Wakaf Sriwijaya belum mempertanggung jawabkan penggunaan dana hibah 2015 – 2017 senilai Rp. 130 milyar. Dampak dari belum adanya pertanggung jawaban maka potensi kerugian negara sebesar Rp. 130 milyar di tanggung renteng Yayasan Wakaf Sriwijaya selaku penerima hibah.

Ada hal yang menarik dari proses penganggaran dana hibah ini terkait persetujuan DPRD Sumsel yaitu apakah memang di bahas dalam rapat anggaran dan disetujui oleh Panggar, banggar dan komisi – komisi terkait. Selanjutnya bagaimana hasil evaluasi Kemendagri terkait belanja langsung Kepala Daerah berupa dana hibah khusus Masjid Sriwijaya.

Deputy MAKI Sumsel yang juga mantan pelaksana kontruksi berucap, “Secara aturan pemberian dana hibah maka pemberi dan penerima hibah harus mempertanggung jawabkan anggaran hibah yang telah di gelontorkan”, ucap Feri Deputy MAKI Sumsel. “Namun yang lebih utama adalah bagaimana anggaran ini bisa lokos menjadi APBD yang diduga tanpa evaluasi Kemendagri”, dinyatakan oleh Deputy MAKI itu.

“Pimpinan DPRD Sumsel, Banggar dan komisi terkait menjadi kata kunci dana hibah ini masuk dalam APBD Sumsel yang selanjutnya di buatkan Pergub dan Perda oleh Pemprov Sumsel”, imbuh Deputy MAKI. “Bila masuk dalam APBD Sumsel 2015 dan 2017 tanpa prosedur seharusnya maka bisa disebut dana hibah siluman”, ucap Deputy MAKI Sumsel.

“Pengguna anggaran dalam hal ini Gubernur Sumsel dan DPRD Sumsel menjadi faktor utama bergulirnya dana hibah ini termasuk hasil evaluasi Kemendagri terkait dana hibah ini dalam RAPBD Sumsel”, dinyatakan Deputy MAKI Sumsel. “Bila pemberian hibah kepada Yayasan Wakaf Sriwijaya tidak dilakukan dengan aturan yang berlaku maka dapat dikatakan telah terjadi pemalsuan dokumen yang menjadi dasar penetapan tersangka tindak pidana korupsi mengacu pada pasal 5 undang – undang Tipikor”, timpal Deputy MAKI Sumsel.

“Namun ada baiknya proses hukum kita serahkan ke fihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan selaku warga yang baik kita lakukan pengawasan terkait proses penyidikannya agar tidak melenceng dari fakta sebenarnya”, pungkas Deputy MAKI Sumsel Ir. Feri Kurniawan.

Dana hibah masjid Sriwijaya menjadi PR besar Kejati Sumsel karena banyak fihak yang terlibat serta potensi kerugian negara yang cukup signifikan yaitu Rp. 130 milyar. Akankah proses hukum dugaan korupsi ini bernasib sama dengan Bansos 2013 yang menjadi catatan hitam terkait kinerja Aparat hukum. (Ril Maki/A.Ar)