Komisi II: Pelaku Politik Uang Bisa Didiskualifikasi Dalan Pilkada

TRANSFORMASINEWS, JAKARTA,  Komisi II DPR RI sepakat membentuk Panitia Kerja Pemilihan Kepala Daerah untuk memberikan masukan kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu dalam membuat Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu.

 

“Panja ini juga untuk menjaga agar substansi Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu tidak bertentangan dengan UU Pilkada yang sudah ditetapkan,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy di Jakarta, Kamis (26/3).

Dia menjelaskan urgensi Panja Pilkada itu karena materi PKPU sangat banyak, yaitu 10 PKPU yang terdiri dari:

pertama, Rancangan PKPU tentang tahapan, program dan jadwal pemilihan.

Kedua, menurut Lukman, rancangan PKPU tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih dan

ketiga Rancangan PKPU tentang pencalonan.

Keempat  Rancangan PKPU tentang kampanye,

kelima Rancangan PKPU tentang dana kampanye,” ujarnya.

Keenam,  lanjut Lukman, terkait Rancangan PKPU tentang tata kerja KPU Pusat, KPU Provinsi/ KIP Aceh, KPU/KIP Kab/Kota, PPK, PPS, dan KPPS. Dia menjelaskan

ketujuh Rancangan PKPU tentang norma, standar, prosedur, serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan.

 

“Rancangan PKPU tentang sosialisasi dan partisipasi masyarakat, Rancangan tentang pemungutan dan perhitungan.

Dan kesepuluh Rancangan PKPU tentang rekapitulasi penghitungan suara dan penetpan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota,” tuturnya.

 

Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi PKB, Lukman Edy mengatakan, pasangan calon dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dapat didiskulaifikasi jika melakukan politik uang (money politics). Di mana, peraturan tersebut telah tertera di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) yang telah berubah menjadi Undang-undang Pilkada (UU Pilkada).

“Revisi UU Pilkada, ada perubahan susbtansi yang menyebabkan calon dapat didiskualifikasi kalau kedapatan melakukan money politic. Sebenarnya, sebelum menjadi UU Pilkada di dalam Perppu juga sudah diatur mengenai ini,” kata Lukman di gedung, DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (27/2).

Diskualifikasi itu, kata dia, berlaku juga untuk partai yang tengah mengikuti pertarungan Pilkada. “Jadi, yang didiskualifikasikan itu bisa calon yang ikut sekaligus partainya,” ungkapnya.

Menurutnya, peraturan mengenai money politic itu memberikan ketegasan kepada para calon Kepala Daerah untuk tidak melakukan tindak money politik. Apalagi, di Pilkada sebelumnya tidak ada peraturan yang memberikan ketegasan mengenai tindak money politic tersebut.

“Saya kira, ini jauh lebih tegas dari sebelumnya. Dulu, peraturan seperti ini tidak ada. Selama puluhan tahun Pilkada tidak ada peraturan mengenai hal ini (Money Politic-red),” paparnya.

Meski demikian, Lukman tidak menampik jika tindakan money politic tetap akan terjadi dalam putaran Pilkada. Oleh karena itu, pihak penyelenggara Pilkada harus membuat peraturan tegas untuk menyelesaikan masalah money politic tersebut.

Pasalnya, di dalam UU Pilkada tidak menjelaskan peraturan mengenai money politic secara detil. “KPU harus membuat PKPU terkait masalah transaksional ini. Selain itu, Bawaslu juga harus membuat peraturan tentang money politic kan di UU tidak menjelasakan secara detail tentang money poitic ini,” imbuhnya.

Sumber:GATRAnews/Ar

Leave a Reply

Your email address will not be published.