TRANSFORMASINEWS.COM, PALEMBANG. Sebelumnya, pada 26 April yang lalu, 5 aliansi LSM gabungan anti korupsi di Sumatera Selatan menggelar aksi demonstrasi di Kejaksaan Tinggi Sumsel.
Aksi dilakukan terkait kasus korupsi pengadaan cadangan batubara di Muara Enim, Sumsel, senilai Rp. 1,5 triliun.
Kini giliran National Corruption Watch (NCW) yang dijadwalkan akan melakukan aksi serupa pada pekan depan, tepatnya 8 Mei 2018.
Dari informasi yang dihimpun media online diketahui, pihak NCW setidaknya akan membawa 100 masa yang menuntut pengungkapan kasus dugaan korupsi di Sekretariat Dewan Kabupaten Lahat senilai Rp. 5,6 milyar.
“NCW mendesak kepada pihak Kejati Sumsel untuk dapat mengusut tuntas dugaan korupsi di Sekretariat DPRD Lahat pada APBD Tahun 2014 senilai Rp. 5,6 milyar rupiah yang diduga fiktif. Di mana dalam pencairannya melalui Bank Sumsel Babel Lahat,” ujar Ketua NCW Lahat, Dodo Arman, pada wartawan, Jumat (27/04/18).
“Kasus ini menurut Dodo sudah ditangani pihak Kejati Sumsel dan beberapa saksi sudah diperiksa yaitu (RS) Bendahara dan (SP) selaku Sekretariat Dewan DPRD Lahat. Namun, sepertinya kasus ini jalan di tempat, belum ada satu pun dijadikan tersangka. Padahal sudah beberapa kali di demo dan dilaporkan ke Kejati,” terangnya.
“Makanya NCW akan mendesak kepada pihak Kejati Sumsel dalam aksi demo pekan depan,” cetus Dodo.
Dijelaskan lebih jauh, dugaan korupsi dana anggaran di Sekwan DPRD Lahat tahun 2014 senilai Rp. 5,6 milyar dalam pencairannya pada waktu itu sudah tutup buku per tanggal 25 Desember.
Adapun bukti pencarian uang Negara yang diduga dikorupsi berjamaah sebagai berikut :
1) 17/12/14 000763487/………2000 224159737 Rp. 1.200.000.000;
2) 29/11/14 000763490/………2000 225567791 Rp. 1.850.000.000;
3) 30/12/14 000749121/……..2000 22567791 Rp. 1.350.000.000;
National Corruption Watch (NCW) Kabupaten Lahat sebelumnya pernah melakukan aksi demo di Kejati Sumsel. Apabila tidak ada tindak lanjut, NCW akan melakukan aksi demo di Kejagung RI.
“Kepada Pak Prasetyo agar kiranya dapat mendengar aspirasi rakyat Kabupaten Lahat untuk dapat mengungkap kasus dugaan korupsi di Sekretariat DPRD Lahat yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara hingga milyaran rupiah,” pinta Dodo.
Sumber: Klikanggaran.com
Posted by: Admin Transformasinews.com