Mustafa, Bupati Lampung Tengah yang Ditangkap KPK Punya Harta Rp 10 M

Jumpa pers KPK terkait OTT terhadap Bupati dan Anggota DPRD Lampung Tengah di Jakarta, Kamis (15/2/2018).(KOMPAS.com/Ihsanuddin)

TRANSFORMASINEWS.COM, JAKARTA.  Bupati Lampung Tengah, Mustafa, yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) memiliki harta Rp. 10 miliar lebih.

Berdasarkan data di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LKHPN), Mustafa terakhir kali melaporkan kekayaannya pada 17 Januari 2018.

Mustafa melapor LHKPN ke KPK pada bulan lalu itu untuk memenuhi syarat maju sebagai calon gubernur di Pilkada Lampung 2018. Dalam laporan tersebut, dia memiliki kekayaan Rp. 10.259.701.823 atau Rp. 10,2 miliar.

Belum dirincikan kekayaannya tersebut terdiri dari apa saja. Sementara status LHKPN-nya di KPK sudah terverifikasi.

Kekayaannya itu meningkat dari pelaporan sebelumnya. Sebelumnya dia tercatat melaporkan kekayaan ke KPK pada 26 Juni 2015. Saat itu dia menjabat sebagai Wakil Bupati Lampung Tengah sekaligus Calon Bupati Lampung Tengah. Total kekayaannya saat itu sebesar Rp. 9.953.968.365 atau Rp. 9,9 miliar.

Rincian kekayaannya didominasi harta tidak bergerak berupa tanah dan bagunan, total senilai Rp. 8.356.685.000. Salah satunya yakni tanah seluas 973 meter persegi di Kabupaten Lampung Selatan dari hasil perolehan sendiri tahun 2005.

Untuk harta bergerak yang meliputi alat transportasi dan mesin lainnya, dia memiliki total kekayaan senilai Rp. 385.000.000. Salah satunya yakni mobil Mitsubhisi Colt buatan tahun 2009 senilai Rp 125 juta.

Mustafa juga memiliki harta usaha lain, yakni usaha catering senilai Rp. 755 juta. Kemudian dia punya harta bergerak dalam bentuk logam mulia senilai Rp. 262, 6 juta.

Dia juga tercatat memiliki giro dan setara kas lainnya yang merupakan warisan dan hasil sendiri senilai Rp. 194,6 juta.

KPK menangkap Mustafa pada Kamis kemarin. KPK menduga Mustafa memberi arahan kepada jajarannya untuk memberi suap kepada pihak DPRD Lampung Tengah.

Suap tersebut untuk memuluskan langkah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah meminjam dana sebesar Rp. 300 miliar kepada salah satu Badan Usaha Milik Negara, PT Sarana Multi Infrastruktur.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyatakan pinjaman itu rencananya akan digunakan untuk pembangunan proyek infrastruktur yang akan dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Tengah.

Namun, Pemkab Lampung Tengah memerlukan surat pernyataan yang disetujui atau ditandatangani bersama dengan DPRD Kabupaten Lampung Tengah untuk menggolkan pinjaman itu.

“Untuk mendapat persetujuan atau tanda tangan surat pernyataan itu, diduga terdapat permintaan dana sebesar Rp. 1 miliar,” kata Laode dalam jumla pers di kantor KPK, Jakarta, Kamis.

Menurut Laode, Mustafa menyetujui untuk menyuap DPRD Rp. 1 miliar. Ia juga memberikan arahan kepada jajarannya untuk menyiapkan uang yang diminta.

“Diduga atas arahan Bupati dana tersebut diperoleh dari kontraktor sebesar Rp 900 juta. Sedangkan Rp 100 juta lainnya untuk menggenapkan jumlahnya berasal dari dana taktis,” ucap Laode.

Dalam kasus itu, KPK sudah menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka. Mereka adalah Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga, anggota DPRD Lampung Tengah Rusliyanto, dan Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman. Natalis dan Rusliyanto diduga menerima uang dari Taufik.

KPK punya waktu 24 jam untuk menentukan status hukum Mustafa sejak dia ditangkap kemarin.

“Cheese” Jadi Kode Kasus Suap Bupati Lampung Tengah

Oknum Pemerintah Kabupaten LampungTengah, sejumlah anggota DPRD Lampung Tengah, dan pihak swasta menggunakan sandi atau kode untuk menyamarkan transaksi suap yang mereka. Kode itu adalah ‘cheese’.

