
TRANSFORMASINEWS.COM, JAKARTA – MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian mendapat sejumlah tugas dari Presiden Joko Widodo, terutama terkait perizinan investasi. Dalam menanggapi hal itu, Tito mengatakan akan berkoordinasi dengan Menko Kemaritiman dan Investasi.
“Ya saya paham apa yang dimaksud Presiden. Saya tentu harus melakukan koordinasi internal dulu, besok kan nanti ada paparan, dari eselon satu,” ujar Tito seusai acara sertijab menggantikan Tjahjo Kumolo di kantor Kemendagri, Jl Merdeka Utara, Jakarta Pusat, kemarin.
“Nah, saya dijelaskan, setelah itu saya akan melakukan koordinasi dengan Kepala BKPM Pak Bahlil, Pak Luhut sebagai Menko Maritim dan Investasi. Beliau menarik investasi asing, sedangkan untuk investasi dalam negeri Pak Bahlil juga tadi saya sudah koordinasi.”
Menurut Tito, untuk memudahkan investasi, syarat utamanya ialah keamanan serta kemudahan peri-zinan dan kepastian hukum. Tito akan membuka birokrasi terkait hal itu hingga tingkat daerah.
“Karena untuk melakukan investasi salah satu syarat utama ialah keamanan itu nomor satu, kemudahan untuk perizinan, kemudian kepastian hukum, infrastruktur, ini cukup kompleks salah satunya memang data kependudukan itu menyangkut soal perizinan terutama,” katanya.
Tjahjo Kumolo yang kini menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) berharap Tito bisa menjaga stabilitas daerah.
“Saya yakin dengan Pak Tito yang selama ini sukses membangun sinergi dengan TNI dan pengalamannya di berbagai bidang di kepolisian dapat membangun stabilitas yang baik,” kata Tjahjo.
Di tempat baru Tjahjo siap mengembangkan inovasi yang ada, baik di kementerian maupun di daerah. “Bagaimana untuk mengembangkan secara terus menerus inovasi-inovasi yang ada di daerah, kementerian, dan lembaga yang sudah dirintis dari Kemenpan RB lalu, nantinya akan terus ditingkatkan hingga inovasi dalam keterbukaan,” kata Tjahjo.
Inovasi tersebut di bidang budgeting elektronik yang semua kementerian memiliki hal itu, tapi Tjahjo akan terus dikembangkan termasuk untuk bisa melatih SDM. Menurutnya, pergerakan dalam menata ASN berbagai hal dibangun untuk tata kelola pemerintahan yang smart. “Dan juga terbuka sehingga bisa dirasakan negara maju yang penuh inovasi pada masyarakat. Yang bisa memberikan pertumbuhan daerah dari berbagai sektor.”
“Setelah serah terima jabatan ini langsung bekerja untuk mempercepat reformasi Indonesia maju,” imbuhnya.
Untuk saat ini tugas utama yang akan dihadapi Tjahjo ialah rekrutmen CPNS yang akan digelar akhir bulan Oktober ini. Dirinya akan mengawal rekrutmen CPNS kali ini agar lebih adil dan terbuka.
“Hal yang terakhir, CPNS kami minta semua pihak agar rekrutmen CPNS ini (diadakan) secara adil dan terbuka, tanggung jawab tidak ada KKN,” ujar Tjahjo.
Sumber: mediaindonesia.com (Nur/Iam/P-1)
Posted by: Admin