Patut Diduga Biro Umum Dan Perlengkapan Prov Sumsel  Akan Gunakan Anggaran Mendahului APBDP 2019

FOTO.DOK: MAKI/Transformasinews.com

TRANSFORMASINEWS.COM,PALEMBANG. Seringkaliterdengaradanya penggunaan anggaran sebelum persetujuan APBDP karena devisit anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah.

Hal ini tentunya harus seizin dan sepengetahuan Kepala Daerah karena jelasnya melanggar aturan tentang keuangan Daerah.

Lebih salah lagi bila SKPD terkait tanpa seizin Kepala Daerah dan atas persetujuan Sekertaris Daerah akan menggunakan anggaran sebelum persetujuan APBDP.

Untuk memuluskan rencana anggaran mendahului ini di perlukan kerjasama dengan BPKAD selaku pengelola keuangan daerah untuk mengeluarkan anggaran tanpa persetujuan Kepala Daerah tersebut.

Patut diduga dan disinyalir Biro Umum dan Perlengkapn Setda Prov Sumsel akan menggunakan anggaran mendahului  APBDP Sumsel 2019.

Disinyalir hal ini terkait dengan tunggakan pembayaran makan minum Asean Games 2018  di Biro Umum dan perlengkapan Prov Sumsel pada periode Gubernur sebelumnya.

Anggaran yang disinyalir akan digunakan itu sebesar lebih dari Rp. 31 milyar dengan menggeser belanja tak terduga pada belanja tak langsung menjadi belanja langsung serta menggunakan dana silpa 2018.

FOTO.DOK: MAKI/Transformasinews.com

Penggunaan anggaran mendahului APBDP ini perlu payung hukum yaitu Perubahan Pergub tentang penjabaran APBD 2019 dan selanjutnya di masukkan dalam rancangan perubahan APBDP 2019.

Namun bila rencana menggunakan anggaran sebelum persetujuan APBDP 2019 jadi dilaksanakan maka hal ini melanggar PP 58 tahun 2005, Permendagri No. 11 tahun 2006 serta PP No. 12 tahun 2019.

Ketika dimintai pendapatnya, Anita anggota DPRD Sumsel menyatakan “Proses penganggaran adanya pergeseran itu boleh2 saja, Namun pergeseran program dan anggaran hrs persetujuan DPRD Utk kasus diatas saya blm bs memberi tanggapan karna secara kemitraan Biro Umum dan perlengkapan menjadi mitra komisi 1 yang lebih faham”, ujar Anita.

Demikian halnya pendapat koordinator Fitra Nuniek, “Secara aturan udh sangat jelas, pemda ketika menggunakan anggaran APBD tidak bisa suka suka mereka dengan menerabas aturan yang ada.

Apa yang akan dilaksanakan mestinya harus sesuai degan apa yang sudah direncanakan yang telah ditetapkan dalam perda/pegub”, dinyatakan oleh Nuniek.

Sementara pendapat “Rima” salah satu Kabag di Biro Umum menyatakan, “belum menerima nota dinas”, ujar Rima.

Kabiro Umum dan Perlengkapan ” Zaki Aslan” ketika di mintakan pendapatnya belum menjawab konfirmasi yang di sampaikan via Whatsap.

Sejatinya penggunaan  anggaran harus melalui APBD dan APBDP karena bila tidak maka merupakan pelanggaran aturan perundangan yang berpotensi tindak pidana korupsi.

Sumber: Transformasinews

Penulis: Tim Redaksi

Editor: A. Aroni

Posted by: Admin