KMAKI: Fasilitas Kredit Modal Kerja Tambang Batubara dengan Jaminan Lamunan Untung Besar

TRANSFORMASINEWS.COM- Komunitas Masyarakat Antikorupsi Indonesia (KMAKI) menyoroti Polemik pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja usaha pertambangan batubara.

Menurut KMAKI polemik fasilitas KMK usaha pertambangan batubara mencuat karena diduga melanggar prinsip ke hati-hatian atau manajemen resiko.

“Underlying atau yang mendasari perjanjian pemberian pasilitas kredit terkesan tidak didasari oleh SOP perbankan komersial,” ujar Koordinator KMAKI, Bony Balitong seperti keterangannya pada wartawan, Senin, 20 Juni 2022.

Menurut KMAKI, pemberian fasilitas kredit hanya berdasarkan prospektus penjualan sama saja dengan memberikan fasilitas kredit dengan jaminan khayalan akan untung besar.

“Kalau ternyata prospektus penjualan itu tidak tercapai atau rugi sehingga kredit macet apakah khayalan untung besar bisa dijadikan asset yang disita?”, tanya Bony Balitong dengan tertawa lebar.

KMAKI hanya menyimak ulasan para ahli terkait Kredit Modal Kerja usaha tambang batubara yang kabarnya mencapai hampir Rp. 90 triliun di bank plat merah dengan beberapa konsersium bank swasta karena terkesan pemberian pasilitas kredit dengan kekonyolan yang beresiko kredit macet.

“Apalagi katanya ada pemberian fasilitas kredit di Sumsel untuk pengusaha besar batubara yang berpotensi kredit kolekt 5 atau tak mungkin tertagih dan akan merugikan bank plat merah”, ujar Bony.

Menyambung kritikan Koordinator KMAKI, Deputy KMAKI Sumsel, Ir Fery Kurniawan menyebut sesuatu hal yang ngawur sekali jika pembayaran pokok dan bunga pinjaman didasari dengan penjualan batubara yang masih dalam rencana.

“Pemberian fasilitas kredit berdasarkan SOP dari OJK maka biasanya dihitung nilai agunan oleh Apreasal dan laporan keuangan tahunan setelah pajak hingga didapat pagu kredit yang akan diberikan,” kata Feey.

Analisis kredit memberikan masukan kepada Direksi sebelum disetujui nilai pagu kredit berdasarkan perhitungan Apreasal atau jasa penilai dan manajemen resiko memberikan juga pendapatnya.

“OJK selaku regulator keuangan akan memberikan persetujuan kredit bila dianggap layak untuk diberikan fasilitas kredit kalau saya tidak salah pendapat”, kata Feri Kurniawan.

Lanjut Fery, jika pemberian fasilitas kredit berdasarkan keyakinan dan prospektus penjualan maka wajar saja akan macet dan kolekt 5.

Walaupun nilainya tidak sebesar kredit bermasalah BLBI tapi, kata Fery peristiwa kredit macet ini menandakan ada masalah dengan bank plat merah.

“Masalah ini harus ditindak lanjuti oleh Kejagung atau KPK karena bank plat merah menggunakan uang negara dan artinya ada dugaan tindak pidana mega korupsi dengan potensi kerugian negara melebihi jiwas raya dan asabri”, Feri Kurniawan mengakhiri.