Pahri Azhari Bupati Muba Dan Istri Penahanan Di Perpanjang KPK

Bupati Musi Banyuasin Pahri Azhari (tengah) memakai baju tahanan usai menjalani pemeriksaan di kantor KPK, Jakarta, 18 Desember 2015.
Bupati Musi Banyuasin Pahri Azhari (tengah) memakai baju tahanan usai menjalani pemeriksaan di kantor KPK, Jakarta, 18 Desember 2015. (Antara/Reno Esnir)

TRANSFORMASINEWS, JAKARTA – Bupati Musi Banyuasin (Muba), Pahri Azhari dan istrinya Lucianty harus lebih lama mendekam di sel tahanan masing-masing di Polda Metro Jaya. Hal ini lantaran penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan pasangan suami istri ini.

Keduanya menjadi tersangka kasus dugaan suap terkait persetujuan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2014 dan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Muba tahun 2015.

Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati mengatakan, masa penahanan Pahri dan Lucianty yang merupakan politisi PAN diperpanjang selama 40 hari terhitung sejak 7 Januari. Dengan demikian, setidaknya Pahri dan Lucianty yang menjabat anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan itu akan menjalani penahanan hingga 15 Februari mendatang.

“Iya PA (Pahri Azhari) dan L (Lucianty) perpanjangan (penahanan untu) 40 hari ke depan, dari 7 Januari sampai 15 Februari,” kata Yuyuk di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (6/1).

Selain memperpanjang masa penahanan, penyidik KPK juga memeriksa Pahri dan Lucianty. Dikatakan Yuyuk, keduanya diperiksa dalam kapasitas mereka sebagai tersangka kasus yang menjerat mereka.

“Keduanya akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka,” jelas Yuyuk.

Diketahui, Pahri dan Lucianty ditahan KPK di tahanan Polda Metro Jaya pada Jumat (18/12). Keduanya ditahan setelah diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait persetujuan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2014 dan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Muba tahun 2015.

Sebelum menahan Pahri dan Lucianty, KPK telah menahan empat pimpinan DPRD Muba yang juga menjadi tersangka kasus yang sama, pada Selasa (15/12) lalu. Ketua DPRD Muba, Riamon Iskandar, dan tiga wakil ketua DPRD, yakni Darwin A.H., Islan Hanura, serta Aidil Fitri ditahan KPK di Rutan Guntur.

Diberitakan, dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada pada 19 Juni 2015 lalu Tim Satgas KPK menangkap anggota DPRD Muba dari PDIP Bambang Karyanto, anggota DPRD dari Fraksi Gerindra Adam Munandar, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Muba, Syamsudin Fei dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Beppeda) Muba, Fasyar.

Selain keempat orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka itu, KPK juga menyita uang tunai sekitar Rp 2,5 miliar dalam pecahan Rp 50.000 dan Rp 100.000 dalam tas merah marun yang diduga uang suap.

Uang tersebut diduga terkait Rapat Paripurna DPRD Muba yang membahas LKPJ Bupati Muba, Pahri Azhari tahun 2014 dan pembahasan APBD Perubahan Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2015.

Berdasar informasi, uang yang disita KPK berasal dari urunan Dinas PUBM sebesar Rp 2 miliar, Dinas PUCK sebesar Rp 500 juta, Dispora dan Pariwisata sebesar Rp 35 juta, dan Kadinas Pendidikan Nasional sebesar Rp 25 juta. Uang tersebut merupakan bagian dari komitmen yang harus diberikan Pemkab Muba kepada pihak DPRD yang mulanya diminta sebesar Rp 20 miliar atau satu persen dari nilai belanja Kabupaten Muba sebesar Rp 2 triliun. Namun, setelah negosiasi, pihak Pemkab dan DPRD sepakat dengan nilai komitmen sebesar Rp 17 miliar.

Sebelum Operasi Tangkap Tangan (OTT), pihak Pemkab telah memberikan uang sebesar Rp 2,65 miliar kepada DPRD terkait pembahasan APBD 2015 dan Rp 200 juta untuk pengesahan APBD Muba 2015. Diduga, uang sebesar Rp 2,65 miliar yang pertama kali diserahkan Pemkab kepada DPRD berasal dari kantong pribadi Lucianty Pahri, istri dari Pahri Azhari yang juga anggota DPRD Provinsi Sumsel 2014-2019.

Pasangan suami istri itu merupakan kader PAN. Dari kantong Lucianty, uang sebesar Rp 2,65 miliar kemudian diberikan kepada Kepala DPPKAD Muba Syamsudin Fei untuk diberikan kepada pihak DPRD melalui seorang kurir pada bulan Februari lalu. Seluruh anggota DPRD Muba yang berjumlah 45 orang disebut menerima uang suap dengan nilai bervariasi.

Sebanyak 33 anggota DPRD Muba disebut masing-masing menerima Rp 50 juta. Delapan Ketua Fraksi masing-masing menerima Rp 75 juta, sementara Pimpinan DPRD yang berjumlah empat orang masing-masing menerima Rp 100 juta.

Dalam pengembangan kasus ini, KPK menetapkan Bupati Muba Pahri Azhari dan istrinya sebagai tersangka pemberi suap. Tak hanya itu, KPK juga menetapkan Ketua DPRD Muba, Riamon Iskandar, Wakil Ketua DPRD Muba Darwin AH, Islan Hanura dan Aidil Fitri sebagai tersangka penerima suap.

Laporan:Fana Suparman/JAS

Sumber:Suara Pembaruan/Beritasatu

Posted by:Amrizal Aroni

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com