“Dalam komunikasi, muncul kode ‘cheese’ sebagai sandi untuk sejumlah uang yang dipersyaratkan agar pihak DPRD menandatangani surat pernyataan tersebut,” kata Wakil Ketua KPK Laode Syarif dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/2/2018).

Dalam kasus ini, Laode menyebutkan, Bupati Lampung Tengah Mustafa memberi arahan kepada jajarannya untuk memberi suap kepada pihak DPRD Lampung Tengah.

Suap tersebut untuk memuluskan langkah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah meminjam dana sebesar Rp 300 miliar kepada salah satu Badan Usaha Milik Negara, PT Sarana Multi Infrastruktur.

Pinjaman itu rencananya akan digunakan untuk pembangunan proyek infrastruktur yang akan dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Tengah.

Namun, Pemkab Lampung Tengah memerlukan surat pernyataan yang disetujui atau ditandatangani bersama dengan DPRD Kabupaten Lampung Tengah untuk menggolkan pinjaman itu.

“Untuk mendapat persetujuan atau tanda tangan surat pernyataan itu, diduga terdapat permintaan dana sebesar Rp 1 miliar,” kata Laode dalam jumpa pers di kantor KPK, Jakarta, Kamis (15/2/2018).

Menurut Laode, Mustafa pun menyetujui untuk menyuap DPRD Rp 1 miliar. Ia memberikan arahan kepada jajarannya untuk menyiapkan uang yang diminta.

“Diduga atas arahan bupati dana tersebut diperoleh dari kontraktor sebesar Rp 900 juta. Sedangkan Rp 100 juta lainnya untuk menggenapkan jumlahnya berasal dari dana taktis,” ucap Laode.

Total, KPK menangkap 19 orang dalam OTT terkait kasus suap ini, yang terdiri dari anggota DPRD dan pegawai pemerintah kabupaten Lampung Tengah, pihak swasta, hingga ajudan dan supir.

KPK sudah menetapkan tiga diantaranya sebagai tersangka. Mereka adalah Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga, anggota DPRD Lampung Tengah Rusliyanto, dan Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman. Natalis dan Rusliyanto diduga menerima uang dari Taufik.

Bupati Lampung Tengah Suap DPRD agar Dapat Pinjaman untuk Proyek Infrastruktur

Komisi Pemberantasan Korupsi menangkapBupati Lampung Tengah Mustafa. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyebutkan, Mustafa memberi arahan kepada jajarannya untuk memberi suap kepada pihak DPRD Lampung Tengah.

Suap tersebut untuk memuluskan langkah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah meminjam dana sebesar Rp 300 miliar kepada salah satu Badan Usaha Milik Negara, PT Sarana Multi Infrastruktur.

Pinjaman itu rencananya akan digunakan untuk pembangunan proyek infrastruktur yang akan dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Tengah.

Namun, Pemkab Lampung Tengah memerlukan surat pernyataan yang disetujui atau ditandatangani bersama dengan DPRD Kabupaten Lampung Tengah untuk menggolkan pinjaman itu.

“Untuk mendapat persetujuan atau tanda tangan surat pernyataan itu, diduga terdapat permintaan dana sebesar Rp 1 miliar,” kata Laode dalam jumla pers di kantor KPK, Jakarta, Kamis (15/2/2018).

Menurut Laode, Mustafa pun menyetujui untuk menyuap DPRD Rp 1 miliar. Ia juga memberikan arahan kepada jajarannya untuk menyiapkan uang yang diminta.

“Diduga atas arahan bupati dana tersebut diperoleh dari kontraktor sebesar Rp 900 juta. Sedangkan Rp 100 juta lainnya untuk menggenapkan jumlahnya berasal dari dana taktis,” ucap Laode.

Total, KPK menangkap 19 orang dalam OTT terkait kasus suap ini, yang terdiri dari anggota DPRD dan pegawai pemerintah kabupaten Lampung Tengah, pihak swasta, hingga ajudan dan supir.

KPK sudah menetapkan tiga di antaranya sebagai tersangka. Mereka adalah Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga, anggota DPRD Lampung Tengah Rusliyanto, dan Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman. Natalis dan Rusliyanto diduga menerima uang dari Taufik.

Sementara, Bupati Mustafa yang baru ditangkap belakangan pada Kamis sore tadi masih berstatus sebagai saksi. Status hukum Mustafa masih menunggu pemeriksaan awal dalam waktu 1×24 jam.

Sumber: Kompas.com (Robertus Belarminus/Egidius Patnistik)

Posted by: Admin Transformasinews.com