MAKI SUMBAGSEL: HIBAH DPRD SUMSEL 2013 BERPOTENSI RUGIKAN NEGARA RATUSAN MILYAR

Saksi sidang kasus hibah sumsel 2013 di PN Palembang tahun 2017

TRANSFORMASINEWS.COM, PALEMBANG – Kenaikan dana aspirasi DPRD Sumsel dari awalnya Rp. 2,5 milyar menjadi Rp. 5 milyar setelah kunjungan anggota DPRD Sumut menjadi awal pemberian hibah melalui dana aspirasi DPRD Sumsel. Dimana patut diduga para anggota DPRD Sumsel yang mengusulkan penerima hibah aspirasi tersebut.

Pemberian hibah ini dicatatkan dalam usulan APBD Sumsel 2013 namun belum di lengkapi dengan nama penerima hibah, besaran hibah dan verifikasi penerima hibah. Hal ini disebabkan karena keterbatasan waktu dan menghindari Sumsel menjadi daerah dengan APBD yang mengalami keterlambatan.

Pemberian hibah melalui aspirasi DPRD ini di muat dalam APBD perubahan tahun 2013 atau dalam tahun berjalan seiring dengan 7 kali perubahan APBD Sumsel 2013. Dimana 7 kali perubahan ini jelas melanggar PP 58 tahun 2005 tentang keuangan daerah serta melanggar Permendagri No. 32 tahun 2011 tentang pemberian hibah daerah.

Salah satu point penting yang disinyalir menjadi salah unsur perbuatan tindak pidana korupsi sesuai pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor adalah verifikasi penerima hibah daerah.  Penerima hibah harus di verifikasi oleh Ban Kesbangpol Sumsel sebelum dinyatakan memenuhi syarat untuk menerima hibah daerah.

Sampai saat transfer dana hibah daerah ke rekening penerima hibah tahun 2013 belum dilakukan proses verifikasi terhadap penerima hibah yaitu apakah sudah terdaftar di Ban Kesbangpol minimal 3 tahun, verifikasi vaktual dan legalitas pendirian Lembaga. Usulan hibah dari para anggota DPRD Sumsel patut diduga diusulkan kepada BPKAD untuk di buatkan NPHD kepada Gubernur Sumsel.

Anehnya Gubernur Sumsel selaku PA belanja langsung berupa dana hibah setuju – setuju saja dengan menandatangani APBD Perubahan Sumsel 2013 sebanyak 7 kali dan menguasakan penanda tanganan NPHD kepada Kepala BPKAD tanpa syarat.

Imbas dari kebijakan Gubernur ini, Kepala BPKAD yang menjalankan tugas atasan menjadi tersangka, terpidana dan terhukum sangat berat 7,5 tahun penjara dan subsider 8 bulan penjara karena menjalankan perintah atasan.

Sementara para anggota DPRD Sumsel periode 2013 yang memberikan hibah daerah kepada Organisasi masa,  ongkang – ongkang kaki tanpa rasa bersalah. Gubernur Sumsel yang menyetujui pemberian hibah melalui dana aspirasi DPRD Sumsel seolah merasa tidak bersalah dan lepas tanggung jawab.

Saksi sidang kasus hibah sumsel 2013 di PN Palembang tahun 2017

Pelanggaran peraturan perundangan yang menjadi tanggung jawab Eksekutif dan Legislatif pada 7 kali perubahan APBD Sumsel 2013 di tumpahkan kepada Kaban Kesbangpol dan Kepala BPKAD “Laonma Pasindak Lumban Tobing” seolah mereka adalah pembuat kebijakan.

Dan anehnya lagi Kejaksaan Indonesia hanya mempermasalahkan mereka berdua dan ditetapkan sebagai tersangka padahal  hanya menjalankan perintah atasan.

MAKI melalui Koordinatornya “Boyamin Saiman” dan perwakilan MAKI Sumbagsel melakukan uji materi putusan Kejaksaan Agung yang diduga melokalisir dan menghentikan penyidikan kepada Gubernur dan anggota DPRD Sumsel dengan mengajukan Praperadilan sebanyak 7 kali sampai saat ini.

Dan setelah pergantian Jaksa Agung kasus dugaan korupsi ini seolah ada titik terang kepada tersangka lain namun apakah hanya angin surga ataukah memang betul melanjutkan kasus yang tertunda hampir 3 tahun sepertinya sangat tergantung putusan politis.

Dinyatakan oleh Koordinator Sumbagsel dan Deputy MAKI ketika dimintai pendapatnya, “Kami masih percaya bahwa kebenaran itu akan di tegakkan dengan penetapan 47 anggota DPRD Sumsel selaku pemberi hibah sebagai TSK termasuk anggota TAPD,  SKPD pemberi hibah dan tentunya pengambil kebijakan APBD Sumsel 2013”, ujar mereka.

Opini: MAKI Sumbagsel

Editor: A.Aroni

Posted by: Admin