LSM Harus Proporsional Lakukan Kontrol

TRANSFORMASINEWS.COM, PALEMBANG.  – Keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sering membuat risih instansi pemerintahan. Karena mereka kerap menanyakan proses pelaksanaan  proyek di instansi tersebut.

Menurut pengamat sosial kemasyarakatan Unsri, Djoko Siswanto,  tindakan yang dilakukan LSM tersebut tidak salah, selagi itu untuk alat kontrol. Indonesia membutuhkan organisasi LSM sebagai alat kontrol sosial.

“Tanpa LSM akan dikemanakan arah perjalanan negeri ini?.  ’Lembaga-lembaga ini  wajib mengkritisi kebijakan pemerintah yang tak berpihak ke rakyat,’’ ujar Djoko di Palembang, 17 Januari 2017.

Menurut dia, tujuan didirikannya LSM sangat baik. Artinya, LSM-LSM yang bergerak di berbagai sektor bisa menjadi kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah. Misalnya, jika ada proyek pembuatan jalan yang nilainya puluhan miliar rupiah. Jika terjadi penyimpangan, LSM berhak menanyakan prinsip dasar dari proyek yang dikerjakan tersebut.

 Namun Djoko tidak menafikan bahwa saat ini banyak LSM yang tidak proporsional dalam melakukan kontrol. Misalnya, LSM yang bergerak di bidang sosial politik mempersoalkan persoalan proyek yang dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum Binamarga, tentu fungsinya tidak sesuai dengan jalur LSM tersebut. ‘’Karena itu pengelola LSM harus proporsional menangani masalah kemasyarakatan,’’ katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Pengembangan Usaha Ekonomi dan Sosial Budaya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kabid PPUESB) Sumatera Selatan, Ir H Achmad Zuber MM sangat setuju dibentuknya lembaga-lembaga sosial seperti itu.

 Kata Zuber,  lembaga-lembaga itu harus jelas dan sasaran yang dituju mesti sesuai dengan pertuntukannya. Apabila LSM berapiliasi ke politik, jangan mengaduk-aduk masalah pendidikan. Atau sebaliknya, jika LSM pendidikan, tidak bisa mengeruduk ke jalur politik. ‘’Ini pinsip keprofesionalan lembaga masyarakat yang dibutuhkan masyarakat,’’ katanya.

Menurut Zuber, Indonesia sangat membutuhkan LSM-LSM yang berkarakteristik cerdas dan profesional ketika menangani persoalan. Seperti lembaga sosial Green Peace yang berdomisili di Amerika Serikat. Ketika ada kapal-kapal tengki yang dianggap mengotori perairan, para aktivis berusaha mati-matian mencegah terjadi itu.

‘’Bahkan mereka sanggup menyewa kapal untuk mengantisipasi kehadiran kapal-kapal tengki yang menyeruduk ke berbagai tujuan. Karena kehadiran kapal-kapal itu dianggap sebagai perusak lingkungan, para aktifis bersusah payah untuk menjegal kehadirannya,’’ tukas Zuber, di ruang kerjanya, kemarin.

Di sejumlah negara, kata Zuber, pengurus LSM yang mengajukan ijin pendirian lembaganya harus diberi persiapan-persiapan pendidikan terlebih dahulu. Artinya LSM-LSM ini ditatar dan diberi pembekalan tentang masalah yang harus diberi kritikan, sehingga kehadirannya benar-benar ditunggu masyarakat.

Sumber:Sumseldaily (sp)

Posted by: Admin