MAKI: Harusnya BPK Periksa PT PRA Terkait Dugaan Korupsi Gas Jambi Merang

TRANSFORMASINEWS.COM, PALEMBANG

Audit investigative BPK RI terkait potensi Kerugian Negara pada penjualan Gas Bagian negara di KKS Jambi Merang sudah 1 tahun tapi belum tuntas. September 2019 sampai Oktober 2020 terkesan belum ditemukan kerugian negara.

Mungkin saja, adanya keterkaitan dengan keluarga petinggi negara maka proses pengauditan berjalan lamban. Menurut Deputy MAKI Sumsel, Ir Feri Kurniawan para pegiat anti korupsi khawatir dengan lambannya proses pengauditan kerugian negara dan juga khawatir dengan kualitas hasil audit.

Kekhawatiran ini terkait dengan penjualan saham PT PDPDE Gas milik PT DKLN ke PT Panji Raya Alamindo anak usaha PT Rukun Raharja. PT Panji Raya Alamindo (PRA) mengakuisisi 51% saham PT PDPDE Gas pada Oktober 2012.

PT Panji Raya Alamindo (PRA) anak usaha PT Rukun Raharja (RAJA) menjadi pemilik saham terbesar dan PT PDPDE gas menjadi anak usaha PT Rukun Raharja. Deviden saham terbesar dari keuntungan penjualan gas bagian negara Jambi Merang di terima PT PRA termasuk menjadi pengendali usaha perusahaan.

“Bagaimana BPK RI akan melakukan audit investigative bila ada keterkaitan dengan keluarga penguasa NKRI. Keuntungan penjualan gas KKS Jambi Merang merupakan potensi kerugian negara karena perjanjian JV PDPDE dengan PT DKLN diduga menguntungkan pihak swasta dan berpotensi merugikan keuangan negara”, kata Feri Kurniawan Deputy MAKI Sumsel, Kamis (26/11/20).

Patut diapresiasi semangat pemberantasan korupsi oleh Kejati Sumsel. Namun, kata Feri sayangnya terkesan tidak didukung oleh auditor handal BPK RI.

“Tiada kata terlambat untuk bertindak benar berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, pisahkan sprindik terkait PT PRA dengan audit investigative yang sama”, imbuh kata Feri.

“Jabatan itu hanya sementara, namun kebenaran itu mutlak dan MAKI akan selalu mendukung pemberantasan korupsi walaupun langit akan runtuh”, timpalnya.

Potensi kerugian negara pada penjualan gas bagian negara KKS Jambi Merang yang dikelola JOB Pertamina Hulu Energi, Talisman dan Pacipic Oil diduga lebih dari Rp500 miliar. Namun, jumlah pastinya kerugian negara tergantung hasil audit investigative BPK RI, “Riel atau negoisasi”.

About Admin Transformasinews

"Orang yang mengerti itu mudah untuk memaafkan"

View all posts by Admin Transformasinews →