KPK Rakor Bersama LKPP-Sekda Bahas Pengadaan Barang/Jasa

foto ilustrasi/net

TRANSFORMASINEWS.COM, JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan rapat koordinasi pengadaan barang dan jasa bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) serta 10  sekretaris daerah provinsi dan kota yang memiliki anggaran pengadaan barang dan jasa terbesar.

“Ini bertujuan mencegah kegagalan pengadaan dan korupsi yang merugikan keuangan negara,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin.

Febri menyatakan bahwa hal yang dibahas dalam pertemuan itu terkait inovasi dalam pengadaan barang dan jasa.
Menurut dia, KPK menjalankan fungsi “trigger mechanism” dengan cara memfasilitasi LKPP dan pemerintah daerah untuk memberi saran dan kritik di titik rawan pengadaan.

“Selain itu, ada pula tentang konsolidasi pengadaan yang bertujuan agar tidak dilakukan pemecahan pemaketan. Hal ini diharapkan dapat membuat prosesnya lebih efisien dan kualitas barang dan jasa lebih terjaga,” tuturnya.

Ia mengungkapkan selama 2015-2017, ada 6.682 paket yang gagal lelang meliputi 41 persen konstruksi, 23-32 persen pengadaan barang, dan 14-25 persen jasa konsultasi atau badan usaha.

Adapun penyebab gagal lelang, kata Febri, antara lain penawaran tidak memenuhi syarat administrasi, peserta tidak lulus evaluasi teknis, dan tidak ada yang memasukkan dokumen penawaran.

“Sementara tantangan yang dihadapi antara lain adalah masih ada praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, industri dan produk dalam negeri belum menguasai pasar, dan UMKM belum banyak berperan,” ucap Febri.

Hadir dalam rapat koordinasi itu antara lain Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Kepala LKPP Agus Prabowo, Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP Sarah Sadiqa serta  Direktur Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan LKPP Sutan S Lubis.

Selanjutnya, Sekda Provinsi Jawa Tengah, Sekda Kota Semarang, Sekda Provinsi Jawa Barat, Sekda Kota Bandung, Sekda Provinsi Sumatera Utara, Sekda Kota Medan, Sekda Provinsi Jawa Timur, Sekda Kota Surabaya, Sekda Provinsi Sulawesi Selatan dan Sekda Kota Makassar.

Sumber: Terasnews.id (anjas)

Posted by: Admin Transformasinews.com