Menyibak Tabir Dana BTT Kabupaten OKI, MAKI Sebut Oknum APH Kejati Sumsel, Ada Apa?

TRANSFORMASINEWS.COM-Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan realisasi Belanja Tak Terduga (BTT) berupa penyaluran paket sembako di Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang tidak sesuai ketentuan pada tahun anggaran (TA) 2020.

Seperti diketahui, pada TA 2020, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKI menganggarkan BTT terkait penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebesar Rp174.354.634.964, dan telah direalisasikan s.d tanggal 30 November 2020 sebesar Rp97.820.039.320, atau 52,46% dari anggaran.

Mengenai hal itu, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Kota Palembang menyampaikan telah menindaklanjuti dari temuan tersebut ke pihak Pidsus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan (Sumsel) pada tanggal 16 Juli 2021 dengan nomor: 32 /MAKI SUMSEL/LAPDU/VII/2021.

Dalam laporan itu, MAKI Kota Palembang menyampaikan beberapa poin dari temuan BPK terkait realiasasi Belanja Tak Terduga dalam percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten OKI tahun 2020.

“Pemkab OKI menganggarkan belanja untuk penanganan COVID-19 yang berasal dari BTT. Dana BTT merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana sosial, bencana alam dan non alam. Akan tetapi justru menjadi temuan,” ujar Koordinator MAKI Kota Palembang, Boni Belitong, wartawan, Jumat (10/12).

Menurut Boni, adanya laporan dari MAKI waktu guna mencari kebenaran dalam penggunaan dana BTT penanganan Covid-19 tahun 2020 di Kabupaten OKI.

“Temuan BPK selaku lembaga audit resmi negara terkait masalah ini bisa menjadi pintu masuk menangani dugaan penyalahgunaan dana Covid-19 di Kabupaten OKI,” ucapnya.

Dijelaskan Boni, adapun temuan BPK tersebut yang menjadi laporan MAKI yaitu berdasarkan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB), dokumen kontrak pengadaan sembako, Berita Acara Serah Terima (BAST) dan dokumen pendukung lainnya terkait pelaksanaan penyaluran sembako.

“Sebab terdapat permasalahan sebagai penetapan besaran nilai bantuan sembako yang tidak didasarkan pada SK Bupati. Selain itu, terdapat duplikasi KPM penerima bantuan sembako dengan bantuan lain, terdapat penambahan sebanyak 2.313 Misbar yang tidak terdaftar dalam SK Bupati dan Sebanyak 947 paket sembako dalam kondisi mulai rusak,” ungkap Boni.

Selain itu juga, kata Boni, terdapat penetapan harga satuan sembako pada penyaluran tahap I tidak sesuai ketentuan, serta beras yang didistribusikan tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak.

“Terdapat juga kelebihan pembayaran uang jasa tim penerima barang/hasil pekerjaan sebesar Rp.15.400.000, kelebihan pembayaran uang jasa tim verifikasi dan validasi data Misbar sebesar Rp9.228.400, kelebihan pembayaran uang jasa petugas jaga malam gudang sebesar Rp4.000.000, pembayaran uang jasa tim penyusunan SPJ sebesar Rp18.250.000, tidak tepat,” papar Boni Belitong.

Oleh karenanya, sambung Boni, yang menjadi pengaduan dari MAKI yakni penetapan besaran nilai bantuan sembako belum memenuhi aspek legalitas formil dan adanya pemborosan keuangan daerah atas duplikasi penerima Bantuan Sembako Misbar dengan bantuan lain sebesar Rp688.000.000.

Kemudian dari pada itu, lanjutnya, terdapat 947 paket sembako yang masih di gudang berpotensi tidak dapat dimanfaatkan karena beberapa jenis sembako sudah mulai rusak.

“Sehingga pemborosan keuangan daerah atas penetapan harga satuan sembako pada penyaluran tahap I sebesar Rp169.400.000, dan kelebihan pembayaran atas pembayaran honor kegiatan penanganan Covid-19 sebesar Rp46.878.400,” tutur Boni.

Akan tetapi, jelas Boni, terdapat hal yang ironi karena surat jawaban dari Pihak APH Kejati Sumsel melalui Asisten bidang tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel terkait temuan BPKdi Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2020 dikesimpulkan belum ditemukan adanya indikasi perbuatan korupsi dan bukti-bukti permulaan yang cukup mengarah pada tindak pidana korupsi.

Laporan dalam temuan ini belum dapat di tingkatkan ke tahap penyelidikan, kecuali di kemudian hari di temukan bukti-bukti baru,” ujar Boni menirukan ucapan Apidsus kejati Sumsel, Victor Antonius Saragih Sidabutar,SH,MH dalam surat jawabannya tertanggal 07 Desember 2021 No B-3687/L.6.5/Fd.1/12/2021 kepada Koordinator MAKI Kota Palembang.

Atas jawaban tersebut, Boni beranggapan bahwa tidak bisa berkata-kata atas tindakan Kejati Sumsel. Selain itu, MAKI mengucapkan selamat kepada Dinsos Kabupaten OKI.

“Kita selaku pelapor mau ngomong apalagi, walaupun itu temuan BPK RI yang memiliki kekuatannya super power dengan temuan temuannya, tapi jika oknum Jaksa tidak menemukan indikasi korupsi sekalipun peluang perbuatan korupsi, kita mau ngomong apalagi, masing-masing sudah melaksanakan tugasnya, ternyata hasinya nihil, baik dari BPK dan institusi Kejaksaan.”

Dalam hal ini secara kelembagaan dan pribadi kami ucapkan selamat kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten OKI yang sebelumnya dalam temuan ini dinyatakan BPK kurang mengawasi dan mengendalikan atas pengelolaan bantuan sosial yang berasal dari dana BTT,” ujar Boni.

Dikatakan Boni, turut mengucapkan terimakasih teruntuk Tim Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 yang dinilai BPK tugasnga tidak cermat dalam merencanakan dan menetapkan besaran nilai bantuan sembako, kepada PPK dan Bendahara Pengeluaran yang tercantum dalam LHP BPK anda tidak cermat dalam menjalankan tugasnya, dan terakhir kepada Tim verifikasi dan validasi data Misbar yang juga dinyatakan BPK tidak cermat dalam melakukan pendataan terhadap KPM yang telah menerima bantuan lain selain bantuan sembako

“Dengan ada pernyataan APH kejati terkait masalah ini tidak bisa dilakukan dalam ranah penyelidikan merupakan angin surga bagi pihak yang dinyatakan dalam kerjaannya diduga tidak beres, menurut saya untuk menghormati keputusan ini alangkah lebih bagusnya hamburkan nasi kunyit panggang ayam,” pungkas Boni mengakhiri.

About Admin Transformasinews

"Orang yang mengerti itu mudah untuk memaafkan"

View all posts by Admin Transformasinews →