Peran Wabup Definitif Dinilai Penting, Ormas JPKP dan LIN Dukung Penuh Pemilihan Pengisian Jabatan Wabup Muara Enim

TRANSFORMASINEWS.COM-Puluhan aktivis dan sejumlah Ormas di kabupaten Muara Enim medeklarasikan siap mendukung dalam pelaksanaan pemilihan Wakil Bupati (Wabup) Muara Enim periode 2018-2023 di kabupaten Muara Enim, Sabtu, 27 Agustus 2022. Salah satunya dukungan datang dari Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Kabupaten Muara Enim dan DPC Lembaga Invetigasi Negara (LIN).

Ketua Ormas JPKP Muara Enim, Zulpadli Azim, S.pd., mengutarakan alasan dukungannya, karena peran jabatan Wakil Bupati Defenitif sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Muara Enim yang selama ini hanya diisi oleh Penjabat Bupati.

“Moment ini sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat, karena sangat berdampak langsung pada pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Muara Enim agar Pemerintahan kabupaten Muara Enim dapat berjalan normal kembali dengan adanya Bupati Definitif ,” ujar Zulpadli Azim salah satu ketua Ormas JPKP kabupaten Muara Enim kepada media ini.

Zulpadli menuturkan, dirinya juga mendesak agar dalam pelaksanaan pemilihan Wakil Bupati Muara Enim di DPRD Muara Enim dapat segera di laksanakan dalam rapat Paripurna Dewan terhadap adanya pengisian Jabatan Wabup Muara Enim tahun 2018-2023. Yang mana, lanjutnya, sebagai landasan dasar hukum dalam pelaksanaan pemilihan wakil Bupati tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Pasal 176 dan Surat Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan.

Zulpadli menjelaskan, dalam surat Kemendagri pula telah mengeluarkan surat sebagai mana pada Nomor : 132.16/4202/SJ tertanggal 20 Juli 2022 sebagi dasar untuk dilakukan proses pemilihan Wabup terhadap balasan surat Gubernur Sumsel ke Kemendagri hasil Konsultasi anggota DPRD kabupaten Muara Enim ke Kemendagri.

Kemudian, lanjutnya lagi bahwa dalam Surat Keputusan Mendagri Nomor : 131.16.1363 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Bupati Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan Kurniawan AP., MSi sebagai penjabat Bupati pada hal ke-2 pada Diktum ke-satu mempunyai tugas yang terdapat pada huruf (b) berbunyi “Memfasilitasi pemilihan Wakil Bupati Muara Enim sesuai amanat Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 TAHUN 2016 ,” jelasnya.

Lebih jauh dia menerangkan, berdasarkan Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 12 November 2020 diketahui boleh dilakukan terhadap adanya prosesi pemilihan Wakil Bupati Muaraenim di DPRD kabupaten Muara Enim sisa masa jabatan periode 2018-2023.

“Kami sangat menyayangkan kepada Gubernur Sumsel tidak merespon Surat Mendagri tersebut dan malah justru mengkaji surat tersebut. Yang seharusnya, Gubernur Sumsel merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di Daerah yang seyogyanya harus menjalankan apa yang ditegaskan dalam surat tersebut namun tidak di lakukan nya ” terangnya.

Lanjutnya, kami juga ingin mempertanyakan ada apa dengan Penjabat Bupati tidak meneruskan surat ke DPRD Muara Enim setelah menerima kesepakatan partai pengusung.

” Kami tegaskan, kami sangat bangga dan akan selalu mensupport pimpinan dan anggota DPRD yang tetap melaksanakan proses pemilihan Wakil Bupati Muara Enim, karena kami yakin wakil kami di DPRD Kabupaten Muara Enim sangat mengerti dan sudah jelas atas legalitas Pemilihan Wakil Bupati Muara Enim ,” tegasnya Zulpadli.

Senada disampaikan ketua Ormas DPC Lembaga Invetigasi Negara (LIN) Palen Satria SH menjelaskan, pihaknya siap mendukung dalam proses pemilihan Wakil Bupati Muara Enim yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat oleh DPRD kabupaten Muara Enim. Yang mana, menurutnya dalam pemilihan Wabup betul-betul sudah sesuai dengan Mekanisme hukum dan Prosedur yang benar, sehingga tidak menimbulkan dampak dikemudian hari.

“Kami sangat mendukung terhadap pemilihan adanya Pilwabup di DPRD ini dan kami juga berharap dalam kejadian yang telah menimpa kabupaten Muara Enim tidak terulang lagi seperti sebelum nya ,” urainya.

Dia menegaskan, tentunya pihaknya dan masyarakat kabupaten Muara Enim siap mengawal bersama dan akan melaporkan nya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apa bila terjadi terhadap adanya pelanggaran dalam prosesi pemilihan Pilwabup tersebut.

“Insya Allah, ini akan berjalan kondusif, sehingga apa yang dihasilkan dari pemilihan Wabup Muara Enim nanti dapat membawa kebaikan, kemakmuran bagi masyarakat kabupaten Muara Enim kedepan. Dan yang terpenting bagi masyarakat kabupaten Muara Enim berharap kepada wakil bupati terpilih nanti berakhal baik, berintregeritas tinggi bertekad untuk segera membangkitkan kabupaten Muara Enim dari segala keterpurukan nya ,” tukasnya. (Denny)

About Admin Transformasinews

"Orang yang mengerti itu mudah untuk memaafkan"

View all posts by Admin Transformasinews →