Pemberantasan Korupsi di Indonesia Paling Keras

Gedung KPK
Gedung KPK

TRANSFORMASINEWS.COM, JAKARTA. KASUS korupsi yang dilakukan pejabat negara kembali mencuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menciduk hakim konstitusi Patrialis Akbar dalam operasi tangkap tangan. Penangkapan ini menjadi bukti pemerintah keras dalam pemberantasan korupsi.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menjelaskan, tak ada negara yang bebas dari masalah korupsi. Ia sadar, ada banyak kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Hal ini juga dipengaruhi jumlah pejabat negara yang mencapai 5 juta orang. Sehingga, kata dia, ada perbedaan jumlah kasus korupsi antara negara dengan populasi rendah dan besar. Indonesia sendiri memiliki populasi sebanyak 250 juta jiwa.

“Tapi dari sisi penindakan, berkali-kali saya katakan kita termasuk yang paling keras,” kata Kalla di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (27/1).

Kalla merinci, lebih kurang ada sembilan bekas menteri, 19 kepala daerah, dan beberapa ketua lembaga negara yang digasak KPK. Kalla menyayangkan, aksi tindak pidana korupsi ini masih saja ada.

“Saya kira karena orang kini makin terbuka,” kata Kalla.

Kalla menjelaskan, korupsi sudah ada sejak dulu. Bedanya, dulu tak ada keterbukaan media seperti sekarang sehingga kasus korupsi tak mendapatkan porsi yang besar.

“Jadi tidak ada negara yang bebas, hanya kualitasnya (korupsi) saja,” tambah dia.

Kalla mencontohkan kasus dugaan suap yang menjerat mantan Dirut PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar. Peran Emirsyah tercium setelah otoritas Inggris mengusut kasus dugaan korupsi PT Rolls Royce.

Pria asal Makassar ini menambahkan, pemerintah akan berusaha kuat untuk memberantas korupsi. Mengenai Patrialis Akbar, Kalla menyerahkan kasus ini kepada aparat penegak hukum.

“Kita serahkan ke hukum lah, karena tentu Patrialis juga mengemukakan dari sisi dia sendiri,” jelas Kalla. Anggotanya Kena OTT, MK tidak Merasa Kecolongan

MK MINTA MAAF
MK minta maaf kepada Rakyat Indonesia—MI/SUSANTO

JURU Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menyatakan pihaknya tak merasa kecolongan dengan penangkapan Patrialis Akbar terkait dugaan suap. Kata dia, secara kelembagaan MK sudah memiliki kode etik yang bertugas mengawasi kinerja para hakim konstitusi.

“Kalau kecolongan tidak, karena secara kelembagaan sudah ada Dewan Etik,” kata Fajar, di Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (27/1).

Menurut Fajar, Dewan Etik tersebut bekerja setiap hari di MK berdasarkan laporan masyarakat atau pemberitaan. Laporan yang disertai bukti awal akan langsung ditindaklanjuti bahkan bisa langsung memeriksa hakim yang dilaporkan.

“Jadi kita tahu kinerja Dewan Etik dalam menjaga hakim konstitusi seperti ini. Dalam batas-batas tertentu, mana yang boleh dilakukan oleh hakim, mana yang tidak boleh. Secara etik kan begitu,” jelas Fajar.

“Misalnya, pak Patrialis mau jenguk pak Akil di KPK, atau mau ikut demo 212 itu kan harus izin. Nah, dalam batas-batas tertentu Dewan Etik bisa menentukan boleh atau tidak boleh dilakukan,” pungkasnya.

Sumber: Mediaindonesia.com/MTVN/OL-2

Posted by: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.