KPU Sumsel Tidak Lakukan Pelanggaran TSM

TRANSFORMASINEWS.COMPALEMBANG.  Sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) 2018 untuk perkara Nomor 34/PHP.GUB-XVI/2018 oleh pasangan calon Gubernur Sumsel dan Wakil Gubernur Sumsel , H Dodi Reza Alex-HM Giri Ramandha N Kiemas , di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (31/7) kembali di gelar.

Adapun agenda sidang kali ini mendengarkan jawaban KPU Sumsel , keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu Sumsel dan pengesahan alat bukti, Selasa (31/7).

Turut hadir kuasa hukum pasangan pasangan calon Gubernur Sumsel dan Wakil Gubernur Sumsel , H Dodi Reza Alex-HM Giri Ramandha N Kiemas, Darmadi Jufri SH dan rekan.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel Divisi Hukum Alexander Abdullah menilai, permohonan gugatan pasangan calon gubernur Dodi Reza Alex Noerdin dan Giri Ramanda N Kiemas patut ditolak.Alexander mengungkapkan dugaan pemohon yang menilai KPU Sumsel melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif tak terbukti.

Sebab, Bawaslu Sumsel juga tak mengeluarkan rekomendasi temuan pelanggaran sebagaimana yang diduga pemohon.
“Tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Sumsel yang menyatakan termohon (KPU Sumsel) melakukan kecurangan terstruktur, masif dan sistematis,” kata Alexander saat membacakan jawaban KPU Sumsel di ruang sidang panel II, MK , Jakarta, Selasa (31/7).

Alexander mengungkapkan, pelanggaran yang dilakukan di Kabupaten Muara Enim dan Kota Palembang hanya sebatas pada pelanggaran administratif yang tak mengganggu tahapan Pilkada Sumsel.

“Melainkan pelanggaran administratif di Muara Enim dan Palembang, yang itu tidak mengganggu tahapan pilkada,” kata Alexander.
Selain itu Alexader menilai gugatan yang ditujukan pemohon ke MK tak termasuk pada klasifikasi objek sengketa.

Menurut dia, gugatan dugaan pelanggaran dalam Pilkada Sumsel harusnya ditujukan ke Bawaslu atau pengadilan tata usaha negara.
“Dalil dalam permohonan pemohon tidak masuk dalam objek pelanggaran administrasi dalam pilkada. Yang mana hal itu kewenangan Bawaslu atau pengadilan tata usaha negara,” kata dia.

Alexander juga menganggap, pemohon tak mampu menguraikan secara jelas adanya dugaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda yang menimbulkan kesalahan perhitungan suara dan merugikan pemohon. “Pemohon sama sekali tidak menguraikan secara jelas DPT ganda sehingga terjadi kesalahan penghitungan suara yang merugikan pemohon. Dalil pemohon menjadi kabur, mohon permohonan tidak dapat diterima,” katanya.

“Secara keseluruhan Pilgub Sumsel di Pilkada Serentak sesuai dengan tahapan peraturan yang berlaku,” katanya.
Sedangkan Ketua Sumsel Aspahani menjelaskan Pilkada dilakukan serentak termasuk Kota Palembang dan Kabupaten Muara Enim, sehingga tidak mungkin menerbitkan dua Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Panita Pemungutan Suara (PPS) dan Panita Pemilihan Kecamatan (PPK) karena terkait pertanggungjawaban keuangan.

Sementara itu, Husni Chandra selaku kuasa hukum Termohon (KPU Sumsel) menegaskan bahwa sesuai alat bukti yang diajukan sudah dijelaskan mengenai SK Pengangkatan PPS dan PPK di Kota Palembang dan Kabupaten Muara Enim.

“Pengangkatan PPS dan PPK tersebut sebagai keseriusan kami sebagai penyelenggara,” jelas Husni.
Pernyataan Husni Chandra diperkuat ucapan Dhabi K. Gumayra selaku kuasa hukum Pihak Terkait (Paslon Nomor 1 Urut Herman Deru dan Mawardi Yahya).

Menurut Dhabi, SK Pengangkatan PPS dan PPK untuk Kota Palembang dan Kabupaten Muara Enim sudah diterbitkan sejak PPS dan PPK dibentuk. “Oleh karena itu dalil Pemohon soal PPS dan PPK tanpa SK tidak beralasan dan tidak berdasar,” kata Dhabi didampingi tim kuasa hukum Pihak Terkait.

Hal senada dikemukakan pihak Bawaslu Sumsel mengakui telah mengeluarkan rekomendasi terhadap KPU Sumsel untuk mengkaji ulang dan memperbaiki DPT. Rekomendasi itu telah dilakukan oleh KPU Sumsel.

“Hasil pengawasan Bawaslu tentang dugaan pelanggaran pemilihan, Bawaslu telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi bahwa laporan itu tidak memenuhi syarat materiil,” kata komisioner Bawaslu Sumsel Iwan Ardiansyah . Sedangkan sidang akan dilanjutkan minggu depan dengan agenda dismissal penyelesaian sidang MK namun tanggalnya belum ditentukan pihak MK.

Sumber:   kaganga.com

Editor: Nurmuhambat

Posted by: Admin Transformasinews.com