Pemprov Sumsel Terkesan Hanya Sayang Pada Kabupaten MUBA?

TRANSFORMASINEWS.COM, PALEMBANG. Pada laporan dan dokumen yang diterima klikanggaran.com menyebutkan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terkesan kurang menyalurkan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Sumsel sebesar Rp.1.326.021.785.983,93.

Dimana pada TA 2016, Pemprov Sumsel menyajikan anggaran belanja transfer/bagi hasil pajak ke kabupaten/kota sebesar Rp.239.086.976.321,18 dan telah direalisasikan sebesar Rp.239.086.976.321,18 atau 100,00% dari anggaran.

Menurut ketentuan, realisasi belanja transfer/bagi hasil pajak dari Pemprov Sumsel ke kabupaten/kota se-Sumatera Selatan dilakukan berdasarkan realisasi atas penerimaan pendapatan PKB, BBN-KB, PPPAP, PBB-KB, Pajak Kendaraan di Atas Air (PKAA), Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air (BBN-KAA) dan Pajak Rokok yang diterima.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2012 tentang Mekanisme Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dialokasikan berdasarkan persentase dan data tertimbang tertentu yang dimuat dalam peraturan gubernur tersebut ke kabupaten/kota.

Tata cara dan penetapan alokasi bagi hasil penerimaan pajak kepada pemerintah kabupaten/kota diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dispenda Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2012 disebutkan bahwa:

a. Penyaluran dana bagi hasil pajak daerah dilaksanakan setiap bulan dalam Tahun Anggaran berjalan dengan cara ditransfer

b. Belanja bagi hasil pajak daerah yang akan disalurkan kepada pemerintah kabupaten/kota dihitung dengan menggunakan formulasi yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur dan didasarkan atas realisasi penerimaan pajak daerah bagi hasil PBB-KB untuk Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar 30%, sedangkan alokasi untuk kabupaten/kota sebesar 70% setelah dikurangi insentif (sebesar 3%) dari realisasi penerimaan PBB-KB dalam satu tahun anggaran.

Selama dua tahun anggaran yaitu tahun 2016 dan 2015, dalam dokumen tersebut Pemprov Sumsel disinyalir tidak menyalurkan bagi hasil pajak daerah khususnya pajak kendaraan kepada pemerintah kabupaten/kota. Pembayaran yang dilakukan untuk tahun 2015 hanya kepada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang dibayarkan pada tahun 2016.

Dalam APBD 2016 Pemprov Sumsel hanya mengganggarkan penyaluran bagi hasil pajak daerah untuk bagi hasil tahun 2014 dan tahun 2015 untuk Kabupaten Musi Banyuasin sebesar Rp.476.245.267.838,79.

Permasalahan tersebut mengindikasikan Gubernur Sumatera Selatan dalam menyalurkan Bagi Hasil Pajak Daerah untuk kabupaten/kota tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sehingga dapat menimbulkan dampak seperti terjadinya peningkatan Utang Bagi Hasil Pajak Pemprov Sumsel kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan serta Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan tidak dapat segera memanfaatkan haknya atas dana Bagi Hasil Pajak yang ditunda penyalurannya oleh Pemprov Sumsel.

Sumber: Klikanggaran

Posted by: Admin Transformasinews.com