Kuasa Hukum Eddy Pertanyakan Kliennya Jadi Tersangka Masjid Sriwijaya

TRANSFORMASINEWS.COM, PALEMBANG

Aulia Rahman SH MH., kuasa hukum dari Eddy Hemanto (mantan Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya), Minggu (30/5/2021) mempertanyakan mengapa Eddy Hemanto yang ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang.

Sebab menurutnya, dalam perkara ini ia melihat pada berkas penetapan tersangka, dan berkas dari kejaksaan untuk kerugian negara tertulis sebesar Rp130 miliar.

“Rp130 miliar ini kan sama dengan angka dana hibah yang diberikan pemerintah kepada pihak yang menerima dana hibah. Tersangkanya mengapa Pak Eddy? Dia kan hanyalah pihak pelaksana pembangunan. Jadi kalau dalil Rp130 miliar uang negara semuanya hilang, maka pihak pemberi yakni pemerintah dan pihak penerima yang bertanggungjawab hukum,” ungkapnya seperti dilansir dari Korans.com, Senin (31/05/21).

Dijelaskannya, kalau terkait Eddy Hermanto yang ditetapkan tersangka harusnya pihak kejaksaan menunjukan apa saja item-item pada pembangunan Masjid Sriwijaya yang belum terpasang atau belum dikerjakan, tapi kenyataannya prosesnya belum sampai ke sana.

“Dari angka Rp130 miliar ini kan di lapangan sudah ada bangunan yang dikerjakan dan terpasang, dan pekerjaan itu belum selesai termasuk kontraknya juga belum selesai. Dari itu coba dilihat dalam kontrak, dimana total nilai proyek Rp688 miliar tapi yang baru diberikan pemberi hibah ke penerima hibah senilai Rp130 miliar, yang artinya masih banyak yang belum dibayar kalau sampai kepada palaksanaan pembangunan,” paparnya.

Untuk itu, lanjut Aulia Rahman, jika memang kerugian negaranya seperti yang tertulis dalam berkas kejaksaan yakni Rp130 milir maka sekali lagi disampaikannya harusnya pihak pemeriksa (kejaksaan) dapat menunjukan item apa yang belum terpasang dan dikerjakan oleh Eddy Hermanto dan kontraktor selaku pihak pelaksana pembangunan.

“Apalagi sebelum adanya pembangunan kan ada perencanaan serta proposal. Harusnya juga dicek bagaimana dokumen-dokumen untuk rencananya. Nah, kalau untuk pelaksana pembangunan yang menjadi dasar kan hanyalah dokumen kontrak pekerjaan pembangunan saja,”
tegasnya.

Lebih jauh diungkapkannya, terkait pihak yang melakukan audit sepengetahuannya terdapat tiga versi yakni audit versi Perkindo, Inspektorat, dan BPK.

“Dari tiga versi ini memang Jaksa memiliki hak subjektif untuk memilih audit yang dinilai Jaksa benar. Meskipun demikian, yang jelas dalam berkas dari kejaksaan ditulis kerugian negara Rp130 miliar. Untuk itulah kami menilai harusnya bukan Pak Eddy Hermanto (jadi tersangka), namun harusnya yakni pihak pemberi dan penerima dana hibah (jadi tersangka),” pungkasnya.

Korans.com

About B S W

"Orang yang mengerti itu mudah untuk memaafkan" by B431

View all posts by B S W →