Larangan Melakukan Persekongkolan Dalam Menentukan Pemenang Tender

Ilustrasi lelang pengadaan barang (ANTARA)

TRANSFORMASINEWS.COM. JAKARTA. Pada umumnya perusahaan atau instansi pemerintahan menyelenggarakan tender barang atau jasa untuk mendapatkan harga barang atau jasa dari perusahaan yang ikut dalam pelaksanaan tender dengan tujuan untuk mendapatkan penawaran semurah mungkin.

Nah, para perusahaan yang ikut dalam pelaksanaan tender dilarang melakukan persekongkolan dengan pihak manapun demi memenangkan tender tersebut.

Persekongkolan masuk dalam kategori persaingan tidak sehat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dalam Pasal. 1 Ayat (8) undang-undang tersebut, persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.

Salah satu tujuan pembentukan undang-undang tersebut adalah mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.

Dalam undang-undang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ini, terdapat larangan melakukan persekongkolan dalam menentukan pemenang tender.

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal. 22 Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menyatakan bahwa Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya.

Sumber: Gresnews.com

Posted by: Admin Transformasinews.com