Lembaran Hitam Dibalik 6 Kali Prestasi WTP Kota Palembang  

HARNOJOYO WTP2

TRANSFORMASINEWS.COM, PALEMBANG. Penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sepertinya tidak pernah bosan singgah ke lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang setiap tahunnya. Pada tahun ini, Walikota Palembang, Harnojoyo, kembali menerima langsung penghargaan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas prestasi dan penilaian atas laporan keuangan Pemerintah daerah tahun anggaran 2015.

Dimana, bersama beberapa daerah lain, penyerahan opini WTP ini langsung diberikan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan, I Gede Kastawa hari ini, Selasa (31/5).

Dijelaskan Harnojoyo, Palembang adalah satu-satunya Kota dari seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Sletan yang meraih predikat WTP enam kali berturut-turut meraih predikat tersebut sejak tahun 2010.

Hal ini menbuktikan bahwa Pemkot Palembang telah berhasil menyusun laporan keuangan dengan baik dan penggunaan anggaran yang baik dan tepat sasaran.

“Kemarim kita mendapatkan Invesment Award, hari ini kita mendapat penghargaan WTP enam kal berturut-turut,” ucapnya bangga.

Lebih lanjut disampaikan pria dengan image gotong royong tersebut, atas prestasi yang sangat membanggakan ini, dirinya memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemkot  Palembang, yang paling khusus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang yang telah bekerja maksimal sehingga diraihnya predikat WTP pada hari ini.

“Suatu prestasi yang luar biasa yang sudah dilakukan BPKAD, dan ini harus menjadi contoh bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain. Karena semua bisa diraih karena kerja keras dan kekompakan kita semua, jadikan penghargaan ini sebagai motivasi kita semua untuk bekerja lebih baik lagi,” imbuhnya.

Sementara itu Ketua BPK RI perwakilan Sumatera Selatan, I Gede Kastawa menyampaikan, dengan diserahkannya laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2015 ini dapat dijadikan evaluasi dan koreksi agar kedepannya lebih baik lagi.

“Mari jadikan laporan hasil pemeriksaan ini sebagai evaluasi untuk lebih baik lagi, bagi Kabupaten/Kota peraih WTP selamat atas raihannya, jangan cepat puas, terus pertahankan prestasi ini, dan bagi Kabupaten/Kota yang belum menerima predikat WTP jangan berkecil hati, terus bekerja keras, evaluasi agar kedepan bias lebih baik lagi,” imbuhnya.

Ia menerangkan, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan tersebut, dari 16 kab/kota, sebanyak 12 kab/kota memperoleh opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian. Kab OKU Selatan, Kab Banyuasin, Kota Palembang, Kab lahat, Kab Oku Timur, Kab Muara Enim, Kota Lubuklinggau, Kab Musi Banyuasin, Kab Oki, Kota Prabumulih, Kota Pagaralam, dan Kab OKU. Sedangkan, empat kabupaten mendapat opini wajar dengan pengecualian, yaitu Pali, Ogan Ilir, Musi Rawas, dan Empat Lawang.

“Untuk yang belum mendapatkan opini WTP, harus berusaha agar dapat memberikan laporan keuangan yang baik, demi transparansi anggaran yang dipergunakan,” tandasnya.

Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sumatera selatan beberapa waktu lalu memberikan data hasil pemeriksaan Laporan Realisasi Anggaran (unaudited) TA 2012 dan 2013, Pemerintah Kota Palembang.

Melihat dari keberhasilan pemerintah kota Palembang 6 kali berturut turut sejak tahun 2010 di balik tabir keberhasilan tahun 2012 dan 2013 di dalam mendapatkan WTP patut juga untuk di pertanyakan,karena dari kutipan LHP Kota Palembang di tahun iitu begitu banyak nilai anggaran keuangan kota Palembang yang menjadi temuan BPK RI,salah satunya masalah hibah tahun anggaran 2012 hingga 2013 yang sampai saat ini belum tahu cerita sampai mana penyelesaiannya.

