MAKI SUMBAGSEL : Pertanyakan Dasar Hukum MoU Kejati Babel SUMSEL Terkait Pembangunan Talud Desa Air Batu

TRANSFORMASINEWS.COM, BELITUNG – Berdasarkan insvitigasi MAKI Sumbagsel terkait Pembangunan Talud Desa Air Batu Kecamatan Badau (Kab. Belitung) dari satuan kerja BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG tahun anggaran 2020 lalu pihak MAKI mempertanyakan kepada pihak kejati Babel adanya Tim Pengamanan Pembangunan Strategis ( PPS ) yang di senyalir sifatnya berbentuk pengawalan.

Namun, MOU pengawalan ini patut diduga tanpa dasar hukum, karena TP4 telah dihapus dalam program Kejaksaan Agung. TP4 intelejen Kejaksaan menurut Menkopolhukam terlalu banyak mudhorat dari manfaatnya.

Menurut MAKI adanya MOU ini seolah menutup celah hukum terhadap pelaksanaan pekerjaan yang di senyalir berfotensi menyimpang,

Contoh bentuk pengawalan yang dilakukan kejati Babel terkait pekerjaan bronjong di badau waktu itu pihak kejati Babel terkesan tutup mata terkait sumber anggaran pekerjaan tersebut ke publik, ini bisa kita lihat dari papan proyek yang terpasang dalam pekerjaan Pembangunan Talud Desa Air Batu Kecamatan Badau (Kab. Belitung) yang bernilai Rp. 1,4 M TA 2020, dari mana sumber anggarannya apakah APBN, APBD,  dana pemborong sendiri atau sumbangan masyarakat.

“Selaku institusi hukum terdepan dalam penindakan tindak pidana korupsi setelah melemahnya peran KPK, harusnya Kejaksaan tindak beracara yang tidak punya dasar hukumnya”, Kata Deputy MAKI Sumbagsel Ir. Feri Kurniawan dalam pernyataannya  dikirim melalui WhatsApp yang diterima redaksi Transformasinews.com, Selasa (10/01/21).

“Kalaupun Kejaksaan ingin mengedepankan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi ada baiknya melibatkan unsur masyarakat agar tidak ada prasangka buruk”, timpalnya.
Jangan sampai upaya pencegahan malah berbalik menjadi ajang konspirasi legalkan korupsi.

“Yang anehnya tim PPS kejati Babel yang semestinya tufoksi PPS ini menangani proyek strategis nasional, untuk kabupaten Belitung tidak satupun dilakukan pendampingan untuk proyek yang beraroma APBN, seperti pembuatan Musium Maritim bernilai 30 M lebih dampak tidak lakukan pengawalan terlihat hancur lebur kondisinya dan rehab dermaga Tanjung Batu Belitung yang bernilai 12 M lebih tidak tersentuh dari pengawalan mereka,,” ujar Feri Kembali

Apapun upaya hukum dalam pencegahan tindak pidana korupsi harus didukung oleh masyarakat namun harus betul-betul terlaksana.

Proyek yang masuk dalam program kawal proyek Kejati Babel di senyalir agar beberapa proyek yang di bawah satuan kerja BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TA 2020 aman dari kritik dan pantauan masyarakat, di senyalir tidak perdulikan kwalitas dan mutu kerja dari pekerjaan tersebut

“Hal itu mendapat tanggapan negativ masyarakat, mengapa harus di kawal kawal, masyarakat ada hak untuk memantau, itukan uang rakyat, bukan uang para jaksa dan badan terkait, kami dari MAKI  menilai dari sisilain, akan menindaklanjuti bentuk proyek yang di lakukan pengawalan pihak kejati Babel salah satunya pekerjaan Pembangunan Talud Desa Air Batu Kecamatan Badau (Kab. Belitung) tahun anggaran 2020, jika kejati tidak menerima nantinya akan kita tindak lanjuti ke kejagung, salah satunya kontruksi pekerjaan tersebut dari mata kami dari MAKI,” tegas Ir .Feri Kurniawan selaku Deputy MAKI  SUMBAGSEL merupakan alumni teknik Unsri Palembang. (BB/AAR)