Kupas Tuntas Dugaan Korupsi Masjid Raya Sriwijaya Dari Sudut Pandang Peraturan

Maket pembangunan Masjid Raya Sriwijaya dijakabaring digadang-gadangkan termegah di Asia, namun pembangunan terbenglai alias mengkrak sedang dalam proses hukum dilakukan oleh pihak kejati sumsel.

TRANSFORMASINEWS.COM, PALEMBANG – Polemik dugaan korupsi pembangunan masjid Raya Sriwijaya membuat masyarakat Sumsel terperangah dan takjub karena uang masjid yang berfotensi di embat oknum. Dana hibah Rp. 130 milyar untuk pembangunan masjid belum di pertanggung jawabkan Yayasan Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya.

Deputy MAKI Sumbagsel mengatakan bila dilihat dari sudut pandang aturan perundang-undangan maka akan terungkap proses yang diduga melanggar aturan perundang-undangan,  “Apakah Yayasan sudah terdaftar di Kesbangpol Prov Sumsel 3 (tiga) tahun sebelum mendapat glontoran dana hibah”, masih lanjut Feri Kurniawan.

“Kemudian apakah sudah di lakukan verifikasi administrasi dan vaktual oleh SKPk terkait dalam hal ini Biro Kesra Prov Sumsel”, kata Feri pada Media Transformasinews.com kamis pagi [4/2].

“Berdsasarkan aturan Permendagri No. 32 tahun 2011 dan perubahannya No. 13 tahun 2013 maka Yayasan masjid disetarakan dengan Organisasi Masyarakat dan artinya tidak boleh menerima hibah 2 tahun berturut – turut”, timpal Feri kembali. “Kenapa Yayasan Masjid Raya Sriwijaya mendapat hibah 2 tahun berturut – turut”, masih menurut Feri Deputy MAKI Sumbagsel.

Fakta pembangunan masjid raya sriwijaya jakabaring yang terbengkalai. Dok.Foto; Amrizal Aroni/Transformasinews.com

“Selanjutnya bagaimana tanggung jawab TAPD selaku fihak yang menutu hemat kami paling bertanggung jawab terkait pengusulan dana hibah ke DPRD Prov Sumsel, apakah tidak mempelajari Permendagri tentang Dana Hibah”, ucap Feri.

“Bagaimana pula dengan Komisi III dan Banggar DPRD Sumsel sehingga Dana Hibah Masjid Raya Sriwijaya bisa di berikan 2 tahun berturut – turut”,  timpal Feri lagi. “Yang paling pokok terkait pertanggung jawaban anggaran adalah laporan pertanggungjawaban pengeluaran dana hibah oleh Yayasan Mesjid Raya Sriwijaya kepada Pemprov Sumsel”, kata Feri selanjutnya.

“Kalau belum ada pertanggung Jawaban dari pihak yayasan masjid sebagai penerima maka dapat di artikan berpotensi kerugian negara sebesar pemberian dana hibah atau setara Rp. 130 milyar, jadi mereka tidak bisa lepas dari tanggung jawab permasalahan masjid ini siapapun  itu yang terkait mereka wajib mempertanggung jawabkan baik secara hukum dan yang terpenting terhadap umat muslim secara moral hal tersebut sangat memalukan bila benar ada oknum-oknum yang mencoba mengembat uang pembangunan masjid ini”,  pungkas Feri kepada redaksi transformasinews.com.

Fihak ketiga dalam hal ini PT Brantas Abipraya selaku kontraktor, PT Indah Karya selaku konsultan MK dan PT Yodja Karya selaku perencana sebaiknya di periksa berdasarkan klausal kontrak.

Keterkaitan mereka dalam pembangunan ini masih dalam pertanggung jawaban kontrak kerja dan klausal hubungannya dengan pengurus Yayasan dalam hal ini selaku penerima hibah.

Dua Chase yang berbeda namun sangat berkaitan terhadap pertanggung jawaban uang negara. Namun yang utamanya proses penganggaran yang terkesan menyalahi aturan dan pengurus yang belum mempertanggung jawabkan penggunaan dana hibah adalah penyebab potensi kerugian negara. [Redaksi/Fk]