Mahfud MD : Kasus Hukum Pimpinan KPK-Polri Harus Dibedakan

main2-MahfudMD14-4
  Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menyayangkan kondisi KPK yang kini terancam lumpuh Foto Antara

TRANSFORMASINEWS, JAKARTA. –  Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menyayangkan kondisi KPK yang kini terancam lumpuh. Keberadaan komisi antirasuah itu sendiri, menurut Mahfud MD sangat dibutuhkan sebagai institusi yang aktif memberantas pelaku rasuah. Mahfud menilai, KPK merupakan anak kandung reformasi yang dianggap paling berhasil melaksanakan tugas-tugas.

Sebab itu, dia merasa sangat prihatin atas ancaman hukum pidana yang dialami para komisioner di KPK. Mahfud MD menyebut tindakan hukum terhadap komisoner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun personil Polri harus dibedakan antara mala in se dan mala prohibita.

“Kalau dijadikan pidana yang serius, bisa menimbulkan kesan kriminalsasi. Kita ini sebenarnya punya arah kebijakan, yaitu restoratif justice. Itu tidak terlalu membesarkan hal yang sepele,” ucap Mahfud usai bertemu pimpinan KPK, di gedung KPK, Jakarta, Jumat (6/2/2015).

Mala in se adalah perbuatan seseorang yang melakukan tindakan buruk. Selain aturan resmi juga melanggar rasa keadilan dalam masyarakat. Sementara, mala prohibita merupakan pebuatan seseorang yang melanggar aturan, tetapi sebenarnya tidak merugikan apa-apa.

Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha menerangkan, aktivitas mereka masih tetap seperti biasanya meski para pimpinan lembaganya tengah dilanda masalah hukum. Menurut Priharsa, para pimpinan masih tetap mengantor seperti biasa.

Namun, Priharsa tak memungkiri kekisruhan yang terjadi saat ini berdampak pada kinerja KPK secara keseluruhan. Setidaknya konsentrasi KPK dalam menjalankan tugas, mencegah dan memberantas korupsi menjadi terpecah. “Kondisi belakangan pastinya berpengaruh pada konsentrasi dalam pelaksanaan tugas KPK,” ujar Priharsa.

Sumber: Centroone.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.