MAKI: Minta KPK Dalami Istilah Bina Lingkungan dan Politisi Lain Terkait Perkara Korupsi Bansos Sembako Kemensos

BOYAMIN SAIMAN (Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia -MAKI).Dok. Foto IST/NET

TRANSFORMASINEWS.COM, JAKARTA – Berdasar informasi yang Kami terima, terdapat dugaan penunjukan perusahaan penyalur Sembako Bansos Kemensos yang saat ini diproses KPK adalah perusahaan tersebut semata mata berdasar penunjukan dengan istilah ” BINA LINGKUNGAN “.

Dengan demikian penunjukan perusahaan diduga tidak berdasar kemampuan, pengalaman dan kompetensi sehingga dalam menyalurkan sembako menimbulkan dugaan mark down ( penurunan kwalitas dan harga ) sehingga merugikan masyarakat dan negara.

Perusahaan tersebut antara lain adalah :
1. PT. SPM mendapat paket 25.000, pelaksana AHH.
2. PT. ARW mendapat paket 40.000, pelaksana FH.
3. PT. TIRA , paket 35.000, pelaksana UAH.
4. PT. TJB, paket 25.000, pelaksana KF.

Bahwa perusahaan yang mendapat fasilitas Bina Lingkungan selain 4 diatas, diduga masih terdapat sekitar 8 perusahaan lain ( artinya sekitar 12 perusahaan ). Ujar Boyamin pada Media Transformasinews.com rabu 3 Februari 2021.

Bahwa perusahaan tersebut mendapat fasilitas Bina Lingkungan diduga berdasar rekomendasi dari oknum pejabat eselon I Kemensos dan oknum politisi anggota DPR diluar yang selama ini telah disebut media massa. ( media massa telah menyebut oknum anggota DPR berasal dari PDIP yaitu Ihsan Yunus dan Herman Herry ).

Untuk istilah Bina Lingkungan ini terdapat dugaan rekomendasi berasal dari oknum DPR diluar PDIP, artinya diduga oknum DPR yang memberikan rekomendasi berasal dari beberapa Parpol dan bukan hanya satu Parpol.

Oknum pemberi rekomendasi Bina Lingkungan diduga pejabat eselon I Kemensos dengan inisial PN dan oknum anggota DPR adalah ACH.

Kami akan segera menyampaikan informasi ini kepada KPK dan mengawalnya termasuk mencadangkan upaya Praperadilan jika tidak didalami oleh KPK. (BS/AAR)