Menurut BPK RI,yang tercantum dalam buku III LHP kota Palembang tahun anggaran 2012 nomor 18 c/Lhp/XVIII.PLG/06/2013 tanggal 28 Juni 2013 Pemerintah Kota Palembang telah menganggarkan Belanja Hibah sebesar Rp.47.141.029.500.00- dengan realisasi sebesar Rp. 43.442,883,800,00,- atau 92.16 % dari anggaran.

Disamping dana hibah banyak hal lagi menjadi temuan Bpk Ri,salahsatunya pengolahan piutang pajak dinas pendapatan daerah kota Palembang belum tertib sebesar  Rp. 11,5 M,kesalahan penganggaran belanja Modal dan barang dan jasa di sekretariat Daerah kota palembang sebesar Rp. 465.140.685.00.

Terdapat bukti kepemilikan kendaraan yang tidak tahu keberadaannya sebesar Rp.2,8 M di dalamnya ada salah satu motor herley Davidson milik pemerintah kota Palembang,terdapat kendaraan yang belum bayar pajak terhitung dari tahun 2009 hingga tahun 2012 dan ada juga kekurangan kas pada sekda kota Palembang belum di pertanggung jawabkan di tahun 2012 sebesar Rp. 800.000.000,- ratus juta lebih.

Kemudian selanjutnya dalam Laporan Realisasi Anggaran (unaudited) TA 2013, Pemerintah Kota Palembang kembali menganggarkan Belanja Hibah sebesar Rp43.583.610.426,00 dengan realisasi sebesar Rp.37.697.969.460,00 atau 86,50% dari anggaran .

Disamping dana hibah di tahun 2013 juga di temukan juga Pekerjaan pada Kegiatan Belanja Modal Lima SKPD Kurang Volume Sebesar Rp.7.201.509.337,32, Potongan Perhitungan Fihak Ketiga Gaji PNS Terlambat Disetor ke Kas Negara Sebesar Rp41.298.896.364,00, Perjalanan Dinas pada Tujuh SKPD Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp.400.698.832,00, dan  Pertanggungjawaban Belanja Honorarium Pengelola Dana Bantuan Sekolah Gratis Minimal Sebesar Rp.1.811.215.700,00 Kurang Memadai dan Memboroskan Keuangan Daerah Sebesar Rp.43.647.000,00, Pertanggungjawaban atas Belanja Barang Jasa (Event) Pengamanan Pilkada Tidak Dapat Diyakini.

Adanya temuan dana hibah oleh BPK RI Perwakilan Prov Sumsel  tersebut di tahun 2012 karena pemerintah kota palembang di dalam pengolah dana hibah tahun itu mekanisme pencairan dan pertanggung jawaban dana hibah belum tertib,kemudian di tahun 2013 pihak BPK RI menyatakan pengolahan  dana hibah tidak sesuai dengan ketentuan.

Begitu besarnya temuan pihak Bpk RI di tahun 2012 dan 2013 tersebut semestinya perlu di tindak lanjuti ,sejauh mana uang tersebut penyelesaiannya,karena di dua tahun itu ada keberhasilan kota Palembang meraih WTP.

Terkait masalah ini, berdasarkan konfirmasi kepada pihak kejati Prov Sumsel mengatakan dari LHP itu BPK RI hanya menyatakan untuk mengembalikan kembali keuang negara yan telah di temukan, tapi proses hukumnya apa bila ada pengaduan dari masyarakat akan tetap di lanjutkan untuk mempertanyakan sejauh mana temuan itu bisa untuk di lakukan investigasi secara mendalam, terkait dengan dana Hibah.

Salah satu petinggi di jajaran Kejati prov Sumsel membenarkan permasalahan dana Hibah   kota Palembang untuk 2 dekade tersebut yang rupanya telah menjadi sorotan dan perhatian  ranah hukum,dan tidak menutup kemungkinan dalam waktu dekat ini pihak kejati akan menindaklanjuti.

Sumber:BPK-RI/Transformasi (Boni/Amrizal Ar)

Editor: Amrizal Aroni

Posted by: Admin Transformasinews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.