Pemberian hibah ke Yayasan Masjid Sriwijaya Diduga Langgar Aturan

O P I N I

TRANSFORMASINEWS.COM, PALEMBANG – Permendagri No 39 TAHUN 2012 Tentang Perubahan Permendagri No 32 tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari anggaran APBD pada pasal Pasal 11 ayat (1) menejelaskan Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD dan diantaranya pemberian hibah ke Organisasi kemasyarakatan.

Selanjutnya syarat penerima hibah pada Pasal 4 ayat (1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah selanjutnya ayat (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud memenuhi kriteria pada huruf b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali
ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Kemudian pada Pasal 5 Hibah dapat diberikan kepada, huruf e. organisasi kemasyarakatan.

Selanjutnya pada Pasal 7 ayat (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud diberikan dengan persyaratan paling sedikit, huruf a. telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang – kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang – undangan.

Kemudian pada Pasal 10 ayat (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.

Pasal yang paling krusial adalah Pasal 19 ayat (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana hibah yang diterimanya. Selanjutnya pada ayat (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi huruf a. laporan penggunaan hibah, huruf b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima
telah digunakan sesuai NPHD dan huruf c. Bukti – bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang – undangan bagi penerima hibah berupa uang.

Koordinator MAKI Palembang kembali angkat bicara terkait polemik rencana lanjutan pembangunan masjid Sriwijaya. “Seharusnya sebelum pemberian Hibah tahap 2 tahun 2017, ada baiknya pertanggung jawaban hibah tahap 1 tahun 2016 di pertanggung jawabkan terlebih dahulu”, ucap Bony Koordinator MAKI Palembang.

“Pertanggung jawaban hibah tahap 1 harus sesuai proposal yang di ajukan kepada Gubernur dan diserahkan ke BPKAD untuk di verifikasi”, ucap boni selanjutnya.

“Pemberian hibah tahap 2 di berikan setelah pertanggung jawaban hibah tahap 1 di verifikasi dan di terima oleh BPKAD, bila tidak maka pemberian hibah tahap 2 harusnya di pending sampai pertanggung jawaban di terima dan sesuai proposal”, ucap Bony kembali.

“Pertanggung jawaban formal dan material oleh penerima hibah untuk menghindari aspek hukum karena menyangkut uang negara”, pungkas Bony Koordinator MAKI kota Palembang.

Sebelum terbitnya Permendagri No. 32 tahun 2011, pemberian hibah daerah ke organisasi kemasyarakatan sering kali menjadi ajang balas budi dan kepentingan politik dan tanpa kontrol.

OPINI:  Bony B Koordinator MAKI kota Palembang

Editor: A.Aroni

Posted by: Admin